TRIBUMMANADO.CO.ID – Polemik ketidakhadiran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam agenda pelantikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya menemui titik terang.

Pimpinan MUI Sulut bertemu langsung dengan Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK) di Wisma Negara Bumi Beringin, Minggu (15/2/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum klarifikasi terkait absennya gubernur pada pelantikan MUI yang digelar sehari sebelumnya, Sabtu (14/2/2026).

Hadir dalam dialog itu Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sulut KH Abdul Wahab Abdul Gafur Lc bersama pengurus MUI Agus Budiarsio.

Suasana pertemuan berlangsung akrab. Kedua belah pihak membahas secara terbuka persoalan yang sempat menjadi perhatian publik.

Gubernur YSK menegaskan, tidak pernah ada jarak antara dirinya dan MUI maupun organisasi keagamaan lain di Sulawesi Utara.

“Tidak ada jurang antara saya dan MUI. Itu sebabnya saya merasa, kenapa sampai ada anggapan seperti itu. Kapan kegiatan umat Muslim saya tidak hadir?,” ujar YSK.

Ia menjelaskan, ketidakhadirannya dalam pelantikan bukan karena mengabaikan undangan, melainkan telah mengutus perwakilan. Padatnya agenda pemerintahan, baik di daerah maupun di pusat, disebutnya menjadi faktor yang memicu miskomunikasi.

“Mungkin ada komunikasi yang kurang maksimal. Agenda Gubernur sangat padat, sehingga terkadang terjadi hambatan komunikasi. Kalau komunikasi kurang baik, bisa muncul persepsi negatif,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, YSK juga menyampaikan permohonan maaf secara pribadi atas ketidakhadirannya.

“Kalau ada miss seperti ini, saya mohon maaf. Tapi perlu dipahami, saya bukan milik satu organisasi saja. Ada tanggung jawab kepada masyarakat luas, daerah, dan juga pemerintah pusat,” katanya.

Ia memastikan pintu komunikasi selalu terbuka bagi seluruh elemen masyarakat.

“Kita tidak pernah menutup pintu. Bahkan jam 2 pagi pun masih kami terima. Tidak ada organisasi atau masyarakat yang tidak mendapat perhatian,” tegasnya.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sulut KH Abdul Wahab Abdul Gafur mengapresiasi keterbukaan gubernur dalam menerima langsung jajaran MUI.

“Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, saya merasa perlu datang. Dan hari ini kita melihat keterbukaan Pak Gubernur. Komunikasi memang sangat penting,” ujarnya.

Ia mengakui persoalan yang terjadi lebih disebabkan oleh tersendatnya komunikasi.

“Sudah plong semua. Apa yang terjadi kemarin, Alhamdulillah sudah jelas. Mungkin kita juga terlalu terpaku pada aturan protokoler. Kadang bukan hanya minta waktu, tapi bagaimana bisa menyesuaikan waktu Pak Gubernur,” katanya.

KH Abdul Wahab memastikan hasil pertemuan tersebut akan disampaikan kepada seluruh pengurus MUI yang baru dilantik. Ia juga menegaskan komitmen MUI untuk mendukung program kerja Gubernur YSK demi kemajuan Sulut.

Dalam waktu dekat, MUI juga berencana menggelar silaturahmi lanjutan bersama seluruh pengurus dan gubernur.

“Insyaallah akan ada pertemuan dengan seluruh pengurus MUI yang baru. Kita akan duduk bersama,” tutupnya.

Pertemuan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa hubungan antara Pemprov Sulut dan MUI tetap harmonis. (Ren)