Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Andika Satria Bharata
TRIBUNPALU.COM, SIGI – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sigi, Siti Halwiah, menegaskan pentingnya transformasi Posyandu agar berfungsi lebih luas sebagai pusat pelayanan dasar terpadu bagi masyarakat, tidak hanya terbatas pada layanan kesehatan ibu dan anak.
Penegasan tersebut disampaikan saat peluncuran penguatan kelembagaan dan transformasi layanan Posyandu Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) digelar di Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu pagi (14/2/2026).
Menurutnya, kebijakan transformasi Posyandu merupakan bagian dari agenda nasional yang telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga RPJMD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Baca juga: Kapan THR 2026 PNS, TNI dan Polri Cair? Menkeu Purbaya Beri Bocoran Jadwal dan Besarannya
“Ke depan, Posyandu harus hadir sebagai simpul layanan dasar masyarakat. Tidak hanya kesehatan, tetapi juga pendidikan, sanitasi, perumahan layak, air bersih, hingga perlindungan sosial,” ujar Siti Halwiah dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, penguatan Posyandu Enam SPM sejalan dengan visi besar pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, meningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pemenuhan hak pendidikan dasar bagi seluruh warga.
Di Kabupaten Sigi, lanjutnya, tantangan pembangunan masih cukup signifikan. Data menunjukkan jumlah penduduk miskin masih berada pada kisaran 26 ribu jiwa.
Meski mengalami penurunan, dibutuhkan sinergi lintas sektor agar masyarakat rentan benar-benar terjangkau oleh program pemerintah.
Selain itu, persoalan administrasi kependudukan juga menjadi perhatian serius.
Masih ditemukan warga yang belum memiliki KTP, akta kelahiran, maupun pencatatan perkawinan, sehingga menghambat akses terhadap berbagai bantuan dan layanan publik.
Baca juga: Pemkab Sigi Perkuat Sinergi Pemerintahan, Bupati Paparkan Lima Misi Pembangunan di Tanambulava
“Tanpa dokumen kependudukan yang lengkap, masyarakat akan terus tertinggal dari sistem pelayanan pemerintah,” jelasnya.
Melalui Posyandu Enam SPM, pemerintah daerah mendorong perluasan layanan dasar sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu hamil dengan target minimal enam kali pemeriksaan selama masa kehamilan.
Siti Halwiah berharap, transformasi Posyandu dapat berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Sigi berdiri di barisan depan bersama jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Sigi dan tokoh masyarakat.
Latar kegiatan dihiasi spanduk bertuliskan “Kunjungan Kerja Bupati dan Wakil Bupati Sigi Sekaligus Launching Posyandu 6 SPM” dengan nuansa ungu dan putih senada dengan dekorasi ruangan.
Suasana tampak khidmat dengan meja panjang di bagian depan yang dihiasi rangkaian bunga segar serta sajian tradisional yang ditutup tudung saji hijau, dalam kolaborasi kuat antara pemerintah daerah dan penggerak PKK dalam mendukung transformasi layanan dasar.
Baca juga: Ratna Mayasari Agan Resmi Terima SK Ketua DPD PAN Kota Palu
Kegiatan juga diisi sesi sosialisasi interaktif. Siti Halwiah terlihat memberikan arahan langsung kepada para kader Posyandu di Kecamatan Tanambulava.
Mengenakan seragam batik hijau PKK dipadukan blazer ungu, ia menyampaikan pemaparan mengenai pentingnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sambil memegang mikrofon.
Di hadapannya, puluhan kader perempuan duduk rapi mengenakan seragam putih dengan jilbab merah muda. Momentum tersebut menjadi esensi dari penguatan kelembagaan Posyandu, yang menekankan komunikasi dua arah antara pimpinan daerah dan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat desa. (*)
