TRIBUNBANYUMAS.COM, KAJEN - Rasa kesal warga korban banjir di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, memuncak setelah hampir satu bulan wilayah mereka terendam banjir.
Senin (9/2/2026), mereka mengepung kantor Kecamatan Tirto dan menuntut Pemkab Pekalongan bertindak cepat mengatasi banjir.
Demo ini diikuti warga dari tiga desa yaitu, Desa Tegaldowo, Karangjompo, dan Mulyorejo.
Di bawah guyuran hujan, mereka tetap semangat menyampaikan aspirasi.
Koordinator umum aksi, Arif Pribadi mengatakan, banjir Pekalongan telah merendam wilayah mereka selama sekitar 25 hari.
Selama itu pula, aktivitas ekonomi warga lumpuh, pendidikan mati, akses transportasi terganggu, dan berbagai kegiatan sosial tidak berjalan normal.
"Kami kecewa karena penanganannya terasa lambat."
"Warga sudah hampir sebulan terendam tetapi status yang ditetapkan sebelumnya hanya siaga."
"Kami minta, ditingkatkan menjadi tanggap darurat agar penanganannya lebih maksimal," kata Arif, Senin.
Baca juga: Korban Banjir Pekalongan Demo, 3 Pekan Banjir Masih Setinggi Dada: Pemerintah Buta dan Tuli
Selain peningkatan status bencana, warga juga menuntut pembangunan rumah pompa, perbaikan tanggul, serta optimalisasi pompa air di wilayah terdampak.
Menurut mereka, banjir Pekalongan di Tirto hampir setiap tahun terjadi dan berlangsung lama sehingga dibutuhkan solusi permanen, bukan hanya penanganan sementara.
Arif menyebut, pompa air yang ada selama ini belum cukup efektif karena terkendala operasional.
Warga berharap, pemerintah memastikan kesiapan sarana dan prasarana pengendali banjir, termasuk dukungan bahan bakar dan perawatan alat.
Ia juga meminta, para pemangku kebijakan turun langsung ke lokasi terdampak agar melihat kondisi nyata yang mereka hadapi.
"Kami siap menggelar aksi lanjutan dengan massa lebih besar apabila tuntutan kami tidak segera ditindaklanjuti," ucapnya.
Hal yang sama diungkapkan Andi Jaja, perwakilan warga Desa Mulyorejo.
Di wilayahnya, banjir sudah 23 hari menggenangi permukiman, baik rumah, jalan, maupun fasilitas umum.
Kondisi tersebut membuat aktivitas ekonomi warga tersendat, anak-anak kesulitan bersekolah, serta meningkatkan risiko penyakit.
"Kami berharap ada langkah nyata."
"Tanggul perlu segera diperbaiki, dan pompa air ditambah, terutama di Mulyorejo dan Karangjompo."
"Kalau tidak segera ditangani, dampaknya akan semakin luas," ujarnya.
Ia juga menyinggung kondisi kemanusiaan di lapangan, termasuk evakuasi warga lanjut usia yang sakit akibat terjebak banjir.
Menurutnya, situasi tersebut menunjukkan bahwa kondisi sudah berada pada level darurat.
Selain menyoroti aspek teknis, warga juga mengaku jarang melihat kehadiran langsung pejabat di lokasi terdampak.
Bahkan, anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang ada di wilayah dapil Tirto pun banyak yang tak menunjukkan diri.
"Camat Tirto, selama ini hubungannya dengan masyarakat kurang bagus. Datang ke Desa Mulyorejo saja tidak bersapa sama warga yang ada di posko pengungsian," ucapnya.
Mereka berharap, pemerintah daerah turun langsung agar dapat memahami situasi nyata yang dihadapi masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, Andi menegaskan bahwa mereka belum merasa puas hanya dengan penjelasan lisan.
Masyarakat menginginkan, komitmen tertulis serta realisasi konkret dari hasil pertemuan.
"Kami ingin bukti nyata. Kalau belum ada tindak lanjut yang jelas, kami akan terus mengawal dan menyuarakan aspirasi," tegasnya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi mengatakan, status tanggap darurat terkait banjir Pekalongan sudah diberlakukan sejak 27 Januari lalu selama 14 hari.
Namun, karena genangan air masih tinggi dan terjadi miskomunikasi di masyarakat, masa tanggap darurat resmi diperpanjang.
"Karena kondisi di lapangan masih darurat dan air belum surut maka status tanggap darurat kita perpanjang agar penanganan bisa lebih maksimal dan cepat," kata Anis.
Baca juga: Dualisme Status Tanggap Darurat Banjir Pekalongan: Sekda Sebut Sudah Berlaku, Wabup Masih Kaji
Ia mengakui, lamanya banjir Pekalongan di Tirto telah memukul berbagai sendi kehidupan warga.
Aktivitas ekonomi tersendat, kegiatan belajar terganggu, dan risiko kesehatan meningkat akibat genangan yang tak kunjung kering.
Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyampaikan komitmen penanganan melalui tujuh langkah prioritas.
Satu di antaranya adalah perbaikan tanggul Sungai Sengkarang yang dinilai kritis.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru) telah berkoordinasi dengan pihak provinsi dan alat berat dijadwalkan segera diterjunkan untuk pengerukan serta peninggian tanggul.
Selain itu, pemerintah juga menambah dua unit pompa portable untuk mempercepat penyedotan air dari wilayah terdampak.
"Pengadaan pompa dilakukan melalui Dana Tidak Terduga (DTT) sebagai bagian dari skema tanggap darurat," ucapnya.
Ketersediaan bahan bakar untuk operasional pompa juga menjadi perhatian.
Pemkab menjamin, pasokan solar bagi pompa-pompa di desa terdampak agar proses penyedotan tidak terhambat.
Langkah berikutnya adalah rencana pembangunan rumah pompa di Desa Karangjompo yang akan diupayakan masuk dalam pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD.
"Pemerintah daerah juga, akan melakukan perbaikan pintu air di Mulyorejo yang selama ini tidak berfungsi optimal, terutama untuk menahan masuknya air rob saat pasang."
"Tak hanya itu, Pemkab juga merencanakan normalisasi drainase di sepanjang Jalan Sipacar serta perbaikan jalan penghubung Mulyorejo-Tegaldowo yang rusak akibat terendam banjir cukup lama," katanya.
Menurut Anis, seluruh langkah tersebut tetap harus mengikuti mekanisme dan regulasi yang berlaku, meskipun dalam situasi darurat.
Ia menegaskan, bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya bersifat sementara, tetapi perlu solusi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur pengendali air.
"Ini jadi evaluasi penting bagi kita semua. Penanganan darurat tetap jalan tapi ke depan kita dorong solusi yang lebih permanen agar banjir tidak terus berulang," tegasnya. (*)
