TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Perolehan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Kudus pada tahun 2026 mengalami penurunan drastis dibanding dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2026 ini, DBHCHT Kabupaten Kudus hanya mencapai Rp 143,2 miliar. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2025 perolehan DBHCHT mencapai Rp 283,7 miliar.

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, Dwi Agung Hartono mengatakan, penurunan DBHCHT yang diterima Kabupaten Kudus ini selaras dengan penurunan transfer pemerintah pusat ke daerah.

Baca juga: Daftar Kegiatan yang Meramaikan Kota Semarang di Bulan Februari 2026, Ada Momen Imlek dan Dugderan

Baca juga: Teka Teki Hilangnya Gadis Asal Wonosobo, Ditemukan di Grobogan

Kontan ada beberapa program yang dipangkas anggarannya.

Misalnya untuk program fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga yang bersumber dari DBHCHT pada tahun 2025 anggarannya mencapai Rp 59 miliar.

Pada tahun 2026 ini, alokasi anggaran untuk fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga yang bersumber dari DBHCHT hanya tembus Rp 29,3 miliar atau hampir separuhnya.

Kemudian untuk alokasi pembangunan jalan pada tahun 2025 yang bersumber dari DBHCHT mencapai Rp 1,4 miliar dan alokasi anggaran untuk rehabilitasi jalan dari DBHCHT mencapai Rp 52,8 miliar.

Sedangkan pada tahun 2026 ini pembangunan jalan yang bersumber dari DBHCHT mencapai Rp 10,5 miliar dan rehabilitasi jalan hanya Rp 4 miliar.

“Penurunan ini juga berdampak pada sejumlah program kesehatan yang dibiayai menggunakan DBHCHT,” kata Agung, Minggu (8/2/2026).

Agung mengatakan, misalnya untuk pengembangan Puskesmas pada tahun 2025 alokasi anggaran yang bersumber dari DBHCHT mencapai Rp 2,7 miliar.

Sedangkan pada tahun 2026 hanya mencapai Rp 1,6 miliar.

Kemudian untuk pengadaan alat kesehatan atau alat penunjang medis untuk fasilitas kesehatan pada tahun 2025 alokasi anggaran di Kabupaten Kudus yang bersumber dari DBHCHT mencapai Rp 6,8 miliar sedangkan pada tahun 2026 hanya mencapai Rp 4,1 miliar.

Namun meski terjadi penurunan pendapatan dari sektor DBHCHT, katanya, untuk alokasi pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat masih tetap dipertahankan. Pada tahun 2025 alokasi anggaran dari DBHCHT untuk jaminan kesehatan masyarakat sebesar Rp 34,8 miliar sedangkan pada tahun 2026 mencapai Rp 35,5 miliar. Katanya, hal ini untuk menjamin warga Kudus yang mengidap sakit supaya tetap bisa mendapatkan pelayanan saat berobat.

“Namun dari dana cukai pada tahun sebelumnya terdapat alokasi pengembangan rumah sakit untuk RSUD sebesar Rp 47 miliar, pada tahun ini anggaran untuk pengembangan rumah sakit tidak ada,” kata dia. (*)