TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Hitung mundur menuju genap setahun pasangan Rudy Mas'ud dan Seno Aji menahkodai Kalimantan Timur kian dekat, sejak resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu.

Namun, seiring berjalannya waktu, euforia kemenangan manis pada Pilgub 2024 silam kini mulai memudar, berganti dengan desakan realisasi janji politik yang kian kencang ditagih publik.

​Sorotan tajam pun datang dari akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) yang menilai program unggulan "Gratispol" sejauh ini masih jauh dari panggang api dan masih samar di mata masyarakat.

Pengamat Kebijakan Publik Unmul, Saipul Bachtiar, menyebutkan bahwa publik saat ini tengah menagih bukti nyata dari enam janji utama yang sempat digaungkan pasangan ini. 

Baca juga: Buah Sabar 15 Tahun jadi Marbot di Samarinda, Slamet tak Menyangka Bisa Umrah Gratis via  Gratispol

Program tersebut meliputi pendidikan gratis dari SMA hingga S3, berobat gratis, seragam sekolah gratis, akses wifi gratis, DP rumah gratis, hingga memberangkatkan umrah bagi marbot masjid secara gratis.

"Ya kalau kita lihat secara umum itu ada enam program gratispol yang tadi disampaikan Rudy Seno pada saat tahapan kampanye Pilkada 2024," ujar Saipul, Jumat (13/2/2026).

Menurut Saipul, sektor pendidikan menjadi yang paling riuh diperbincangkan. Alih-alih merata, program beasiswa ini justru terganjal tembok administratif. 

Salah satunya adalah syarat akreditasi program studi yang harus "Unggul" atau minimal A.

Syarat ini secara otomatis memangkas jumlah penerima secara alamiah karena tidak semua kampus atau jurusan memiliki akreditasi tersebut.

Persoalan umur juga menjadi ganjalan bagi guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang ingin melanjutkan studi, meski sebelumnya sempat dijanjikan adanya pengecualian. 

Saipul juga meluruskan bahwa tidak semua biaya pendidikan tinggi di Kaltim ditanggung oleh program Provinsi.

Beberapa daerah seperti Kutai Kartanegara justru sudah memiliki anggaran beasiswa mandiri untuk menanggung UKT mahasiswanya.

Di sisi lain, program kesehatan yang dijanjikan juga belum menampakkan bentuk yang nyata di lapangan.

Baca juga: Ribuan Warga Kaltim Daftar Gratispol Kesehatan Usai BPJS PBI Dinonaktifkan

Skema operasionalnya dianggap masih abu-abu dan belum transparan.

"Sampai sekarang menurut saya berobat gratis ini masih agak, masih samar-samar ya. Masih belum ada kejelasan, kepastian seperti apa bentuk teknisnya untuk pelaksaan di lapangannya," kritiknya.

Ia juga menyoroti program lainnya seperti seragam sekolah, wifi, hingga DP rumah gratis yang progresnya belum terasa di seluruh wilayah Kalimantan Timur. 

Saipul menilai pemerintah saat ini cenderung bekerja secara parsial atau hanya bereaksi saat ada masalah yang viral dipermukaan, tanpa adanya penyelesaian yang menyeluruh.

"Progres pencapaiannya masih belum jelas yang ada adalah munculnya masalah-masalah masalah-masalah baru atau masalah-masalah lama tapi sekarang baru bermunculan yang penyelesaian masalah tersebut tidak bersifat komprehensif," ujar Saipul.

Dia mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi serentak terhadap seluruh janji kampanye tersebut. 

Baginya, efektivitas kebijakan hanya bisa diukur jika semua program dijalankan secara utuh dan terintegrasi, bukan sekadar memadamkan api masalah saat muncul keluhan.

Mestinya itu diselesaikan secara utuh, sesuai dengan program-program yang sudah dijanjikan, lalu nanti juga dievaluasi secara berkala serentak.

"Kemudian segera diselesaikan masalah-masalah yang ada terutama masalah-masalah teknis di pelaksanaan program-program tersebut," pungkasnya. (*)