TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan - Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Pasuruan menggelar Forum Perangkat Daerah sebagai bagian awal penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2027, Kamis (12/2/2026) pagi.
Forum ini menjadi wadah koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk merumuskan arah pembangunan infrastruktur yang lebih terencana dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sejumlah unsur dilibatkan, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga media.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DSDABMBK Kabupaten Pasuruan, Sarinah Rostief, menjelaskan forum digelar lebih awal atas arahan pimpinan daerah agar proses perencanaan berjalan lebih matang dan efisien.
Baca juga: Hasil Survei IKM 2025, Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Raih Predikat “Sangat Baik”
“Lebih cepat tentu lebih baik. Karena itu, hari ini kami mengundang seluruh pihak untuk memberikan usulan dan masukan terkait pembangunan tahun 2027,” ujar Sarinah usai kegiatan.
Menurutnya, forum ini menjadi ruang terbuka bagi peserta dari berbagai level, mulai desa, kecamatan, hingga lintas OPD, untuk menyampaikan aspirasi pembangunan. Seluruh usulan tersebut akan dicatat dan direkap sebagai bahan pembahasan lanjutan.
“Setelah forum ini akan ada desk perencanaan yang dipandu tim teknis. Semua usulan akan kami rekap sebagai dasar penyusunan rencana kerja,” jelasnya.
Sarinah berharap, melalui mekanisme ini, arah dan peta pembangunan Kabupaten Pasuruan pada 2027 dapat disusun lebih terarah, tepat sasaran, serta selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
Baca juga: Kilang LNG Mini Pertama di Jawa Resmi Beroperasi di Pasuruan, Gas Bumi HCML Jadi Pemasok Utama
“Mudah-mudahan ikhtiar ini membawa percepatan pembangunan yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Pasuruan,” tambahnya.
Apresiasi terhadap pelaksanaan forum juga disampaikan Ketua PKDI Kabupaten Pasuruan, M. Alim. Ia menilai forum perangkat daerah menjadi sarana strategis bagi desa untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan lapangan secara langsung.
“Ini langkah yang tepat dan sejalan dengan harapan Bupati agar pembangunan lebih merata. Kami sebagai perwakilan desa bisa menyampaikan kebutuhan langsung dari masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: 2 Wingback Kanan Potensi Hengkang dari Inter Milan, Pemain Sayap AS Roma Jadi Opsi Pengganti
Menurut Alim, forum ini memungkinkan penyesuaian prioritas pembangunan agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Ia mencontohkan, rencana pembangunan jalan dapat dialihkan jika masyarakat lebih membutuhkan akses air bersih.
“Bisa saja dinas merencanakan pembangunan jalan, tapi ternyata yang lebih mendesak adalah pipanisasi atau sumur bor. Melalui forum ini, hal seperti itu bisa disampaikan,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, PKDI Kabupaten Pasuruan juga mengusulkan pembangunan sumur bor, tandon air, serta jaringan pipanisasi di sejumlah desa yang masih mengalami keterbatasan akses air bersih.
Alim berharap, forum perangkat daerah dapat menjadi fondasi perencanaan pembangunan yang lebih jelas, terukur, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga tingkat desa.
