Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis 

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU -- Rencanana Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau melakukan revitalisasi di Pasar Inpres terganjal masalah aturan.

Pasar Inpres sendiri berada di pusat kota yaitu di Jalan Kalimantan, Kelurahan Pasar Pemiri, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Lubuklinggau, Sumatera Selatan yang aset tanahnya dimiliki PT KAI (Kereta Api Indonesia).  Lokasinya juga bersebelahan dengan stasiun kereta api.

Wali Kota Lubuklinggau, H Rachmat Hidayat (Yoppy Karim) menyampaikan bila Pemkot telah berupaya memenuhi janji dengan para pedagang Inpres untuk membangun pasar itu menjadi lebih layak.

"Rencana awal kita tidak bisa dilakukan (pembangunan) setelah kita Konsultasi dengan BPKP karena tanah itu mesti sewa," kata Yoppy pada wartawan, Minggu (8/2/2026).

Baca juga: Jelang Ramadhan, Harga Cabai Setan di Lubuklinggau Melonjak Jadi Rp 80 Ribu per Kilogram

Yoppy mengungkapkan pihaknya tidak bisa membangun aset di atas tanah PT KAI, kecuali Pemkot tidak sewa, bisa membangun aset tersebut, kemudian setelah dibangun aset itu diserahkan ke PT KAI.

"Kemarin kami ketemu ketua DPD RI untuk difasilitasi dengan PT KAI apakah mereka bisa hibah atau memberikan izin sampai 30 tahun. Jadi tidak mesti harus sewa kita harus fasilitasi," ungkapnya.

Kemudian, kata Yoppy Pemkot bertemu juga dengan ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade dan sementara pihaknya diwakili asisten untuk bertemu dengan direktur PT KAI untuk menindaklanjuti pembahasan dengan DPD RI.

"Jadi dengan DPD RI dengan pak Sultan Najamuddin akan dijadwalkan ulang, karena sekarang lagi fokus undang -undang pengawasan perkebunan, insyallah akan dimasukkan juga PT KAI," ungkapnya.

Namun, Yoppy menegaskan, masalah PT KAI ini pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa.

"Karena terbentur regulasi, kita sudah bayar sewa kita bangun aset juga," ujarnya.

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel