TRIBUNJAMBI.COM - Belum tampak langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam merespons kondisi penyusutan air Danau Kerinci yang kini kian mengganggu kehidupan warga sekitar.

Di saat tekanan ekonomi semakin terasa di tingkat masyarakat, respons pemerintah daerah justru dinilai lamban, bahkan terkesan mengabaikan situasi yang berkembang.

Penurunan debit air yang terjadi secara bertahap mulai menimbulkan dampak nyata bagi warga yang selama ini bergantung pada keberadaan Danau Kerinci sebagai sumber penghidupan.

Kelompok nelayan serta petani menjadi pihak yang paling awal merasakan efeknya. Hasil tangkapan ikan disebut terus menurun, sementara lahan persawahan mengering karena tidak lagi mendapat suplai air memadai. Selama ini, aliran air sawah sangat bergantung pada kincir air dari Sungai Batang Merangin.

Pukulan serupa juga dirasakan dari sisi pariwisata yang sebelumnya menjadi andalan ekonomi daerah. Surutnya air danau mengubah tampilan kawasan wisata, sehingga daya tarik destinasi tersebut ikut menurun. Dampak berantai kemudian menjalar ke pelaku usaha kecil yang menggantungkan penghasilan di sekitar tepian danau.

Para pemilik warung, pedagang kaki lima, hingga penyedia jasa wisata menyebut pendapatan mereka merosot tajam seiring berkurangnya jumlah pengunjung.

Sebagian di antara mereka bahkan terpaksa memangkas jam buka usaha, dan tidak sedikit yang memilih menutup lebih awal demi menekan kerugian.

Baca juga: Ironi Negara Suap Negara di PN Depok, KPK Ungkap Ada Pertemuan Niat Jahat Dua Instansi

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Jambi Nomor 3 di Bawah Sumsel dan Lampung, Ini Urutan LPE di Sumatra

Kunjungan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kerinci bersama perwakilan pemerintah daerah ke lokasi terdampak belum mampu meredakan kekecewaan masyarakat. Langkah tersebut dianggap sebatas simbolis tanpa diikuti solusi yang jelas.

“Datang melihat, tapi setelah itu tidak ada kejelasan. Air tetap surut, ekonomi kami tetap terpuruk,” ujar seorang nelayan yang menggantungkan hidup di Danau Kerinci.

Kondisi sektor wisata yang terpuruk kembali disorot warga karena dampaknya dinilai makin meluas. Perubahan bentang alam akibat surutnya air membuat wajah destinasi unggulan itu tak lagi seperti dulu, sehingga memukul aktivitas ekonomi masyarakat kecil di sekeliling danau.

Penurunan jumlah wisatawan berdampak langsung pada omzet pelaku usaha, mulai dari pedagang makanan hingga operator jasa rekreasi air.

Situasi sulit itu memaksa sebagian pelaku usaha mengurangi operasional harian, bahkan ada yang menghentikan kegiatan lebih cepat dari biasanya.

Meski para wakil rakyat daerah telah meninjau langsung kondisi lapangan, masyarakat tetap menilai belum ada tindak lanjut nyata yang bisa menjawab persoalan utama.

“Datang melihat, tapi setelah itu tidak ada kejelasan. Air tetap surut, ekonomi kami tetap terpuruk,” keluh nelayan lainnya menegaskan keresahan serupa.

Sorotan juga datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cakrawala yang menilai pemerintah daerah belum menjalankan fungsi pengawasan serta perlindungan kepentingan masyarakat secara maksimal.

Ketiadaan regulasi yang tegas dan lemahnya kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya air dikhawatirkan akan memperparah tekanan terhadap lingkungan sekaligus memperburuk kondisi sosial ekonomi warga.

“Dampaknya sudah nyata. Tapi pemerintah daerah seolah memilih diam,” kata Ketua LSM Cakrawala, Ruslan.

Bagi masyarakat setempat, Danau Kerinci bukan hanya lanskap alam biasa. Keberadaannya menyatu dengan sumber nafkah, identitas budaya, hingga kebanggaan daerah yang tidak semestinya dikorbankan demi kepentingan lain.

