Mengapa setelah Indonesia merdeka masih terjadi berbagai pemberontakan di beberapa daerah? Apa sebabnya?

---

Intisari hadir di whatsapp channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini

---

Intisari-Online.com -Selain harus menghadapi Belanda yang mencoba berkuasa kembali, pemerintahan Indonesia juga harus menghadapi serangkaian pemberontakan. Tak hanya dari sipil, pemberontakan juga datang dari kalangan militer.

Artikel ini akan membahas tentang mengapa setelah Indonesia merdeka masih terjadi berbagai pemberontakan di beberapa daerah. Semoga bermanfaat.

Secara umum, pemberontakan-pemberontakan itu disebabkan oleh berbagai faktor. Mulai dari perbedaan ideologi politik, ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, hingga keinginan untuk membentuk negara federal.

Mengutip Kompas.com, pemberontakan yang terjadi setelah Indonesia merdeka di antaranya adalah pemberontakan DI/TII, pemberontakan PKI Madiun, PRRI/Permesta, RMS, Andi Aziz, dan GAM. Tapi pemberontakan tersebut kemudian berhasil dipadamkan oleh pemerintah Indonesia.

Apa penyebabnya?

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, banyak terjadi pemberontakan karena beberapa golongan atau kelompok ingin mendirikan negara sendiri. Beberapa pemberontakan yang terjadi di Indonesia adalah DI/TII di Jawa Barat pada 7 Agustus 1946, PKI Madiun pada 18 September 1948, APRA di Bandung pada 1949, Pemberontakan RMS di Maluku pada 1950, dan PRRI/Permesta pada 1957-1958.

Sebagaimana disebut di awal, pemberontakan yang terjadi pada masa awal kemerdekaan Indonesia terjadi akibat oleh beberapa faktor.

Di antaranya adalah sentimen kedaerahan. Sentimen ini memicu munculnya negara boneka bentukan Belanda, seperti Republik Maluku Selatan (RMS) dan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang bertujuan melemahkan posisi NKRI.

Tak hanya itu, pemberontakan juga dilatarbelakangi faktor ideologis yang dipicu oleh ketidakpuasan atas politik di pusat pemerintahan.

Hasil perjanjian Renville yang tidak menguntungkan pihak Indonesia menjadi salah satu faktor penting munculnya pemberontakan di berbagai daerah. DI/TII di bawah kepemimpinan Kartosoewirjo memberontak dengan mendirikan Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1946.

Mundurnya Perdana Menteri Amir Sjarifuddin dan digantikan Hatta juga membuat adanya propaganda untuk menghancurkan NKRI melalui pemberontakan PKI di Madiun pada 1948.

Pemberontakan terjadi juga disebabkan oleh faktor kebijakan ekonomi yang dianggap kurang merata pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Salah satu contohnya adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang disebabkan kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah di luar Pulau Jawa.

Pemberontakan Madiun 1948

Salah satu pemberontakan yang terjadi setelah Indonesia merdeka adalah Pemberontakan PKI Madiun 1945. Banyak faktor yang melatarbelakangi pemberontakan ini. Di antaranya adalah gagalnya Perjanjian Renville.

Perjanjian Renville yang merugikan Indonesia membuat Kabinet Amir Sjarifuddin jatuh pada Januari 1948. Dalam perjanjian itu, Belanda hanya mengakui kekuasaan Indonesia terbatas di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera.

Karena itu, sebagai konsekuensinya, tentara Republik yang berada di Priangan yang tergabung dalam Divisi Siliwangi, harus keluar dari Jawa Barat karena wilayah itu telah dikuasai Belanda.

Kabinet Amir kemudian digantikan Kabinet Hatta – yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden.

Amir yang sudah tak duduk dalam jabatan pemerintahan kemudian barisan oposisi Sayap Kiri, yang terdiri atas Partai Sosialis, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Partai Buruh Indonesia (PBI), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Oposisi Sayap Kiri ini kemudian terhimpun dalam sebuah front yang dikenal sebagai Front Demokrasi Rakyat (FDR). Persoalan yang timbul dari pertikaian politik antara Kabinet Hatta dan oposisi akhirnya meruncing saat keluar program reorganisasi dan rasionalisasi (Re-Ra) tentara.

