Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah pusat menggelontorkan dana Rp1,7 triliun untuk membangun hilirisasi ayam terintegrasi di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Proyek ini sebagai upaya pemerintah dalam mendukung ekosistem perunggasan nasional di luar Pulau Jawa. 

Proyek ini digawangi PT Berdikari yang merupakan holding badan usaha milik negara (BUMN) ID Food. 

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Muhammad Riadi mengatakan proyek ini akan dilaksanakan di beberapa kabupaten seperti di Sumbawa, Dompu dan Lombok Tengah. 

"Nanti pabrik pakan di Dompu, industri olahan kita rencanakan di Lombok Tengah," kata Riadi. 

Baca juga: Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Pemerintah Bangun Industri Ayam Terintegrasi di NTB

Industri ayam terintegrasi ini dirancang mencakup seluruh rantai nilai perunggasan, mulai dari pembibitan ayam (Grand Parent Stock, Parent Stock hingga Final Stock).

Kemudian pembangunan pabrik pakan, penyediaan obat hewan, rumah potong unggas, cold storage, sistem logistik, hingga jaringan pemasaran.

Riadi mengatakan, industrialisasi ini akan menggandeng swasta. 

Untuk saat ini, masih dilakukan uji kelayakan (Feasibility Study), hasil inilah yang akan ditawarkan kepada calon investor. 

Meski demikian beberapa waktu lalu sudah dilakukan groundbreaking di Desa Serading, Kabupaten Sumbawa, ini sebagai langkah awal untuk menuju industrialisasi di NTB. 

"Sudah dilakukan FS akan ditawarkan oleh Berdikari ke mitra kerja, kalau menguntungkan siapapun punya duit pasti tergiur untuk melakukan investasi," kata Riadi. 

Sebelumnya Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa persoalan utama sektor peternakan di NTB bukan terletak pada kemampuan masyarakat, melainkan pada penguasaan sektor hulu dan hilir yang selama ini masih didominasi industri besar dari luar daerah.

“Beternak adalah budaya orang NTB. Yang belum kita kuasai selama ini adalah hulu dan hilir, terutama DOC dan pakan. Dengan hadirnya industri ayam terintegrasi ini, kita ingin mengakhiri ketergantungan dari luar daerah sekaligus memperkuat ekonomi NTB,” ujar Iqbal.

Ia juga menekankan bahwa program ini menjadi jawaban strategis atas meningkatnya kebutuhan pangan, seiring keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB yang telah melampaui target nasional dengan lebih dari 600 dapur MBG aktif.

“Demand sudah ada dan sangat besar. Sekarang tugas kita memastikan supply-nya cukup agar tidak terjadi inflasi. Karena itu, fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat produksi,” tegasnya.

Untuk mendukung percepatan program, Pemprov NTB telah menyiapkan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga 3 persen yang disubsidi, khususnya bagi sektor peternakan pendukung MBG.

Sebagai produsen jagung terbesar ketiga nasional, NTB memiliki keunggulan bahan baku pakan, di mana jagung menyumbang sekitar 50 persen komposisi pakan unggas. 

Pemerintah daerah juga mendorong riset formulasi pakan berbasis sumber protein lokal seperti kelor dan maggot guna mengurangi ketergantungan impor bungkil kedelai.

(*)