GMKR Deklarasi di Gedung Joang 45, Desak Presiden Prabowo Bersihkan Kabinet dan Adili Jokowi
Darwin Sijabat February 10, 2026 03:03 PM

 

TRIBUNJAMBI.COM – Atmosfer politik di Gedung Joang 45, Jakarta, memanas pada Selasa (10/2/2026).

Sejumlah tokoh nasional, aktivis, dan purnawirawan jenderal yang tergabung dalam Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) resmi mendeklarasikan perlawanan terhadap dominasi oligarki yang dianggap telah merampas hak-hak rakyat.

Deklarasi ini dipimpin langsung oleh Mayjen TNI (Purn) Soenarko, didampingi figur-figur vokal seperti Said Didu, Komjen Pol (Purn) Oegroseno, Marwan Batubara, Laksma TNI (Purn) Moeryono Aladin, dan Muhammad Rizal Fadillah.

Dalam orasinya, Soenarko menegaskan bahwa Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Ia menyebut kedaulatan negara di berbagai lini—mulai dari ekonomi hingga hukum—telah berpindah tangan ke kelompok kecil yang disebut oligarki.

"GMKR menyatakan NKRI saat ini berada dalam kondisi darurat kedaulatan. Baik di bidang ekonomi, politik, hukum, sumber daya alam, maupun kedaulatan kewilayahan," tegas Soenarko saat membacakan naskah deklarasi.

Gerakan ini menuding rezim Presiden ke-7, Joko Widodo atau Jokowi, sebagai pihak yang memberikan ruang sistematis bagi oligarki untuk mengendalikan negara.

5 Tuntutan Utama: Dari Pembersihan Kabinet hingga Makzul Gibran

GMKR tidak hanya sekadar mendeklarasikan keresahan, tetapi juga melayangkan tuntutan konkret kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto:

1. Persatuan Rakyat

Mengajak massa untuk bersatu merebut kembali kedaulatan dari cengkeraman oligarki.

Baca juga: Survei Kepercayaan Publik ke Prabowo-Gibran, IPI: Lampaui SBY dan Jokowi, Poltracking: Pengaruh MBG

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Jambi Nomor 3 di Bawah Sumsel dan Lampung, Ini Urutan LPE di Sumatra

Baca juga: CCTV Ungkap Sosok yang Temui Pria di Lampung Sebelum Ditemukan Tewas

2. Pertanggungjawaban

Meminta semua pihak yang "menjual" kedaulatan kepada oligarki untuk dimintai pertanggungjawaban.

3. Pembersihan Aparat

Menuntut politisi dan aparat berhenti menjadi kaki tangan oligarki.

4. Desakan pada Prabowo

Meminta Presiden Prabowo Subianto membersihkan kabinetnya dari unsur-unsur penghalang kedaulatan rakyat.

5. Langkah Teknis

Fokus pada kedaulatan hukum dan politik dengan tuntutan spesifik: "Adili Joko Widodo, Makzulkan Gibran, dan Reformasi Kepolisian."

Kelanjutan dari Pertemuan Kertanegara

Deklarasi ini menarik perhatian karena dilakukan hanya berselang 11 hari setelah Said Didu bertemu Presiden Prabowo di Kertanegara (30/1/2026).

Melalui akun X resminya, Said Didu menegaskan bahwa acara di Gedung Joang ini adalah awal dari perjuangan panjang.

"Mari bersatu mengembalikan kedaulatan yang sudah dirampok oleh oligarki bersama politisi busuk, oknum pejabat, oknum aparat, oknum penegak hukum," tulis Said Didu dalam unggahan yang viral sebelum deklarasi.

Baca juga: Pengacara Roy Suryo Sindir Panggilan Jack Tak Buktikan Keaslian Ijazah Jokowi

Baca juga: Istri Tahanan Bongkar Tawaran Janggal Polisi di Polres Sikka

Gerakan ini berjanji akan melakukan advokasi rakyat secara berkelanjutan guna memulihkan fungsi konstitusi yang dianggap telah melenceng.

Polemik ijazah Jokowi

Isu mengenai ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah lama menjadi polemik di ruang publik Indonesia.

Tuduhan ijazah Jokowi palsu pertama kali muncul di media sosial dan kemudian dibawa ke ranah hukum oleh beberapa pihak, termasuk Roy Suryo dan kelompoknya.

Klaim tersebut tidak berasal dari temuan resmi lembaga negara, melainkan narasi publik yang kemudian memicu penyelidikan kepolisian.

Kubu Roy Suryo bahkan meminta salinan 709 dokumen barang bukti dari kepolisian, namun permintaan itu ditolak karena alasan kerahasiaan penyidikan.

Rocky Gerung sempat diperiksa sebagai saksi, dan ia menyatakan ijazah Jokowi asli, meski dengan komentar satir bahwa “orangnya yang palsu.”

Mantan Menpan RB Yuddy Chrisnandi menilai isu ini membelah persepsi masyarakat, dan menekankan bahwa pembuktian harus diserahkan pada ranah hukum.

Partai Demokrat menegaskan hubungan Jokowi dengan SBY tidak terganggu oleh isu ini.

Jokowi beberapa kali menegaskan bahwa ijazahnya sah dan asli, serta menyebut tuduhan itu fitnah.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Jambi 10–12 Februari 2026, Hujan Berpotensi Terjadi di Sejumlah Daerah

Baca juga: Harga Cabai Rawit Merah di Pasar Kramat Tinggi Batang Hari Naik

Baca juga: Sungai di Taman Rivera Park Tebo Keruh, Diduga Terdampak PETI

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.