Oleh: Awaliyah M Suwetty.S.Kep.,Ns.M.Kep
Dosen STIKes Maranatha Kupang, Nusa Tenggara Timur.
POS-KUPANG.COM - Beberapa waktu terakhir, publik dikejutkan oleh kabar meninggalnya seorang anak kelas 4 sekolah dasar akibat bunuh diri di NTT.
Tragedi ini mengguncang nurani bersama, bukan hanya karena usia korban yang masih sangat belia, tetapi karena peristiwa tersebut mematahkan asumsi lama bahwa bunuh diri adalah persoalan orang dewasa atau remaja.
Dalam perspektif psikologi perkembangan, anak usia sekolah dasar belum memiliki kemampuan berpikir abstrak yang matang, termasuk memahami kematian sebagai akhir kehidupan yang permanen.
Baca juga: Opini: Tragedi YBR dan Ketidakhadiran Negara di NTT
Karena itu, peristiwa bunuh diri pada anak tidak dapat dimaknai sebagai keputusan rasional atau pilihan sadar untuk mengakhiri hidup.
Yang terjadi adalah distres emosional yang begitu berat, sementara anak tidak memiliki bahasa, ruang aman, maupun pendampingan untuk menyalurkannya.
Kasus ini menjadi semakin reflektif ketika diketahui bahwa anak berasal dari desa terpencil, dengan keterbatasan akses internet dan media digital.
Fakta ini membantah anggapan bahwa ide bunuh diri selalu bersumber dari media sosial atau tontonan daring.
Anak belajar dari lingkungan terdekatnya—dari percakapan orang dewasa, dari ekspresi kelelahan hidup, dari rasa malu sosial, dan dari pengalaman keseharian yang penuh tekanan.
Dalam kondisi demikian, kemiskinan tidak hadir sebagai konsep ekonomi, melainkan sebagai pengalaman sosial yang melukai rasa aman dan harga diri anak.
Yang sering luput disadari, hampir selalu ada sinyal sebelum tragedi terjadi.
Anak menjadi lebih diam, menarik diri, kehilangan minat, atau mengucapkan kalimat bernada putus asa.
Namun sinyal ini kerap tidak terbaca, dinormalisasi, atau bahkan dianggap sebagai bagian dari “kenakalan” atau “drama anak”.
Ketika tidak ada satu pun orang dewasa yang benar-benar mendengar, anak akhirnya kehilangan jalan pulang secara emosional.
Tragedi ini seharusnya menggeser cara kita bertanya. Bukan lagi “mengapa anak itu melakukan ini”, melainkan “di mana kita ketika anak itu membutuhkan perlindungan emosional”.
Bunuh diri pada anak bukan kegagalan individu, melainkan kegagalan sistem—keluarga, sekolah, layanan kesehatan, dan kebijakan publik—dalam membangun jejaring pengaman yang peka terhadap kesehatan jiwa anak.
Peristiwa ini menuntut respons yang melampaui empati sesaat. Diperlukan langkah kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.
Pertama, kesehatan jiwa anak harus diintegrasikan dalam layanan kesehatan primer, terutama di wilayah terpencil.
Skrining emosional sederhana pada anak usia sekolah perlu menjadi bagian dari pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan UKS, dengan melibatkan perawat sebagai garda terdepan.
Kedua, penguatan peran sekolah sebagai ruang aman emosional. Guru dan tenaga kependidikan perlu dibekali literasi emosi dan keterampilan mengenali tanda distress psikologis anak, bukan hanya capaian akademik.
Sekolah bukan sekadar tempat belajar, tetapi ruang hidup anak sehari-hari.
Ketiga, pendekatan berbasis komunitas dan budaya lokal. Di wilayah terpencil, tokoh adat, tokoh agama, kader kesehatan, dan perawat komunitas memiliki posisi strategis untuk membangun jejaring perlindungan anak yang kontekstual dan berkelanjutan.
Keempat, kebijakan perlindungan anak tidak boleh terputus dari realitas kemiskinan struktural.
Intervensi kesehatan jiwa anak harus berjalan seiring dengan kebijakan pengentasan kemiskinan, pengurangan stigma, dan penguatan dukungan keluarga.
Mereka membutuhkan kehadiran orang dewasa yang mau mendengar, sistem yang mau melindungi, dan kebijakan yang benar-benar berpihak.
Jika satu anak saja kehilangan hidupnya karena tidak menemukan siapa pun yang mendengar, maka sesungguhnya kita semua sedang diuji: apakah negara, sekolah, dan masyarakat telah cukup ramah bagi jiwa anak-anaknya. (*)
