SURYA.co.id – Optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali ditegaskan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I 2026 bisa menembus kisaran 5,5 hingga mendekati 6 persen, angka yang diyakini akan berdampak langsung pada peningkatan penciptaan lapangan kerja.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2025).
Fokus utamanya bukan sekadar angka pertumbuhan, melainkan efek berantai yang diyakini akan membuka lebih banyak peluang kerja, terutama bagi generasi muda.
Keberanian Purbaya mematok target tinggi bukan tanpa dasar.
Data menunjukkan perekonomian nasional pada Kuartal IV 2025 tumbuh 5,39 persen, angka tertinggi sepanjang tahun 2025.
Capaian tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa momentum pemulihan dan ekspansi ekonomi berada di jalur positif.
Pemerintah pun berupaya menjaga bahkan meningkatkan tren tersebut pada awal 2026.
"Kita prediksi Kuartal I ini kita akan dorong ke arah 5,5-6 persen. Kemungkinan besar sih Mendekati 6 persen," ujarnya, dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.
Menurut Purbaya, kesinambungan pertumbuhan ini menjadi kunci terciptanya peluang kerja baru di berbagai sektor, mulai dari industri, jasa, hingga proyek-proyek strategis nasional.
Baca juga: Berseteru Soal Pembelian Kapal, Menkeu Purbaya Ungkap Temuannya Beda dengan Klaim Menteri Trenggono
Alasan lain di balik keyakinan tersebut adalah strategi percepatan belanja negara.
Pemerintah memproyeksikan realisasi belanja Kuartal I 2026 mencapai Rp 809 triliun untuk mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun.
Beberapa pos anggaran yang akan digelontorkan antara lain:
Langkah ini dinilai strategis karena belanja pemerintah memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang mampu menggerakkan konsumsi rumah tangga, sektor UMKM, hingga industri pendukung lainnya.
Dari sinilah peluang kerja diyakini akan tumbuh.
Tak hanya mengandalkan belanja negara, Purbaya juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi dan sinkronisasi kebijakan fiskal dengan bank sentral.
Pemerintah melakukan debottlenecking kebijakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mempercepat realisasi investasi dan mengatasi hambatan regulasi.
Stabilitas sektor keuangan juga dijaga agar mampu menopang ekspansi dunia usaha.
Di sisi fiskal, pemerintah memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berada di bawah batas aman 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Langkah ini menjadi sinyal kuat bagi investor bahwa disiplin fiskal tetap terjaga.
"Jadi prospek kita akan baik tahun ini. Kita coba dorong ke arah 6 persen," kata Purbaya.
Purbaya menilai Indonesia berpotensi memasuki fase ekspansi ekonomi sehat hingga 2033.
Dalam fase tersebut, kapasitas produksi meningkat, investasi menguat, dan permintaan tenaga kerja ikut terdongkrak.
Ia meyakini kondisi ini akan menciptakan ruang yang lebih luas bagi pencari kerja, terutama lulusan baru.
"Artinya teman-teman enggak usah khawatir apalagi kalangan muda yang takut cari kerjaan Setelah lulus. Bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan Akan lebih banyak Lapangan kerja tercipta," tuturnya.
Dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi yang menguat, belanja negara yang agresif, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, Purbaya optimistis target pertumbuhan mendekati 6 persen bukan sekadar ambisi, melainkan proyeksi yang terukur.
Sementara itu, Kepastian mengenai jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri 2026, akhirnya mulai terjawab.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa pemerintah siap menggelontorkan dana Rp 55 triliun untuk THR PNS, TNI, dan Polri.
Terkait jadwal pencairan THR, Menkeu Purbaya berupaya agar bisa dilakukan di awal Ramadan 2026.
“Sudah pasti nanti. Tapi saya tidak tahu tanggal pastinya yang jelas. Di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” kata Purbaya dikutip SURYA.CO.ID dari KompasTV, Jumat (13/2/2026).
Menurutnya, strategi percepatan belanja negara termasuk THR, menjadi instrumen fiskal utama untuk menjaga momentum ekonomi sejak awal tahun.
Pemerintah ingin likuiditas masyarakat langsung meningkat, sehingga belanja konsumsi ikut terdorong.
“Jadi kita keluarkan semua belanjanya mungkin di bulan pertama untuk memastikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi masih akan berkelanjutan,” ucap Purbaya.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus lain seperti percepatan program Makan Bergizi Gratis, rehabilitasi bencana, dan paket tambahan stimulus ekonomi.
Total belanja negara pada awal 2026 diproyeksikan mencapai Rp 809 triliun.
Dia menyampaikan, kebijakan fiskal tahun ini tetap ekspansif untuk mengejar target pertumbuhan yang lebih tinggi dari asumsi APBN.
“Pertumbuhan ekonomi kita di APBN tahun ini 5,4 persen, tapi saya akan coba dorong ke arah 6 persen. Saya bayarnya dari situ,” ujar Purbaya.
