TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berkomitmen menjaga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap stabil. Khususnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan secara nasional. Pemerintah daerah akan berupaya maksimal menjaga besaran TPP sebagai bentuk apresiasi kepada ASN selama kemampuan anggaran memungkinkan.

Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid mengatakan, hingga saat ini kondisi TPP ASN masih dalam keadaan normal dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dirinya telah memberikan arahan tegas kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) agar TPP ASN tetap diprioritaskan selama anggaran daerah memungkinkan. 

Bahkan, ia membuka peluang kenaikan TPP apabila kondisi keuangan daerah mendukung. "TPP masih normal. Perintah saya jelas, kalau anggarannya ada harus naik. Kalau pun harus turun, jangan sampai terasa bagi ASN," ujar Riza Herdavid, Senin (9/2).

Riza Herdavid mengaku, kebijakan efisiensi anggaran merupakan kondisi nasional yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dirinya berupaya maksimal agar besaran TPP bagi ASN tetap sama seperti tahun 2025 dan tidak ada pengurangan. 

Dirinya pun turut mengaku senang dengan kinerja ASN di Kabupaten Bangka Selatan selama 23 tahun perjalanan daerah tersebut. Ia menilai, perubahan dan perkembangan Kabupaten Bangka Selatan dari waktu ke waktu tidak terlepas dari kontribusi ASN.

"Di tengah kinerja mereka yang saya nilai hari ini, 23 tahun Kabupaten Bangka Selatan before and after-nya (Sebelum dan sesudah-Red) bisa membuat kami senang dengan kinerja ASN," kata Riza Herdavid.

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menargetkan pemberian TPP ASN pada tahun 2026 dapat kembali berjalan normal. Secara umum, skema TPP tahun 2026 direncanakan tidak jauh berbeda dengan pola yang diterapkan pada tahun 2025. Pemerintah daerah tetap mengacu pada sistem pemberian TPP berbasis kinerja dan disiplin pegawai. Situasi fiskal daerah saat ini dinilai relatif sama seperti tahun sebelumnya. 

Pada awal tahun 2025, TPP sempat dibayarkan penuh kepada ASN. Namun, memasuki pertengahan tahun, pemerintah daerah terpaksa melakukan penyesuaian berupa pemotongan sebesar 30 persen karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk tetap menjalankan sistem TPP berbasis kinerja secara konsisten.

"Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas atau penilaian dari pejabat penilai kinerja terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya," ucapnya.

Sementara itu, penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai, yang mencakup kehadiran saat masuk kerja, selama jam kerja, hingga waktu pulang kerja. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan akan dikenakan pengurangan TPP sebesar 10 persen per hari. 

Jika dalam satu bulan penuh tidak masuk kerja, pemotongan TPP dapat mencapai 100 persen. Selain ketidakhadiran, pelanggaran disiplin lainnya juga berdampak pada pengurangan TPP. Keterlambatan masuk kerja maupun pulang sebelum waktunya dikenakan pengurangan TPP mulai dari 0,5 persen hingga 5 persen. ASN yang tidak mengikuti apel atau kegiatan wajib lainnya dikenakan pemotongan TPP sebesar dua persen. 

Apabila akumulasi keterlambatan masuk kerja dan meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mencapai 450 menit dalam satu bulan, maka dihitung satu hari tidak masuk kerja dengan pengurangan TPP sebesar 10 persen. "Selain itu, ASN yang mendapatkan teguran tertulis berdasarkan hasil inspeksi mendadak oleh tim penegakan disiplin juga dikenakan pengurangan TPP sebesar lima persen," pungkas Riza Herdavid. (u1)

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik 
BUPATI Bangka Selatan, Riza Herdavid menegaskan, pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh seluruh aparatur pemerintah daerah. Di tengah berbagai kondisi dan tantangan yang tengah dihadapi secara nasional, ia meminta agar situasi tersebut tidak menjadi penghambat kinerja aparatur dalam melayani masyarakat. 

Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan warga. "Saya minta kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan pelayanan. Apalagi kita tahu semua keadaan di seluruh Indonesia sedang efisiensi anggaran," kata Riza Herdavid, Senin (9/2).

Menurutnya, aparatur sipil negara (ASN) dan seluruh pegawai pemerintah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dalam situasi apa pun, pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama. 

Dirinya menilai, masyarakat saat ini membutuhkan kehadiran pemerintah yang responsif dan solutif. Berbagai persoalan yang dihadapi warga, mulai dari layanan administrasi hingga pelayanan dasar, harus ditangani dengan cepat dan tepat. 

"Jangan sampai kondisi tersebut justru menghambat kita untuk melaksanakan kinerja-kinerja yang baik untuk masyarakat," ujar Riza Herdavid.

Di sisi lain dirinya turut mengingatkan agar setiap pegawai tidak bekerja secara rutinitas semata. Melainkan mampu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Oleh sebabnya, setiap bentuk pelayanan dilakukan dengan sikap ramah, terbuka, dan tidak berbelit-belit. 

"Pelayanan itu bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga soal pengabdian. Ketika masyarakat merasa dilayani dengan baik, maka kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintah akan tumbuh dengan sendirinya," sebutnya. (u1)