TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan krisis ekonomi di 1998 nyaris terjadi pada Agustus 2025.
Hal ini Ia ungkapkan ketika dicecar berbagai pertanyaan oleh anggota DPR RI.
Bahkan, Menkeu Purbaya tampak gusar ketika ia dituding seolah-olah tidak bekerja.
Baca juga: Daftar 40 Pegawai Pajak yang Dirotasi Menkeu Purbaya, termasuk Kepala Kanwil DJP Kaltim-Kaltara
Purbaya bahkan sampai menepuk meja.
Hal tersebut terjadi saat Purbaya rapat bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR, Rabu (4/2/2026).
Mulanya, Purbaya menyebut kondisi perekonomian setelah insiden Agustus 2025 sangat sulit.
Purbaya menjelaskan, jika tidak diperbaiki, maka tekanan ekonomi yang dialami Indonesia bisa lebih parah lagi.
Baca juga: Menkeu Purbaya Soal Program Prabowo Tentang Gentengisasi Nasional, Anggaran Bisa Dipotong dari MBG
"Jadi saya tekankan lagi, memang betul pada waktu itu kita susah sekali. Kalau enggak kita perbaiki, maka kita bisa mengalami tekanan ekonomi yang lebih parah, dan mungkin sekarang kita duduknya di sini sudah beda nih, sudah kondisi-kondisi krisis. Kondisi yang krisis kan beda cara berpikirnya, semuanya sudah tegang," ujar Purbaya.
Lalu, Purbaya menyinggung ada pihak yang mempertanyakan kinerja dirinya.
Dia menyebut mereka lupa bahwa perekonomian Indonesia pernah jatuh ketika demo terjadi di mana-mana pada Agustus 2025 lalu.
"Di luar banyak yang bilang, 'itu Menteri Keuangan kerjanya apa? Enggak ada apa-apanya sampai sekarang'. Mereka lupa, kita waktu itu betul-betul jatuh, demo di mana-mana di seluruh Indonesia kan," katanya sambil menepuk meja.
Baca juga: Update OTT KPK Kalsel, Menkeu Purbaya Tak Terpukul: “Memang Ada Sesuatu yang Aneh di Situ”
Purbaya mengatakan, saking parahnya, rumah Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani sampai diserbu dan dijarah massa demo.
Ketika ekonomi sudah membaik kembali, Purbaya menegaskan ini merupakan hasil kerja DPR dan pemerintah.
"Bahkan Menteri Keuangan kami yang sebelumnya diserbu, sampai rumahnya diserbu. Jadi keadaan amat genting. Nah ketika sudah balik ke arah sana mereka bilang, 'wah ini keadaan normal'. Ini adalah hasil kerja dari koordinasi DPR, pemerintah, dengan semua pemangku kebijakan untuk memastikan ekonomi kita tidak memburuk terus-terusan," papar Purbaya.
Purbaya berpandangan, kebijakan ekonomi yang dilakukan pada Agustus 2025 salah, sehingga bisa saja Indonesia kembali mengalami peristiwa 1998.
Baca juga: Menkeu Purbaya Putar Otak Cari Dana Perdamaian Gaza, Iuran Board of Peace Capai Rp 17 Triliun
"Kalau kita enggak cegah, kita bisa kemarin tuh ke 1998, dan itu riil, karena kebijakannya salah semua pada waktu itu. Atau ada salah komunikasi," imbuh dia, dilansir dari Kompas.com.
Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tetap akan menggenjot pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Meskipun Lembaga pemeringkat Moody’s menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif.
Baca juga: Menkeu Purbaya Putar Otak Cari Dana Perdamaian Gaza, Iuran Board of Peace Capai Rp 17 Triliun
Menurut Purbaya, meskipun Moody’s menyoroti kurangnya penjelasan dari pemerintah dan lembaga pengelola investasi baru, yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) hingga Program Makan Bergizi (MBG), ia memastikan keseluruhan program yang ada dipastikan berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
"Ya, pasti kita akan memastikan ekonomi berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Program MBG kita pastikan berjalan tepat sasaran, efektif, dan efisien," jelasnya kepada awak media di Kementerian Keuangan pada Jumat (6/2/2026).
Ia menyampaikan akan mencermati lebih lanjut penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan yang tidak terkontrol.
Menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga telah memberi ruang bagi Kementerian Keuangan untuk melihat anggaran kementerian dan lembaga lain secara menyeluruh.
Baca juga: Menkeu Purbaya Bersih-bersih Dirjen Pajak, 70 Pegawai Nakal Dilempar ke Tempat Sepi
Evaluasi anggaran tersebut akan dilakukan satu per satu, termasuk terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan tujuan memastikan belanja pemerintah tepat sasaran, tepat waktu, serta meminimalkan kebocoran, termasuk di tingkat pemerintah daerah.
"Yang khawatir mereka agak jauh dari Kementerian Keuangan. Yang saya baca-baca itu bukan menyerang masalah defisit. Mereka takut defisit melebar, tapi mereka tahu saya bisa kendalikan dengan baik," jelasnya.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk mengendalikan defisit dengan baik.
Ia juga menilai kekhawatiran tersebut muncul sebelum data pertumbuhan ekonomi terbaru dirilis.
Baca juga: Menkeu Purbaya Bersih-bersih Dirjen Pajak, 70 Pegawai Nakal Dilempar ke Tempat Sepi
Setelah angka pertumbuhan diumumkan, ia meyakini penilaian akan sedikit berubah, karena arah kebijakan fiskal dinilai sudah berada di jalur yang tepat.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik dan defisit yang tetap terkendali, pemerintah disebut berhasil membalikkan arah ekonomi dengan biaya yang relatif minimal.
Sebelumnya, Lembaga pemeringkat Moody’s menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif.
Peringkat kredit tetap bertahan di level Baa2.
Baca juga: Kesalahan Fatal di Bursa, Purbaya Nilai Mundurnya Dirut BEI Bisa Pulihkan Kepercayaan Investor
Moody’s mempertahankan peringkat senior unsecured jangka panjang mata uang lokal dan asing di level Baa2.
Program medium term note senior secured mata uang asing serta program shelf senior unsecured juga tetap berada di level yang sama.
Moody’s menjelaskan penurunan outlook dipicu oleh menurunnya prediktabilitas dan koherensi perumusan kebijakan. Kondisi tersebut disertai komunikasi kebijakan yang dinilai kurang efektif sepanjang setahun terakhir.
Moody’s menilai situasi tersebut berisiko melemahkan kredibilitas kebijakan di mata investor.
Penilaian itu juga mencerminkan pelemahan tata kelola pemerintahan.
"Ini tecermin dalam peningkatan volatilitas pasar saham dan valuta asing," tulis Moody’s. (*)
