TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Fenomena manusia gerobak yang kerap bermunculan secara musiman saat bulan suci Ramadan kembali menjadi sorotan.
DPRD DKI Jakarta pun menyatakan dukungannya terhadap langkah penertiban yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Anggota Fraksi Golkar sekaligus Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, menegaskan bahwa penertiban tersebut perlu dilakukan demi menjaga ketertiban umum sekaligus mencegah praktik mengemis yang semakin meluas setiap Ramadan.
Menurut Farah, meningkatnya aktivitas sedekah masyarakat di bulan Ramadan kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengemis di ruang-ruang publik.
Kondisi ini, kata dia, jika dibiarkan justru akan memicu bertambahnya jumlah manusia gerobak, baik dari warga Jakarta maupun pendatang dari luar daerah.
“Intinya kami mendukung penuh penertiban manusia gerobak ini ya, yang sering ada saat bulan suci Ramadan. Memang niatnya adalah kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini, tapi penertiban yang dimaksud ini pasti manfaatnya agar kita tidak membiasakan atau mengundang banyak warga, baik warga Jakarta maupun luar, untuk mengemis di sembarang tempat,” kata Farah, Senin (16/2/2026).
Ia menjelaskan, langkah penertiban bukan berarti melarang masyarakat untuk berbagi. Namun, pemerintah perlu memastikan agar praktik meminta-minta di jalanan tidak menjadi pola yang terus berulang setiap tahun.
Lebih jauh, Farah menekankan bahwa solusi atas persoalan ini tidak bisa berhenti pada penertiban semata. Ia mendorong adanya pembinaan berkelanjutan melalui kerja sama dengan Dinas Sosial DKI Jakarta.
Menurutnya, Dinas Sosial memiliki sejumlah panti sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menampung dan membina para tunawisma maupun manusia gerobak yang terjaring razia.
Melalui pembinaan tersebut, mereka bisa mendapatkan pelatihan keterampilan agar memiliki alternatif mata pencaharian.
“Pembinaan itu juga bisa dilakukan kalau misalnya kita bekerja sama dengan Dinas Sosial. Dinas Sosial kan pasti punya beberapa panti yang bisa diarahkan untuk para tunawisma ini. Bisa ada pelatihan-pelatihan pengembangan supaya mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan atau tahu cara mengembangkan skills-nya untuk mencari rezeki, jadi di luar dari sekadar meminta,” jelasnya.
Ia menilai, pendekatan pemberdayaan akan jauh lebih efektif dalam jangka panjang dibanding sekadar tindakan represif. Dengan keterampilan yang memadai, para penyandang masalah kesejahteraan sosial diharapkan mampu mandiri dan tidak kembali ke jalanan.
Meski mendukung penertiban, Farah mengingatkan agar aparat tetap mengedepankan pendekatan yang humanis. Ia menegaskan bahwa para manusia gerobak tetaplah individu yang harus diperlakukan dengan hormat dan empati.
“Tapi memang kita juga harus lebih peka dan tidak hanya sekadar menertibkan ya, karena gimana pun juga mereka adalah manusia, kita harus treat mereka dengan baik,” pungkasnya.
Farah berharap, kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta dapat berjalan seimbang antara penegakan aturan dan pembinaan sosial, sehingga suasana Ramadan tetap tertib tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan.
Marak saat bulan suci Ramadan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan langkah penertiban terhadap manusia gerobak hingga kegiatan sahur on the road (SOTR).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya bakal melakukan patroli rutin dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadan hingga Lebaran.
“Pasti kami akan patroli. Kami akan libatkan Satpol PP dan juga tentunya bekerja sama dengan aparat penegak hukum, kepolisian untuk menjaga Jakarta bersama-sama,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Pendekatan Humanis untuk Manusia Gerobak
Pramono menegaskan, penertiban terhadap manusia gerobak tetap dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi.
Menurutnya, langkah ini penting agar ketertiban kota tetap terjaga tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan.
“Kalau ada manusia gerobak pokoknya kami akan menertibkan, tapi secara manusiawi,” ujarnya.
Selain manusia gerobak, kegiatan SOTR yang marak selama bulan puasa juga menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta.
Apalagi, belakangan kegiatan tersebut acap kali diikuti aksi tawuran hingga tindak kriminal jika tidak diawasi dengan baik.
“Tetapi saya yakinlah bahwa pendekatan yang lebih humanis, terbuka, kemudian juga merangkul bagi semuanya, mudah-mudahan yang selama ini terjadi kekerasan di Jakarta ketika menyambut Ramadan dan juga Idulfitri ini tidak terjadi,” tuturnya.
Pramono menambahkan, pengamanan akan dilakukan secara persuasif dan kolaboratif agar masyarakat tetap dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman dan nyaman.
