BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, tengah mengkaji penghentian ekspor timah sebagai bagian dari strategi memperkuat industri hilir dalam negeri. Langkah ini menjadi kelanjutan dari kebijakan larangan ekspor bauksit tahun lalu.
“Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit, dan tahun depan akan dikaji beberapa komoditas lain, termasuk timah,” ujar Bahlil di Jakarta, Sabtu (14/2). Ia menegaskan program hilirisasi merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi pendorong transformasi ekonomi nasional.
“Hilirisasi adalah mesin pertumbuhan ekonomi,” kata Bahlil.
Ia mencontohkan keberhasilan larangan ekspor bijih nikel pada 2018–2019, yang memacu nilai ekspor nikel dari 3,3 miliar dolar AS menjadi 34 miliar dolar AS pada 2024, atau meningkat sepuluh kali lipat dalam lima tahun.
Kebijakan itu juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
Bahlil menegaskan, ekspor bahan mentah tidak lagi menjadi pilihan.
“Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan membangun investasi hilirisasi di dalam negeri,” ujarnya saat Indonesia Economic Outlook, Jumat (13/2).
Presiden Prabowo telah menetapkan 18 proyek hilirisasi prioritas nasional tahun 2026 senilai Rp 618 triliun.
Proyek ini mencakup hilirisasi bauksit, nikel, gasifikasi batu bara, dan kilang minyak, dengan target menggantikan barang impor. Bahlil mengajak investor nasional dan perbankan terlibat dalam pembiayaan proyek ini agar nilai tambah tidak dikuasai pihak asing.
Proyeksi program hilirisasi hingga 2040 diperkirakan menarik investasi 618 miliar dolar AS, dengan kontribusi ekspor 857,9 miliar dolar AS, tambahan PDB 235,9 miliar dolar AS, serta penciptaan lebih dari 3 juta lapangan kerja.
Terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, menyebut penyelundupan timah di Bangka Belitung kerap menggunakan modus baru, termasuk menyamarkan muatan dengan ikan atau hasil laut lainnya. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers usai Latopshantai di Sungailiat, Minggu (15/2).
“Penyelundupan ini berbagai macam upaya dan modusnya berubahubah. Setelah kita gagalkan beberapa upaya lewat laut, pelaku mencoba menutupi dengan berbagai cara,” jelasnya. Ia memuji kesiagaan Satgas Tri Cakti dan jajaran TNI AL yang berhasil menggagalkan aksi tersebut.
Operasi penegakan hukum dari tindakan ini dilanjutkan ke pihak kejaksaan. Selain itu, TNI AL bekerja sama dengan PT Timah untuk memberikan alternatif penghasilan legal bagi masyarakat agar tidak terlibat praktik ilegal.
Operasi pencegahan penyelundupan timah merupakan perintah langsung Presiden, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI.
“Kita harus bersinergi dengan semua stakeholder, termasuk pemerintah daerah. Gubernur juga mendukung pencegahan penyelundupan dari Bangka Belitung,” ujarnya.
Bangka Belitung memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga penyelundupan dianggap merugikan negara. Muhammad Ali menekankan pentingnya perlindungan SDA agar manfaatnya tetap untuk kepentingan nasional.
Data Dinas Penerangan TNI AL menunjukkan barang bukti hasil Operasi Keamanan Laut (Opskamla) bersama Satlap Tri Cakti sepanjang 2025–2026 meliputi timah balok, pasir timah, dan logam tanah jarang (LTJ) seperti zircon, ilmenite, dan monazite.
Total timah sitaan mencapai 496,892 ton, terdiri dari 183,142 ton balok timah siap jual, 313,209 ton bijih timah, 0,541 ton timah cetak, dan 0,121 ton timah koin. Nilai total diperkirakan mencapai Rp 173,6 miliar.
Sementara logam tanah jarang mencapai 10.762,117 ton, terdiri dari monazite 9.380,784 ton, zircon 1.381,333 ton, dan ilmenite masih dalam proses perhitungan. Nilai LTJ belum dihitung karena regulasi di Indonesia belum tersedia.
Muhammad Ali menegaskan, pengawasan ketat dan operasi sinergis ini penting untuk memastikan sumber daya strategis nasional memberi manfaat bagi negara, bukan pihak luar. (u2/Kompas.com)
