Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespons iuran sebesar Rp17 triliun yang harus dibayarkan jika ingin menjadi anggota permanen Board of Peace (BoP) atau Piagam Perdamaian.

Menurut SBY, Indonesia tak perlu terburu-buru untuk membayar. 

SBY menyatakan, Indonesia harus memahami terlebih dahulu terkait peraturan permainan di balik berjalannya forum tersebut. 

Pernyataan itu disampaikan SBY pada Rabu (11/2). 

Menurut SBY, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kendali Board of Peace tersebut ada di tangan siapa. 

Selain itu, perlu mengetahui apakah nantinya BoP akan mewakili kepentingan semua pihak. 

Termasuk Indonesia yang mendukung perjuangan Palestina.

"Menurut saya sebelum kita jauh melangkah apakah harus membayar 1 miliar dolar ya, itu sama dengan Rp17 triliun kan?" kata SBY. 

Terkait hal itu, SBY juga mengaku tak bisa menyatakan setuju atau tidak jika Indonesia membayar iuran tersebut. 

Sebab menurut SBY, keputusan itu diambil oleh Presiden Prabowo. 

Namun, SBY menyatakan, kondisi global saat ini terbelah, menyusul adanya pembentukan Board of Peace.

Pihaknya menyoroti negara-negara maju yang justru tidak bergabung dalam forum tersebut. 

"Saya tidak pada posisi tidak setuju atau setuju begitu, karena kita follow pemimpin kita. Tapi yang jelas begini, dunia terbelah," tegas SBY.

"Negara-negara maju yang dugaan orang akan join, tidak [bergabung]. Negara-negara Eropa tidak. Saya belum pernah dengar Rusia ataupun China juga join di situ, dan ini menjadi menarik." jelasnya. 

Atas hal itu, SBY justru mempertanyakan, kesepakatan apa yang terjadi antara Presiden Trump dengan negara-negara yang tidak bergabung Board of Peace.

Terkini, ayah Ketua Umum Partai Demokrat, AHY itu menegaskan, akan terus mengikuti perkembangan Board of Peace.

"Saya tidak tahu settlement-nya seperti apa, deal-nya seperti apa Trump dengan negara-negara lain yang tidak mau join Board of Peace. Celaka kalau nanti dikasih tarif, misalnya menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah yang baru."

"Jadi ini saya belum bisa berbicara terlalu banyak, tapi I will follow. Ini menarik, ini fundamental. Ini masalah dunia, masalah negara-negara di dunia, dan masalah Indonesia juga."