TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Simposium Internasional Flora Malesiana ke-12 dan Konferensi Internasional Solusi Iklim Berbasis Alam di Manokwari, memasuki hari terakhir, Kamis (12/2/2026).

Ketua Panitia, Prof. Charlie D Heatubun, menyampaikan apresiasi atas partisipasi para ilmuwan, peneliti, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan dalam forum berskala internasional tersebut.

“Sejumlah kesepakatan akan disampaikan secara resmi pada saat penutupan nanti,” ujar Prof. Charlie.

Ia mengatakan, bahwa salah satu isu penting yang mengemuka adalah penguatan inisiatif kerja sama berbasis pendekatan bentang alam (landscape approach).

Pendekatan ini dinilai relevan untuk menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus menjaga keanekaragaman hayati di Tanah Papua.

Prof. Charlie menegaskan, semangat kolaborasi tidak hanya terbatas di Papua, tetapi juga mencakup ekosistem hutan di seluruh Pulau New Guinea hingga kawasan utara Australia.

“Kita berbicara tentang satu kesatuan ekosistem besar. Kerja sama lintas batas ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia,” jelasnya.

Baca juga:  Simposium Flora Malesiana Perdana di Papua, Bahas Krisis Iklim dan Keanekaragaman Hayati‎

Fokus pada SDM dan Infrastruktur Riset

Selain kerja sama lintas wilayah, simposium juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur riset di Tanah Papua.

Menurut Prof. Charlie, riset jangka panjang akan menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

“Kerja-kerja riset bukan hanya untuk kepentingan akademik, tetapi juga mendukung kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia berharap hasil ilmiah dari forum ini mampu memperkuat posisi Papua sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia sekaligus model pembangunan rendah karbon berbasis konservasi.

Pertemuan Gubernur se-Tanah Papua

Seiring dengan simposium, berlangsung pula pertemuan Gubernur se-Tanah Papua yang digelar bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua (UKP3) dan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan berkelanjutan di enam provinsi se-tanah Papua.

“Kita berharap ada kesepakatan bersama untuk memperkuat kerja sama pembangunan berkelanjutan,” ujar Prof. Charlie.