TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Aksi unjuk rasa menuntut pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah kembali bergejolak di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Aliansi Perjuangan Masyarakat Tana Luwu (Permata) memadati Jalan Poros Makassar-Palopo, Minggu (8/2/2026).

Massa memblokade jalan Trans Sulawesi di perbatasan Kabupaten Luwu-Wajo, tepatnya di Desa Batu Lappa, Kecamatan Larompong Selatan.

Spanduk berwarna putih bertuliskan “Siap Berjuang Bersama untuk Provinsi Luwu Raya, Luwu Raya Harga Mati” dibentangkan di atas gapura batas kabupaten.

Demonstran juga membawa keranda mayat bertuliskan Gubernur Sulawesi Selatan.

Dedi Alamsyah Mannaroi menyebut kemarahan masyarakat Luwu Raya meliputi Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur tidak terlepas dari kebijakan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Jurnalis senior itu mengibaratkan Luwu Raya sebagai istri yang tidak dinafkahi.

“Luwu Raya ibarat istri yang tidak dinafkahi. Ketika istrinya mau keluar rumah, gubernur baru mau tahan, kasih nafkah,” ujar Dedi Alamsyah di halaman Kantor Tribun-Timur.com, Senin (9/2/2026) sekitar pukul 14.07 Wita.

Ia menyinggung keputusan Gubernur Sulsel yang tidak mengalokasikan proyek multiyears di wilayah Luwu Raya pada Oktober 2025 lalu.

Kebijakan tersebut sempat menuai protes dari sejumlah anggota DPRD Sulsel Dapil XI serta Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulsel.

Belakangan, Pemprov Sulsel mengonfirmasi penyusunan Paket VI dalam skema multiyears contract yang difokuskan untuk penanganan ruas jalan di wilayah Luwu Raya.

Namun menurut Dedi Alamsyah, revisi kebijakan tersebut tidak cukup meredam kekecewaan masyarakat.

“Semuanya tidak akan cukup setelah apa yang dilakukan gubernur,” ujarnya.

Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL) Larompong Selatan, Ciwang, menyebut perlawanan menuntut DOB Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah lahir dari keresahan masyarakat akar rumput.

Hal itu terlihat dari keterlibatan tokoh masyarakat, pemuda, hingga perempuan dalam aksi tersebut.

“Perlawanan ini bukan hal kemarin sore, tetapi perjuangan yang sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun. Oleh karena itu, perjuangan ini adalah pergerakan suci,” tegas Ciwang.

Selain ketimpangan pembangunan, Ciwang juga mengungkit janji negara kepada masyarakat Luwu Raya, yang disebut pernah disampaikan Presiden Soekarno kepada Datu Luwu, Andi Djemma, pascakemerdekaan.

Meski demikian, ia menegaskan tuntutan DOB telah diperjuangkan Wija to Luwu selama puluhan tahun.

“Kedatangan kami di sini untuk menuntut agar pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah segera diwujudkan,” tandasnya.

Pemprov Sulsel Klaim Pembangunan Tetap Berjalan

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menyebut berbagai proyek infrastruktur yang berjalan di wilayah Luwu Raya merupakan bentuk perhatian pemerintah provinsi.

“Paket-paket infrastruktur di wilayah Luwu Raya sudah merupakan bentuk atensi Pemprov Sulsel terhadap pembangunan Luwu Raya,” ujar Jufri Rahman beberapa waktu lalu.

Ia mengungkapkan total dana pembangunan yang mengalir ke wilayah Luwu Raya mencapai sekitar Rp1,041 triliun.

Angka tersebut diklaim melampaui kontribusi pendapatan daerah Luwu Raya ke kas Pemprov Sulsel yang tercatat sebesar Rp806 miliar, berdasarkan data realisasi APBD Sulsel Tahun Anggaran 2025. (*)

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Sauki Maulana