Dikutip dari Kompas.com, ketika itu jumlah tentara dalam Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI sekitar 350 ribu tentara reguler dan 470 ribu nonreguler dan akan dikurangi. Mereka yang terlatih secara profesional akan cenderung dipertahankan di dalam APRI, sementara yang kurang terlatih akan disingkirkan.

Kebijakan Re-Ra ditetapkan lewat Perpres No. 9 27 Februari 1948, sedangkan teknis pelaksanaan dilandasi oleh Perpres No. 14 pada 4 Mei 1948. Program Re-Ra akhirnya menyingkirkan unsur laskar dan pemuda bersenjata dalam APRI yang sebagian terpecah-pecah oleh pengaruh berbagai golongan politik, termasuk FDR – sekitar 35% tentara diklaim berada di bawah FDR.

Realisasi program Re-Ra diwarnai pertentangan dan insiden. Salah satunya adalah pembunuhan terhadap Kolonel Sutarto yang dianggap pro-rasionalisasi.

Saat situasi semakin panas, Musso, tokoh komunis Indonesia pada 1920-an, tiba di Indonesia dari Uni Soviet pada 11 Agustus 1948. Teman satu indekos Bung Karno di Surabaya itu menawarkan jalan baru bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Yang dia ajukan adalah pembentukan Front Nasional yang tujuannya menyatukan semua partai. Tentu saja usulan itu ditolak, terutama oleh Masyumi dan PNI.

Musso kemudian meleburkan partai-partai dalam FDR menjadi satu partai tunggal yang kemudian dikenal sebagai Parti Komunis Indonesia (PKI). Pada 1 September 1948, Musso menjadi salah satu Sekretaris Jenderal PKI, bersama Maruto Darusman, Taan Ling Djie, dan Ngadiman.

Momen itu kemudian diikuti dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi pada September 1948. Seperti penculikan terhadap 5 orang perwira dan dua anggota PKI, yakni Slamet Wijaya dan Parjiyo.

Kekerasan dan pertempuran terbuka di Solo berlangsung antara kekuatan bersenjata pro-PKI/FDR dan pro-pemerintah. Ketika pihak PKI/FDR berhasil didesak keluar dari Solo, mereka kemudian mundur ke Madiun.

19 September 1948 dini hari, pasukan PKI/FDR telah menduduki Madiun. Mereka merebut Markas Staf Pertahanan Jawa Timur, markas CPM, dan tangsi polisi. Pemerintahan Front Nasional pun diproklamasikan di sana.

Meski sudah berdiri Front Nasional di Madiun, para pimpinan PKI/FDR tak berada di lokasi. Kelompok Musso, Amir, dan Setiadjid tengah berkeliling ke daerah-daerah republik dan sebagian lagi masih berada di Yogyakarta.

Ketika Musso sampai di Madiun, Front Nasional telah terbentuk. Malam harinya, Bung Karno berpidato dengan menyerukan penumpasan terhadap "pemberontakan" di Madiun.

Tak hanya itu, Bung Karno juga memberi pilihan pada rakyat: ikut Sukarno-Hatta atau Musso dengan PKI-nya.

Terkait pidato itu, Musso pun menanggapi, tepat di hari yang sama. Dia bilang, pemerintah Sukarno-Hatta telah mengkhianati rakyat dan telah menjadi agen imperialis.

Ketik pemerintahan baru di Madiun berjalan, beberapa pimpinan PKI/FDR justru menyatakan sikap berbeda. Pada 23 September 1948, Amir Sjarifuddin menegaskan bahwa mereka tidak berontak, tetap mengakui UUD RI, dan bendera mereka masih bendera Merah Putih.

Meski begitu, pemerintah telah terlanjur mengambil tindakan tegas. Pengerahan pasukan dilakukan untuk menyerbu Madiun.

30 September 1948, kaum pemberontak meninggalkan Madiun. Pengejaran terhadap kaum pemberontak dilakukan ke desa-desa. Akhirnya, pada 31 Oktober, Musso tewas di tangan pasukan pemerintah saat melarikan diri.

Kelompok Amir Sjarifuddin sendiri bertahan hingga akhir November. Baru pada 1 Desember 1948, mereka ditangkap dan dieksekusi bersama pimpinan PKI lainnya.