TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Pelaksanaan Irau ke-8 Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara yang hanya dilakukan setiap dua tahun sekali dan sedianya digelar kembali di tahun 2026 ini berpotensi tidak dilaksanakan. 

Hingga kini Pemkab Tana Tidung masih melakukan perhitungan anggaran di tengah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada kemampuan fiskal.

Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali, mengakui hingga saat ini pemerintah daerah masih berhitung terkait kepastian pelaksanaan agenda budaya yang rutin digelar dua tahun sekali tersebut.

“Kita masih berhitung-hitung untuk pelaksanaan Irau. Kemungkinan tidak kita laksanakan di tahun ini,” ujar Ibrahim Ali kepada TribunKaltara.com saat ditemui di Pendopo Djaparudin, Jalan Inhutani, Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara ( Kaltara ), Rabu (11/2/2026).

Baca juga: Buntut Pemangkasan Transfer ke Daerah, Irau ke-8 Tana Tidung 2026 Terancam Batal Digelar

Ia menjelaskan, kondisi efisiensi anggaran memaksa pemerintah daerah untuk memilah program berdasarkan tingkat urgensi.

“Memang Irau ini rutin kita laksanakan setiap dua tahun sekali. Tapi kita ini kan berpikir bagaimana pelayanan pemerintah terhadap masyarakat tetap kita maksimalkan,” katanya.

Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah harus mendahulukan program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

“Kalau kita berbicara yang paling urgent itu bagaimana merealisasikan janji politik Ibrahim Ali dan Sabri sesuai visi misi. Untuk merealisasikan visi misi itu kan butuh anggaran. Di tengah efisiensi ini kita harus memilah mana yang lebih penting,” tegasnya.

Ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah daerah saat ini.

“Sekarang ini kita lebih mementingkan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Memang itu yang lebih penting,” ujarnya.

Sementara itu, terkait kemungkinan tetap digelarnya kegiatan budaya, Ibrahim Ali menyebut opsi festival budaya masih terbuka, meski tidak dalam skala Irau seperti biasanya.

“Mungkin di penghujung tahun untuk festival budaya tari pesisir dan pedalaman tetap kita adakan dengan mengandalkan TJSLP atau yang dulunya CSR,” jelasnya.

Namun, ia menegaskan rencana tersebut belum bisa dipastikan.

“Nanti kita mencoba kerja sama, tapi itu belum bisa kita janjikan. Kita lihat lagi ke depan seperti apa,” katanya.

Ibrahim Ali juga menyebut Irau pada dasarnya merupakan kegiatan seremonial dan hiburan, sehingga urgensinya dinilai tidak mendesak dibanding kebutuhan pelayanan publik.

“Kalau Irau itu menurut saya lebih ke seremonial dan hiburan. Urgensinya tidak terlalu mendesak dan bukan hal yang wajib,” ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan pemerintah daerah memilih mendahulukan program prioritas yang dianggap lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

“Jadi kita utamakan dulu yang utama dan lebih penting,” tutupnya.

(*)

Penulis : Rismayanti