TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan - Air mata Widyawati tak terbendung saat sebuah lapak permanen diserahkan kepadanya, Kamis (12/2/2026).
Perempuan 47 tahun asal Purwodadi itu akhirnya memiliki tempat berjualan yang layak setelah beberapa tahun berdagang dalam keterbatasan.
Lapak tersebut merupakan bantuan yang difasilitasi Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiarto, bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang memanfaatkan material limbah menjadi sarana usaha siap pakai.
Bagi Widyawati, bantuan itu bukan sekadar tempat berdagang, melainkan harapan baru untuk menata hidup.
Sejak 2021, ia menyandang status perempuan kepala keluarga (Pekka) setelah ditinggal suaminya.
Baca juga: Hasil Survei IKM 2025, Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Raih Predikat “Sangat Baik”
Sejak itu, ia menjadi tulang punggung bagi dua anaknya. Setiap hari, ia membagi waktu antara mengurus keluarga dan mencari nafkah dengan berjualan cireng.
Pagi hari, ia berjualan di kantin sekolah. Siang hingga sore, ia melanjutkan dagangan di depan rumah dengan peralatan seadanya. Dagangannya hanya ditata di atas meja kecil tanpa penutup.
Saat hujan turun, ia harus bergegas mengangkat dagangan agar tidak basah. Ketika panas terik menyengat, ia tetap bertahan tanpa pelindung.
“Sejujurnya saya tidak punya uang untuk membeli gerobak atau lapak seperti ini. Saya benar-benar terharu menerima bantuan ini,” ujarnya.
Baca juga: Kilang LNG Mini Pertama di Jawa Resmi Beroperasi di Pasuruan, Gas Bumi HCML Jadi Pemasok Utama
Menurutnya, keberadaan lapak permanen membuatnya lebih tenang dan percaya diri dalam berjualan.
Selain lapak, ia juga menerima tambahan modal usaha sebesar Rp500 ribu untuk mendukung perputaran dagangannya.
“Semoga bantuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Terima kasih atas kepeduliannya,” katanya.
Sugiarto menjelaskan, lapak tersebut dirakit dari material limbah yang diolah kembali agar memiliki nilai guna.
Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perempuan kepala keluarga yang berjuang mandiri.
Baca juga: Partai Gerindra Pasuruan Rayakan HUT Ke-18 dengan Tasyakuran dan Santuni Anak Yatim
“Perempuan-perempuan tangguh seperti Bu Widyawati ini harus diperjuangkan. Mereka bekerja keras demi keluarga, dan negara harus hadir,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2025 yang dirilis Februari 2026, terdapat 126.102 perempuan berstatus kepala keluarga di Kabupaten Pasuruan.
Jumlah itu setara dengan 21 persen dari total 588.430 kepala keluarga.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan pentingnya program pemberdayaan ekonomi yang terarah dan berkelanjutan.
“Masalah klasik Pekka adalah modal dan sarana usaha. Ini yang harus disentuh agar mereka bisa langsung berjualan tanpa kebingungan memikirkan tempat,” katanya.
Ia menegaskan, bantuan sosial tetap diperlukan, namun harus dibarengi program berkelanjutan seperti pelatihan keterampilan dan akses permodalan.
Baca juga: Jelang Ramadan, Pemkab Pasuruan Perkuat Pengendalian Inflasi Daerah
“Bantuan itu penting, tetapi harus diimbangi dengan kail. Pemerintah perlu memastikan ada kesempatan yang setara bagi mereka,” tambahnya.
Sugiarto juga menyoroti tantangan sosial yang kerap dihadapi perempuan kepala keluarga, termasuk stigma di lingkungan sekitar.
Karena itu, ia mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan untuk menciptakan ruang yang lebih inklusif.
Ia mengusulkan agar sektor industri di Pasuruan membuka peluang kerja yang lebih fleksibel bagi Pekka, mengingat mereka tetap memikul tanggung jawab domestik.
“Harus ada campur tangan pemerintah untuk bernegosiasi dengan sektor industri. Peluang itu besar di Pasuruan, baik di kawasan pabrik, Koperasi Merah Putih, maupun program SPPG atau Makan Bergizi Gratis. Pekka perlu diprioritaskan agar mendapat pekerjaan yang sesuai demi kelangsungan hidup keluarganya,” tandasnya.
