TRIBUNNEWS.COM – Ro Khanna, anggota Kongres AS, secara terbuka mengungkapkan nama enam pria yang identitasnya disensor dalam berkas Jeffrey Epstein, termasuk Leslie Wexner, seorang miliarder pengusaha ritel, yang disebut-sebut telah dilabeli FBI sebagai kaki tangan Epstein.
Dilansir The Guardian, Ro Khanna mengungkapkan nama-nama tersebut dalam pidatonya di sidang parlemen pada Selasa (10/2/2026), setelah melakukan kunjungan ke Departemen Kehakiman.
Ro Khanna dan Thomas Massie, anggota Kongres dari Partai Republik asal Kentucky, menghabiskan dua jam untuk meninjau dokumen yang tidak disensor.
Enam pria yang disebutkan Khanna adalah Leslie Wexner, pendiri Victoria’s Secret; Sultan Ahmed bin Sulayem, CEO DP World sekaligus pengusaha miliarder asal Uni Emirat Arab; serta empat lainnya yang diidentifikasi sebagai Nicola Caputo, Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze, dan Leonic Leonov.
Khanna tidak memberikan bukti adanya kesalahan apa pun terhadap keenam nama tersebut, dan mereka juga belum didakwa atas kejahatan yang berkaitan dengan Epstein.
“Jika kita menemukan enam orang yang mereka sembunyikan hanya dalam dua jam, bayangkan berapa banyak orang yang mereka tutupi dalam berkas senilai 3 juta dolar itu,” kata Khanna dalam pidatonya di parlemen.
Khanna mengatakan bahwa ketika ia dan Massie mengidentifikasi bagian yang disensor kepada para pejabat Kementerian Kehakiman, para pejabat tersebut mengakui kesalahan mereka dan mengungkapkan identitas yang disembunyikan.
Ia menambahkan bahwa sebagian besar berkas masih tetap disensor.
Berikut enam nama yang sempat disensor tersebut:
Leslie Wexner (88) adalah seorang pengusaha yang membangun kerajaan ritel yang mencakup Victoria’s Secret, Abercrombie & Fitch, serta Bath & Body Works.
Ia memiliki hubungan keuangan yang panjang dengan Epstein, yang mengelola investasinya selama bertahun-tahun.
Dalam investigasi panjang New York Times pada November lalu, Wexner disebut sebagai sosok yang mendorong lonjakan status keuangan Epstein dari jutawan menjadi plutokrat, seseorang yang memiliki kekuasaan politik karena kekayaannya.
Baca juga: Elon Musk dan Mark Zuckerberg Muncul di Berkas Epstein, Hadiri Pesta Makan Malam yang Disebut Liar
Selain uang, nilai terbesarnya bagi Epstein adalah karena ia memberinya kredibilitas dan reputasi baru, tulis para reporter New York Times.
Meskipun hubungan Wexner dengan Epstein sudah diketahui publik dan namanya telah muncul dalam rilis sebelumnya, kini terungkap bahwa ia tampaknya telah dicap sebagai kaki tangan Epstein oleh FBI, meski tidak menghadapi tuntutan pidana terkait pelanggaran Epstein.
Pengusaha yang berbasis di Dubai ini memimpin DP World, sebuah perusahaan pelabuhan dan logistik multinasional dengan operasi di lebih dari 80 negara.
Ia juga merupakan saudara Mohammed Ben Sulayem, Presiden FIA, badan yang mengatur kejuaraan motorsport dunia, termasuk Formula Satu.
Dokumen yang baru diungkap menunjukkan bahwa Sultan Ahmed bin Sulayem mengirim email kepada Epstein pada 2015, menyebut bahwa ia pernah bertemu seorang gadis “dua tahun lalu” yang kuliah di universitas Amerika di Dubai.
“Dia bertunangan, tetapi sekarang kembali bersama saya,” tulisnya.
Massie juga mengatakan bahwa karena nama-nama tersebut tidak disensor, tampaknya Departemen Kehakiman telah mengonfirmasi bahwa Sulayem adalah penerima email dari Epstein yang berbunyi, “Saya menyukai video penyiksaan itu.”
Seorang pria bernama Nicola Caputo merupakan politikus Italia yang mewakili negaranya di Parlemen Eropa antara 2014 dan 2019 sebelum menduduki posisi senior di pemerintahan regional Campania.
