TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah kementerian dan lembaga negara hari ini membahas penguatan moderasi beragama pada Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama (Sekber) Moderasi Beragama.
Dalam pertemuan ini hadir pula utusan dari Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pertemuan ini diinisiasi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama.
Tujuan pertemuan ini menyatukan arah kebijakan, ukuran capaian, dan program bersama penguatan moderasi beragama pada 2026.
Rakor ini dibuka Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, mewakili Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Kamaruddin Amin menegaskan, fondasi penguatan moderasi beragama bertumpu pada dialog lintas iman dan pendalaman ajaran agama yang mengajarkan kedamaian serta ketenteraman.
Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara paling religius di dunia dalam praktik keberagamaan.
Kondisi ini, katanya, menjadi modal penting untuk diarahkan ke sesuatu yang lebih substantif, yakni pengejawantahan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari yang berdampak sosial.
"Narasi dan semangat untuk memperdalam serta menerapkan ajaran agama dalam praktik kehidupan bermasyarakat, perlu terus disuarakan. Ini diperlukan agar terbentuk kesadaran kolektif dalam membangun Indonesia yang rukun dan damai di tengah perbedaan," jelas Kamaruddin melalui keterangan tertulis, Minggu (8/2/2026).
Sekretariat Bersama Moderasi Beragama dirilis pada Oktober 2024. Pembentukan
Sekber ini merupakan amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.
Saat itu, dirilis juga Aplikasi Pemantauan Implementasi Moderasi Beragama (API-MB).
"Tantangan kita adalah bagaimana menyampaikan pesan kebangsaan ini, bagaimana agar keberagamaan Indonesia itu memiliki pemahaman seperti ini," katanya.
"Tugas Kementerian Agama dan Sekretariat Bersama adalah memastikan pesan beragama seperti ini dapat tersampaikan dengan baik," tambahnya.
Kementerian Agama, kafa Kamaruddin Amin, saat ini tengah mengembangkan sejumlah program strategis, misalnya Ekoteologi, Kurikulum Berbasis Cinta, serta pemberdayaan ekonomi umat.
Program ini, menurutnya sangat relevan dengan semangat penguatan moderasi beragama.
"Kemenag akan terus menjalankan program-program terbaik yang mampu memberikan dampak luas bagi masyarakat, khususnya dalam isu-isu keberagamaan di Indonesia," ucapnya.
Kepala BMBPSDM Muhammad Ali Ramdhani menegaskan penguatan moderasi beragama merupakan kebijakan strategis nasional yang membutuhkan keterlibatan aktif lintas pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan.
“Penguatan moderasi beragama tidak dapat dijalankan oleh Kementerian Agama semata, tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan,” jelasnya.
Ramdhani menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan sejumlah program unggulan penguatan moderasi beragama, serta mencatatkan capaian signifikan sepanjang 2025.
Capaian tersebut, antara lain penguatan moderasi beragama bagi calon dai di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), penguatan moderasi beragama bagi guru madrasah, serta pelaksanaan pelatihan lintas kementerian dan lembaga dengan jumlah peserta mencapai 1.772 orang.
Selain itu, BMBPSDM juga telah menggalakkan kampanye moderasi beragama di wilayah lintas agama dan budaya serta mengembangkan pilot project penguatan moderasi beragama bagi pimpinan sekolah.
Upaya lainnya adalah pengembangan Rumah Moderasi Beragama sebagai pusat kajian dan pelatihan, serta penguatan 1.000 Kelurahan Moderasi Beragama di berbagai wilayah Indonesia.
“Kita menyadari adanya dinamika nasional dan perubahan lingkungan strategis, termasuk perkembangan isu sosial-keagamaan serta penyesuaian fokus program lintas pemerintahan pada periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," kata Ali Ramdhani.
Rakor ini menghadirkan unsur kementerian koordinator, kementerian teknis, aparat, hingga badan terkait.
Baca juga: Perkuat Moderasi Beragama, Kementerian Agama Luncurkan Website Film Islami
Kementerian koordinator yang diundang, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
