TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu kebijakan strategis Presiden RI mulai berlangsung di Kota Yogyakarta.
Namun, sampai sejauh ini program MBG di Kota Pelajar dinilai belum memberikan dampak multiplier effect secara ekonomi bagi masyarakat lokal.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Yogyakarta, Sinarbiyat Nujanat, mengungkapkan, visi besar MBG sebenarnya tidak berhenti pada pemenuhan gizi anak sekolah, lansia, maupun warga stunting semata.
Lebih dari itu, MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi di tingkat paling bawah, khususnya pada level kemantren.
"Presiden melaksanakan makan bergizi gratis ini tidak hanya sekadar selesai pada penerima manfaat makan bergizi itu, tetapi harus bisa memberikan dampak multiplier effect secara ekonomi di setiap wilayah yang basisnya adalah kemantren, kan begitu," katanya.
Oleh sebab itu, ia menyayangkan, peluang tersebut belum bisa ditangkap oleh pemerintah daerah, atau dalam hal ini Pemkot Yogyakarta.
Salah satu yang jadi sorotan ialah, mekanisme pengadaan kebutuhan dapur atau bahan baku MBG yang dinilainya belum optimal melibatkan potensi lokal.
"Mestinya MBG ini bisa dijadikan peluang, bagaimana pemerintah daerah bisa berbuat untuk lebih memberdayakan ekonomi masyarakat di setiap wilayah yang basisnya adalah kemantren," ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta itu memandang, banyak kebutuhan logistik yang justru didatangkan dari luar daerah, bahkan luar provinsi.
Kondisi tersebut membuat perputaran uang dari anggaran besar yang dikucurkan pemerintah pusat tidak mengendap di wilayah masing-masing kemantren di Kota Yogyakarta.
"Padahal harapan Bapak Presiden, uang dari sekian jumlah SPPG di setiap kemantren itu hanya berputar di wilayah kemantren tersebut, tidak kemudian lari ke mana-mana," cetusnya.
"Kalau ini bisa diwujudkan, akhirnya uang akan berputar di kemantren tersebut. Sehingga, tentu saya sangat yakin masyarakatnya semakin tumbuh dan berdaya secara ekonomi," urai Sinar.
Lebih lanjut, dalam momentum HUT ke-18 Partai Gerindra ini, pihaknya mendorong seluruh kader untuk mengawal program strategis pemerintah tanpa melihat sekat afiliasi politik.
Ia menjamin, Fraksi Gerindra di DPRD Kota Yogyakarta akan mendukung kebijakan pemerintah daerah selama berpihak pada kepentingan rakyat.
"Meskipun Wali Kotanya bukan dari Gerindra, kami tetap dukung. Kalau memang program-program Pak Wali ini untuk kepentingan masyarakat, ya kami tidak pernah punya pikiran politis untuk tidak mendukung," pungkasnya.
