TRIBUNBENGKULU.COM - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan niatnya menyelamatkan anak-anak Indonesia melalui MBG (Makan Bergizi gratis). 

Dia pun heran kenapa orang-orang memfitnah dirinya justru menghina Indonesia dengan meluncurkan MBG.

"Apa iya saya menghina bangsa Indonesia?" kata Prabowo dalam peresmian SPPG dan gudang ketahanan pangan Polri di Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar), Jumat (13/2/2026) dikutip dari Kompas.com 

Padahal Prabowo menekankan dirinya sudah siap mati untuk Indonesia, bahkan sejak masih berpangkat letnan dua (letda) TNI.

Maka dari itu, Prabowo memastikan dirinya tidak mungkin sampai hati menghina Indonesia.

"Sisa hidup saya hanya untuk menyelamatkan, membangun.

Saya ingin mati di atas jalan kebenaran.

Saya ingin mati membela kebenaran, keadilan, dan keselamatan rakyat saya.

Ini kehormatan bagi seorang prajurit, mati untuk rakyatnya.

Masa saya mau menghina.

Tapi ya sudahlah.

Sekarang kita buktikan bersama," imbuh dia.

Menkeu Purbaya Bela Prabowo 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan sejak Januari 2025 masih menuai pro dan kontra, mulai dari kritik soal keracunan hingga isu ketenagakerjaan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta publik tidak berlebihan memprotes program tersebut. Menurutnya, MBG merupakan bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi jangan protes kebanyakan MBG. Ini memang program yang diperlukan oleh masyarakat, bagian dari tiga pilar ini," katanya dalam Ekonomic Outlook di Jakarta Pusat pada Kamis (12/2/2026) dikutip dari Kompas.com. 

Tiga Pilar Ekonomi Prabowo

Purbaya menjelaskan strategi ekonomi Prabowo bertumpu pada tiga pilar, yakni pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan, dan stabilitas sosial politik. Ia menegaskan MBG masuk dalam pilar pemerataan dan stabilitas.

"Orang-orang sedang sering protes MBG dan program-program yang lain. Itu adalah satu pilar dari program pembangunan Pak Presiden, pemerataan dan stabilitas sosial politik. Kalau itu tidak ada, yang high economic growth-nya tidak bisa tercipta," katanya.

Ia menilai pengalaman gelombang protes Agustus 2025 menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak cukup tanpa pemerataan.

Pemerintah kini mengombinasikan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas nasional.