Namun, tidak ada bukti terverifikasi yang mengonfirmasi bahwa Caputo adalah sosok yang disebut dalam dokumen yang dirilis secara resmi, dan organisasi media besar belum menguatkan adanya hubungan antara dirinya dan berkas-berkas tersebut.
Belum diketahui siapa orang ini dan bagaimana hubungannya dengan Epstein.
Belum diketahui siapa orang ini dan bagaimana hubungannya dengan Epstein.
Belum diketahui siapa orang ini dan bagaimana hubungannya dengan Epstein.
Dilaporkan NBC News pada Sabtu (7/2/2026), anggota Kongres akan dapat mulai meninjau versi lengkap berkas Jeffrey Epstein pada Senin (9/2/2026) pagi.
Proses peninjauan akan dilakukan secara langsung di Kementerian Kehakiman (DOJ).
Para anggota Kongres dapat meninjau materi tersebut melalui komputer di kantor DOJ, tetapi tidak dapat melihat dokumen fisiknya secara langsung.
Mereka diperbolehkan mencatat, tetapi tidak boleh membawa perangkat elektronik apa pun.
Baca juga: Skandal Epstein Files: Ghislaine Maxwell Tolak Bersaksi di DPR AS, Minta Pengampunan Presiden Trump
Peninjauan hanya dilakukan terhadap 3 juta berkas yang saat ini tersedia untuk umum, bukan terhadap kumpulan dokumen yang lebih luas, yang menurut DOJ berjumlah lebih dari 6 juta dokumen.
Wakil Jaksa Agung Todd Blanche sebelumnya menjanjikan akses kepada anggota Kongres terhadap file tersebut.
Anggota DPR Thomas Massie dan Ro Khanna, yang merupakan penulis bersama undang-undang yang menghasilkan rilis dokumen dalam jumlah besar oleh Departemen Kehakiman, menulis surat kepada Blanche untuk meminta akses ke berkas-berkas yang belum disensor.
Anggota Partai Demokrat di Komite Kehakiman juga mengirim surat kepada Blanche pekan lalu untuk meminta kesempatan meninjau materi tersebut sesegera mungkin.
Pimpinan serta anggota Komite Kehakiman DPR dan Senat akan diprioritaskan dalam peninjauan, tetapi seluruh anggota Kongres akan memperoleh akses secara bergantian.
Jeffrey Epstein, seorang terpidana kejahatan seksual yang memiliki koneksi politik, didakwa pada 2019 di pengadilan federal Manhattan atas perdagangan anak di bawah umur.
Ia meninggal di dalam sel penjara saat menunggu persidangan, dan kematiannya dinyatakan sebagai bunuh diri.
Kongres AS kemudian mengesahkan Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein pada November 2025, menyusul reaksi keras terhadap memo FBI dan Departemen Kehakiman pada Juli yang menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan tinjauan menyeluruh terhadap kasus tersebut, bahwa tidak ada orang lain yang akan didakwa, serta tidak akan merilis informasi tambahan.
Presiden AS Donald Trump menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang pada 19 November, memberikan Jaksa Agung waktu 30 hari untuk menyediakan secara publik, dalam format yang dapat dicari dan diunduh, semua catatan, dokumen, komunikasi, dan materi investigasi yang tidak diklasifikasikan yang melibatkan Epstein, termasuk seluruh investigasi, penuntutan, atau masalah penahanan.
Kementerian Kehakiman menghadapi kritik dari para korban dan anggota parlemen atas banyaknya informasi yang disensor dalam berkas-berkas tersebut, serta beberapa kasus di mana informasi tentang korban tidak disensor secara memadai.
Menurut Kementerian Kehakiman, jumlah korban lebih dari 1.000 orang.
“Kami telah melihat pendekatan penyensoran menyeluruh di beberapa area, sementara dalam kasus lain, nama-nama korban sama sekali tidak disensor,” tulis Khanna dan Massie dalam surat bersama kepada Kementerian Kehakiman.
Blanche mengatakan pekan lalu bahwa departemennya masih menahan atau menyensor berkas-berkas yang dilindungi oleh berbagai hak istimewa.
Secara total, sekitar 200.000 halaman telah disensor atau ditahan berdasarkan berbagai hak istimewa tersebut.
Khanna dan Massie menilai hal tersebut melanggar undang-undang yang disahkan pada November, yang mewajibkan pengungkapan komunikasi internal Departemen Kehakiman, termasuk email, memo, dan catatan rapat, mengenai keputusan untuk menuntut, tidak menuntut, menyelidiki, atau menolak menyelidiki Epstein atau rekan-rekannya.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
