SURYA.co.id, SURABAYA - Pemerataan akses pendidikan tingkat SMA/SMK negeri di kota besar seperti Surabaya rupanya masih menjadi salah satu keluhan masyarakat.
Sebab, jumlah sekolah di satu kecamatan tertentu dinilai belum sebanding dengan jumlah warga yang ada di kawasan tersebut.
Aspirasi ini dihimpun Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf saat menggelar Serap Aspirasi dalam masa reses di kawasan Ketintang Kota Surabaya, Senin (9/2/2026) malam.
Informasi yang dihimpun SURYA.co.id, serap aspirasi tersebut diikuti puluhan hingga ratusan warga yang hadir secara langsung.
"Karena kita lihat bahwa satu kecamatan itu sekarang penduduknya berapa, tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada," kata Musyafak yang merupakan legislator dari Dapil Surabaya ini saat dikonfirmasi.
Baca juga: Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf Ungkap 13 Perda Resmi Disahkan Selama 2025
Musyafak menjelaskan hal tersebut berdasarkan aspirasi yang mengemuka dalam kegiatan ini.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah di kawasan Dukuh Pakis Surabaya misalnya.
Di kawasan tersebut dinilai pembukaan sekolah tingkat atas sangat dibutuhkan warga sekitar.
Musyafak tak memungkiri di kawasan lain juga masih perlunya pembukaan sekolah baru.
Apalagi, secara kewenangan SMA dan SMK negeri memang berada di tangan Pemprov Jawa Timur.
Berbeda dengan tingkat di bawahnya yang menjadi kewenangan Pemkab atau Pemkot.
Politisi senior PKB tersebut menegaskan bahwa aspirasi warga termasuk soal pembukaan sekolah akan dikawal.
Meskipun Musyafak realistis, melihat kondisi fiskal daerah saat ini belum bisa membuka sekolah baru dalam waktu dekat.
Karena pendapatan Pemprov dalam APBD tahun berkurang drastis.
Penyebabnya, perubahan regulasi tentang pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi tumpuan pendapatan daerah.
Selain itu, pengurangan dana Transfer Ke Daerah atau TKD dari pemerintah pusat juga berpengaruh pada APBD.
Sebagai solusi, Musyafak juga berharap ada sinergi dengan pemerintah pusat yang dilakukan Pemprov Jatim.
Misalnya, terkait peluang pembukaan Sekolah Rakyat yang diketahui merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat dan menyasar keluarga tidak mampu. Sekolah Rakyat bisa menjadi alternatif.
Selain urusan akses pendidikan tingkat atas, aspirasi lain yang dihimpun Musyafak adalah terkait dengan realisasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Musyafak mendorong agar program ini dapat diperluas termasuk di Surabaya.
Sebab, berdasar aspirasi yang dicatat Musyafak, sebagian masyarakat merasa belum mendapat MBG.
"Berarti kita harus mendorong supaya semakin meluas," ungkap Cak Syafak, panggilan akrab Musyafak.
