TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul telah melakukan assessment dampak kerusakan bencana gempa bumi yang terjadi pada Jumat (6/2/2026) dini hari.
Walau gempa bumi itu berpusat di Pacitan, Jawa Timur, getarannya dirasakan warga Bantul dan menimbulkan kerusakan sejumlah fasilitas.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bantul sekaligus Ex Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul, Agus Budi Raharja, menyampaikan, dari hasil assessment kejadian gempa bumi itu dilaporkan ada Rp1,327 miliar kerugian dikarenakan fasilitas pemerintah, fasilitas publik, dan bangunan masyarakat rusak.
"Untuk masyarakat (kerusakan bangunan milik masyarakat) sebagian besar sudah langsung ditangani oleh masyarakat beserta dengan para relawan dan untuk korban luka itu sampai hari ini yang rawat inap 11 orang dan rawat jalan totalnya 31 orang," katanya, kepada wartawan, di sela-sela tugasnya, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, belasan warga mengalami luka dan masih dalam kategori tidak parah, namun memerlukan perawatan. Akan tetapi, ada warga yang patah tulang dikarenakan jatuh saat lari ketika terjadi gempa namun bukan karena tertimbun reruntuhan bangunan.
Ia memastikan bahwa Dinas Kesehatan masih melakukan koordinasi dengan beberapa rumah sakit yang menangani pasien dampak gempa bumi. Kata Agus, koordinasi dilakukan terkait biaya pengobatan warga di layanan penanganan kesehatan.
"Pesan kami kepada masyarakat harus waspada. Bukan hanya gempa bumi, ini ancaman hidrometeorologi juga belum berakhir. Jadi, hati-hati di dalam aktivitasnya. Kalau hujan angin jangan berteduh di bawah pohon besar dan kalau di perjalanan juga harus berhati-hati dengan memperhatikan kondisi di sekitarnya," ujarnya.
Pihaknya berharap, ke depan jangan ada lagi catatan korban kecelakaan atau luka dikarenakan korban merasa panik saat kejadian gempa bumi berlangsung. Menurutnya, masyarakat harus mampu tangguh dan memitigasi dampak kejadian bencana secara mandiri.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Bantul, Ribut Bimo Haryo Tejo, menyampaikan, bahwa pada dasarnya BPBD Bantul sudah melakukan koordinasi bersama para pemerintah kalurahan (Pemkal) terkait penanganan kerusakan dampak gempa bumi.
"Yang mana apabila sekitarnya kerusakan itu bisa ditangani oleh pemerintah kalurahan dengan dana kebencanaan, tentunya kami akan memberdayakan daripada Pemkal. Akan tetapi, nantinya tidak luput dari Pemkab dalam hal ini Ex Officio Kepala BPBD Bantul adalah pak Sekda tentu akan kita kaji," terangnya.
Demikian pula dengan penggunaan anggaran penanganan dampak kerusakan, kata Bimo akan dilakukan kajian terlebih dahulu. Sampai saat ini, pihaknya belum bisa memastikan anggaran dari mana saja yang akan digunakan untuk perbaikan bangunan dari kejadian gempa bumi. Namun, dimungkinkan, penanganan akan dilakukan dari alokasi anggaran belanja tidak terduga (BTT).
"Tentu akan kami kaji, apakah itu akan dikeluarkan dari BTT. Tentunya akan kita lihat dan (akan disampaikan kepada) wartawan kepada rekan-rekan media sesuai perkembangan yang akan dilaksanakan. Karena sampai saat ini masih ada assessment yang belum selesai," jelas dia.
Sebagai langkah antisipasi kejadian serupa, pihaknya akan selalu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa Bumi Projotamansari adalah supermarketnya bencana. Apalagi, sejauh ini tercatat ada 11 ancaman bencana. Dengan begitu, pihaknya akan memberikan perkembangan dampak kerusakan, dampak korban, dan lain sebagainya.
"Kemarin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkunjung ke Bantul dan melihat seperti apa dampak yang terjadi di Bantul dan dampak gempa yang baru saja terjadi. Dan tentunya, kami, Pemkab Bantul akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Pokoknya masyarakat jangan panik, kita hadapi semua untuk Bantul dan memberikan terbaik untuk masyarakat Bantul," tandasnya.(nei)
