Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat menanggapi perpindahan partai politik Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir ke Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). 

Ketua DPW PPP Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, bahwa pilihan politik merupakan hak setiap individu.

“Politik itu hak. Mau berpolitik atau tidak, itu bukan kewajiban. Mau masuk partai politik apa pun juga hak. Saya menghargai sikap semacam itu,” ujar Uu di Kantor DPW PPP Jabar, Minggu (15/2/2026). 

Namun ia mengingatkan, PPP memiliki sejarah dan nilai yang tak bisa dilepaskan begitu saja. 

Partai berlambang Ka’bah itu, kata dia, lahir dari para ulama. Karena itu, penghormatan terhadap ulama menjadi fondasi perjuangan partai.

“PPP dilahirkan oleh para ulama. Di kalangan santri, ulama itu begitu dihargai dan dihormati. Makanya tagline kami adalah melanjutkan perjuangan ulama menuju Jabar Istimewa,” katanya.

Menurut Uu, “Jabar Istimewa” bukan sekadar slogan. Ia menyebutnya sebagai ikhtiar politik, termasuk mendorong peningkatan representasi kader PPP di DPRD kabupaten/kota, provinsi, hingga DPR RI dari Jawa Barat.

Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Jabar Agus Solihin menyebut kader yang melirik partai lain adalah hal yang wajar dalam demokrasi.

“Setiap orang punya hak politiknya masing-masing. Tapi masyarakat dan kader tentu bisa menilai bagaimana etika politiknya,” ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya membuka pintu selebar-lebarnya bagi tokoh masyarakat yang ingin bergabung. 

Dia membeberkan, skema open recruitment tengah disiapkan, baik untuk internal keluarga besar PPP yang belum aktif maupun untuk tokoh eksternal, khususnya tokoh umat Islam.

“Kami yakin dengan tagline baru ini, khususnya di Jawa Barat, PPP mampu menarik kembali kepercayaan masyarakat dan umat,” kata Agus.

Disinggung soal dinamika internal dan klaim kepengurusan sebelumnya. Agus menyebut pentingnya rekonsiliasi.  

“Semangat kami tentu rekonsiliasi. Perbedaan dalam politik itu hal yang wajar. Baik rekan-rekan di DPC maupun DPW pada kepengurusan sebelumnya akan kami rangkul,” ujar Agus.

Ia mengakui, tantangan PPP ke depan tidak ringan. Di tingkat nasional, PPP tidak lolos ambang batas parlemen.

Menurutnya, situasi itu berdampak pada proses verifikasi partai politik, termasuk kemungkinan verifikasi faktual.

“Karena itu rekonsiliasi menjadi kewajiban bersama. Dalam ajaran Islam pun kita diajarkan untuk tidak terpecah belah,” katanya. (*)