BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang memantapkan langkah pengembangan ekonomi kreatif (ekraf) melalui sharing session bersama unsur akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, media dan perbankan. Forum tersebut menjadi bagian dari penyusunan arah pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2027, dengan fokus penguatan ekosistem kreatif sejak 2026.

Kegiatan yang melibatkan unsur hexahelix itu membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan komunitas, optimalisasi objek daya tarik wisata, perbaikan sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS), kemudahan penyelenggaraan event, hingga peningkatan kualitas kemasan (packaging) produk lokal.

Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini menegaskan, berbagai masukan dalam forum tersebut akan dirumuskan sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota yang dijadwalkan berlangsung bulan depan.

"Kami melaksanakan sharing session dengan pelaku, komunitas dan pemerintah dalam rangka pengembangan ekraf tahun 2026. Saran dan masukan ini akan menjadi bahan dalam penyusunan rencana pembangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk tahun 2027," ujar Juhaini kepada Bangkapos.com, Minggu (15/2/2026).

Ia menekankan, ekonomi kreatif kini menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, dukungan lintas sektor dinilai penting agar ekraf mampu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Ekraf ini adalah mesin pertumbuhan ekonomi Pangkalpinang. Karena itu perlu kita dukung bersama," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, Susi Erawati, menjelaskan bahwa forum tersebut mempertemukan unsur hexahelix guna menyatukan persepsi arah pengembangan ekosistem kreatif.

"Dengan mengumpulkan hexahelix ini, kita bisa mendengar masukan mereka. Ekosistem ekraf ini mau dibawa ke mana. Setelah ide, kreativitas dan inovasi disampaikan, pemerintah akan memfasilitasi agar ekosistem ekonomi kreatif semakin berkembang," ujarnya.

Sebagai daerah yang telah menyandang predikat Kota Kreatif Indonesia, Kota Pangkalpinang dituntut mempertahankan capaian tersebut. Bahkan, pemerintah kota menargetkan langkah lebih jauh menuju jaringan kota kreatif dunia (UCCN), melalui pengembangan Kampung Kreatif, Zona Kreatif hingga Creative Hub.

Salah satu gagasan yang mengemuka adalah pengembangan Kampung Kreatif di kawasan wisata seperti susur sungai maupun kawasan Sejagat. Konsepnya, wisatawan tidak hanya menikmati atraksi alam, tetapi juga dapat mengakses kuliner, pertunjukan musik, kriya, hingga produk kreatif lokal dalam satu kawasan terpadu.

Kawasan Kampung Selindung yang dikenal sebagai sentra kain Cual juga dinilai memiliki potensi besar. Banyak warga setempat yang menenun dan memproduksi Cual, sehingga dapat dikembangkan sebagai kampung berbasis kriya dan warisan budaya.

"Ketika wisatawan datang, mereka bukan hanya menikmati wisatanya, tapi juga bisa menikmati kuliner, musik, kriya dan produk kreatif lainnya," jelas Susi.

Dalam diskusi, isu peningkatan kualitas kemasan produk lokal menjadi salah satu perhatian utama. Menurut Susi, packaging produk ekraf Pangkalpinang dinilai masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

"Itu menjadi PR bagi kami di bidang ekraf Dinas Pariwisata. Ke depan akan ada pelatihan dan fasilitasi agar packaging produk benar-benar bisa diterima di pasar lokal, nasional bahkan internasional," katanya.

Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pelaku UMKM kreatif naik kelas, sekaligus memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah produk.

Sebagai strategi promosi yang lebih masif, Pemkot Pangkalpinang juga merencanakan produksi film layar lebar sebagai media promosi wisata dan ekonomi kreatif daerah. Film tersebut ditargetkan mulai diproduksi pada 2027, dengan proses kajian dan seminar yang telah dimulai sejak sekarang bersama Bapperida.

"Promosi yang besar salah satunya melalui film. Insyaallah akan diproduksi tahun 2027, tapi prosesnya sudah kita mulai dari sekarang," ujar Susi.

Selain melibatkan unsur pemerintah dan komunitas, kegiatan sharing session ini turut didukung sponsor dari kalangan swasta, BUMD maupun BUMN. Pemerintah Kota Pangkalpinang juga berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)