Jika situasi ini dibiarkan tanpa penanganan serius, penyusutan air danau dikhawatirkan berkembang menjadi krisis ekologis sekaligus sosial dalam jangka panjang.

Nada serupa disampaikan anggota DPRD Provinsi Jambi, Afuan Yuza Putra. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Kerinci segera melibatkan tim ahli maupun tenaga teknis berkompeten untuk mengkaji penyebab penyusutan air secara ilmiah.

“Langkah cepat dari pemerintah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik serta kelestarian danau kebanggaan masyarakat Kerinci,” ujar legislator dari daerah pemilihan Kerinci–Sungaipenuh tersebut.

Upaya konfirmasi kepada Bupati Kerinci, Monadi, melalui pesan WhatsApp belum membuahkan jawaban, hanya menunjukkan tanda pesan terkirim.

Di sisi lain, pihak PLTA KMH Batang Merangin menyebut peran Danau Kerinci terhadap pasokan air pembangkit tidak sepenuhnya dominan. Disebutkan, kontribusi danau hanya sekitar 40 persen, sedangkan sisanya berasal dari aliran sungai-sungai di sepanjang Batang Merangin.

Penjelasan itu disampaikan Humas PT KMH, Aslori, yang berupaya meluruskan anggapan bahwa surutnya air sepenuhnya disebabkan aktivitas pembangkit listrik tenaga air. Menurutnya, Danau Kerinci hanya menyumbang sebagian dari total kebutuhan air operasional.

“Kontribusi Danau Kerinci hanya sekitar 40 persen, selebihnya berasal dari sungai-sungai yang mengalir di sepanjang Batang Merangin,” ujarnya menegaskan.

Ia menambahkan, kondisi tersebut diperberat oleh anomali cuaca yang terjadi pada Januari 2026.

Secara klimatologis, periode Januari biasanya identik dengan curah hujan tinggi. Namun tahun ini justru terjadi penurunan signifikan yang berpengaruh langsung terhadap volume air masuk ke waduk PLTA.

Pendapat berbeda disampaikan Dosen Universitas Gadjah Mada, Dr.Eng. Ir. Akmaluddin, S.T., M.T., IPM. Ia menilai klaim pengelola PLTA terkait sumber utama pasokan air perlu ditinjau ulang.

Berdasarkan pendekatan ilmiah melalui analisis luas Daerah Aliran Sungai (DAS), Akmaluddin menyebut Danau Kerinci justru menjadi kontributor terbesar bagi suplai air PLTA, bukan hanya 40 persen.

“Kalau dihitung berdasarkan DAS, sekitar 60 persen lebih wilayah tangkapan air berasal dari Danau Kerinci. Sementara DAS Batang Merangin kontribusinya jauh lebih kecil,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa kajian hidrologi menunjukkan peran danau sangat vital dalam menjaga stabilitas debit air menuju bendungan.

Karena itu, menurutnya, memisahkan dampak antara aliran sungai dan danau secara kaku tidak tepat secara ilmiah.

Selain membahas sumber air, Akmaluddin juga meluruskan informasi mengenai operasional turbin pembangkit.

Menurut penjelasannya, kondisi yang terjadi bukan sekadar tahap uji coba teknis, melainkan keterbatasan riil pada ketersediaan air.

“Faktanya, debit air yang tersedia hanya cukup untuk menggerakkan satu turbin. Turbin lainnya belum bisa beroperasi optimal karena pasokan air terbatas,” paparnya.

Ia turut menyinggung adanya tekanan target produksi listrik yang muncul akibat kontrak pasokan dengan PLN.

Target tersebut mendorong pengelola PLTA memaksimalkan aliran air dari Bendung Pulau Pandan menuju Dam Bedeng V, yang berdampak pada berkurangnya debit air di wilayah hilir.

“Karena ada kontrak suplai listrik, air dialirkan semaksimal mungkin. Akibatnya, wilayah hilir merasakan penurunan debit yang signifikan,” pungkas dosen asal Kerinci itu.