Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPW (PPP) Jawa Barat mulai menyusun langkah lebih dini menghadapi Pemilihan Umum pada tahun 2029, dengan membidik perolehan 12 kursi DPRD Jawa Barat.

Ketua DPW PPP Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pihaknya mulai ancang-ancang untuk kontesta demokrasi yang akan datang. 

Selain itu, agenda yang tengah berjalan merupakan tindak lanjut arahan DPP, termasuk sosialisasi hasil Mukernas serta penyusunan tahapan menuju 2029.

“Semua sudah disiapkan. Jadwal muscab sudah ditentukan, koordinator wilayah sudah ada. Kami ingin sebelum KPU membuka tahapan pendaftaran, seluruh struktur sudah siap,” ujar Uu, di DPW PPP Jabar, Minggu (15/2/2026). 

Menurut Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu, rekrutmen ke depan tidak lagi sekadar mengejar kuota calon legislatif. 

“Kami tidak ingin asal comot calon anggota dewan. Struktur harus kuat dulu, baru bicara target besar,” ujarnya.

Uu membeberkan tiga alasan yang membuat PPP optimistis Jawa Barat bisa kembali menjadi lumbung suara. 

Pertama, rekam jejak elektoral. PPP pernah meraih 11 kursi DPRD Jabar, lalu 9 kursi, dan saat ini memiliki 6 kursi.

“Kami pernah di atas. Artinya, secara historis basis itu ada,” katanya.

Kedua, faktor geografis. Infrastruktur dan akses antarwilayah di Jawa Barat dinilai memudahkan konsolidasi serta kerja-kerja kampanye. 

Ketiga, faktor sosiologis. Mayoritas masyarakat Jawa Barat yang religius dan berakar pada kultur Sunda dianggap selaras dengan platform PPP sebagai partai Islam.

Soliditas internal, kata Uu, juga mulai diperkuat dari tingkat DPC hingga anak ranting. 

"Dalam rapat terakhir, DPC diminta menyerahkan kembali kepengurusan PAC sesuai instruksi sebelumnya dan bersiap menggelar musyawarah cabang di 27 kabupaten/kota yang dibagi dalam lima zona, dimulai 20 Syawal," jelas Uu. 

Pihaknya membidik dua kali lipat dari raihan saat ini di DPRD Jabar.

“Sekarang enam kursi. Kami targetkan minimal 12 kursi pada pemilu mendatang,” imbuh Uu.

Selain struktur, kaderisasi menjadi perhatian. Uu menilai selama ini pengkaderan kerap berhenti pada penanaman ideologi tanpa diikuti pemahaman teknis kepengurusan. 

“Pengurus harus paham tupoksi, AD/ART, job description. Jangan hanya semangat, tapi tidak tahu tugas,” katanya.

Sekretaris DPW PPP Jabar Agus Solihin menambahkan, rapat perdana DPW dan DPC digelar setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) definitif hasil Muswil ke-9. 

Sebagai informasi, DPP PPP menerbitkan SK dengan nomor 0066/SK/DPP/W/II/2026 tentang Pengesahan Susunan Personalia Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat. 

Disinggung soal dinamika internal dan klaim kepengurusan sebelumnya. Agus menyebut pentingnya rekonsiliasi.  

“Perbedaan itu biasa dalam politik. Tapi ke depan, semua harus dirangkul untuk memperkuat partai,” ujar Agus.

Ia mengakui tantangan ke depan tidak ringan, terutama setelah PPP di tingkat nasional tidak lolos ambang batas parlemen. Dampaknya, proses verifikasi partai menjadi pekerjaan serius.

“Karena itu mesin partai harus dipanaskan sejak sekarang. Enam kursi DPRD Jabar adalah modal awal, tapi jelas belum cukup,” katanya. (*)