TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Para pakar, akademisi, pegiat demokrasi berkumpul dalam satu rumah di sebuah gang kecil di kawasan Matraman, Jakarta Timur, yang dikenal sebagai markas Formappi.
Bernamakan Barisan Oposisi Indonesia, mereka membicarakan carut marutnya kinerja pemerintah di bawah rezim Presiden Prabowo Subianto.
Pantauan Tribunnews, pertemuan para pakar itu berlangsung kurang lebih selama tiga jam.
Beberapa yang terpantau di lokasi di antaranya Pengamat Politik Ray Rangkuti, Peneliti Formappi Lucius Karus, Akademisi UNJ Ubedillah Badrun, Pakar Hukum UI Sulistyowati Iranto, Aktivis 1998 Alif Iman Nurlambang, Pakar Ekonomi Anthony Budiawan, hingga Eks Dubes RI untuk Tunisia yang juga Pakar Politik Ikrar Nusa Bhakti.
Nama terakhir mencuri perhatian.
Dalam diskusi yang berlangsung dengan sekat meja kayu panjang itu, Ikrar menyampaikan pandangannya yang kritis, terlebih soal bagaimana dia menyebut Prabowo dan Jokowi sama gilanya soal kekuasaan.
Mulanya, Ikrar menyampaikan pandangannya soal pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para taipan atau konglomerat di Hambalang, yang menurutnya bukan sekadar pertemuan dengan agenda ekonomi.
“Soal Presiden Prabowo bertemu dengan para konglomerat di Hambalang, itu ingin menunjukkan: 'jangan lihat Jokowi terus, sekarang saya Presiden'. Itulah yang disebut perebutan kekuasaan. Keduanya sama saja, sama-sama menghitung 2029. Jangan pikir mereka tidak bersaing," ujar Ikrar, Jumat (13/2/2026).
Menurut Ikrar, tidak ada perubahan signifikan antara gaya kepemimpinan Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
"Prabowo hanya melanjutkan apa yang dilakukan Jokowi,” kata dia.
Dia bahkan menyebut manuver politik menuju 2029 terlihat gamblang dari dukungan dini partai.
Baca juga: Ikrar Nusa Bhakti Khawatir Soal Rencana TNI Dikirim ke Gaza Tanpa Payung Hukum PBB
"Dua-duanya sama ‘gilanya’ untuk memikirkan 2029. Itu bisa dilihat dari PAN dan PKB. Belum apa-apa sudah mendukung Prabowo. Menariknya, ini bukan soal hasil, tapi soal siapa yang duluan," pungkas dia
Lahir di Jakarta, 27 Oktober 1957, Ikrar Nusa Bhakti dikenal sebagai akademisi sekaligus pakar yang vokal menyampaikan kritik tajam terhadap arah kekuasaan dan diplomasi Indonesia.
Ikrar memiliki latar belakang panjang di dunia riset dan kajian strategis. Dia adalah Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI, juga adalah mantan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)
Karier diplomatik Ikrar mencapai puncaknya ketika dipercaya menjadi Duta Besar RI untuk Tunisia pada 2017 hingga 2021.
Pengalaman tersebut memperkuat perspektifnya dalam membaca dinamika politik global, konflik Timur Tengah, serta posisi strategis Indonesia di panggung internasional.
Tak heran, pandangannya soal isu Palestina, peran PBB, hingga prinsip politik luar negeri bebas aktif sering kali menjadi sorotan.
