TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra kembali menggelar aksi demonstrasi jilid III di Kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi V, Mamuju, Kamis (12/2/2026).
Aksi ini merupakan lanjutan dari dua demonstrasi sebelumnya.
Hingga kini, HMI menilai belum ada respons dan klarifikasi resmi dari pihak balai.
Koordinator Lapangan, Irsan T, mengatakan aksi tersebut berangkat dari temuan lapangan terkait pembangunan Bendung Sungai Sumambaho.
Baca juga: HMI Manakarra Soroti SPPG Tanpa Sertifikat Higiene di Sulbar Usai Keracunan Massal MBG di Majene
Menurutnya, pada 2012 telah dilakukan peninjauan titik lokasi pembangunan bendung.
Namun saat realisasi pada 2014, lokasi pembangunan disebut berbeda dari titik awal.
Lokasi bendung yang dibangun saat ini disebut mundur sekitar 10 kilometer dari perencanaan awal.
Perubahan itu, kata dia, menimbulkan sejumlah pertanyaan.
Di antaranya dasar teknis dan administratif pemindahan lokasi, kajian ulang sebelum perubahan, serta transparansi perencanaan dan penggunaan anggaran.
HMI juga menyoroti jalur pipa transmisi air bersih dari bendung menuju PDAM.
Berdasarkan temuan lapangan, pipa dipasang di bibir sungai.
Secara geografis, jalur tersebut dinilai rentan terhadap banjir dan longsor.
HMI menilai aspek mitigasi risiko dan keberlanjutan infrastruktur tidak menjadi prioritas dalam perencanaan teknis.
Proyek ini dibangun pada 2014.
Namun pada 2024 kembali menyerap anggaran untuk rehabilitasi pipa transmisi air bersih.
Kondisi ini dinilai memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pembangunan awal dan kualitas pengerjaan proyek.
“Kami mempertanyakan dasar perubahan lokasi bendung yang mundur sekitar 10 kilometer dari titik awal. Kami juga mempertanyakan perencanaan teknis jalur pipa transmisi yang rentan terhadap bencana alam. Ini menyangkut uang negara dan kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih,” ujar Irsan.
HMI Cabang Manakarra mendesak BWS Sulawesi V membuka dokumen kajian teknis perubahan lokasi bendung tahun 2012-2014.
Mereka juga meminta penjelasan terbuka terkait perencanaan jalur pipa.
Selain itu, HMI mendesak audit menyeluruh atas penggunaan anggaran pembangunan bendung sejak 2014 hingga rehabilitasi 2024.
Aparat penegak hukum dan lembaga pengawas diminta turun tangan jika ditemukan indikasi penyimpangan.
HMI menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial.
Jika tuntutan tidak direspons, mereka menyatakan akan melanjutkan konsolidasi dan menempuh langkah konstitusional lainnya.(*)
