TRIBUNBANYUMAS.COM, SURAKARTA – Gelombang seruan boikot bayar pajak kendaraan di Jawa Tengah kian memanas dan memicu reaksi keras dari parlemen.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan relaksasi pajak sebesar lima persen bukan merupakan solusi jitu untuk meredam keresahan masyarakat.

Aria Bima mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap kondisi ekonomi warga kelas menengah dan bawah yang saat ini sedang terjepit.

Menurutnya, mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa atau memberatkan masyarakat yang sudah kesulitan.

"Pemerintah harus memperhitungkan kemampuan warganya, khususnya warga menengah dan miskin. Dalam meningkatkan pendapatan, jangan sampai mengabaikan daya beli mereka," ujar Aria Bima saat ditemui di Kota Surakarta, Minggu (15/2/2026).

Baca juga: Tanggul Sungai Tuntang Jebol, Ratusan Rumah di Grobogan Terendam Jalan Nasional Putus

Relaksasi 5 Persen Dinilai Tak Berdampak

Isu boikot pajak kendaraan Jawa Tengah ini mencuat setelah warga merasa beban pajak yang ada tidak sebanding dengan kualitas layanan atau kondisi ekonomi saat ini.

Menanggapi rencana Pemprov Jateng yang akan memberikan potongan atau relaksasi sebesar 5 persen, Aria menilai angka tersebut terlalu kecil untuk memberikan dampak signifikan bagi masyarakat luas.

Ia menekankan bahwa formulasi kebijakan fiskal di daerah harus memiliki aspek keadilan sosial.

Jika pemerintah hanya fokus pada angka tanpa melihat realitas di lapangan, seruan boikot tersebut dikhawatirkan akan terus meluas dan justru melumpuhkan target pendapatan daerah itu sendiri.

Baca juga: Menang Adu Pinalti Lawan Persak Kebumen, Persibangga Juara Liga 4 Jateng

Evaluasi Kebijakan Pajak Kendaraan Jateng

Aria Bima meminta Pemprov Jateng untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan berdialog dengan berbagai elemen masyarakat.

Langkah ini penting guna mencegah sentimen negatif terhadap kewajiban pajak terus bergulir di media sosial maupun aksi nyata di lapangan.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa transparansi penggunaan dana pajak juga menjadi kunci.

Masyarakat akan lebih bersedia berkontribusi jika mereka melihat hasil nyata dari pajak kendaraan Jateng yang mereka bayarkan, terutama dalam perbaikan infrastruktur dan layanan publik yang langsung dirasakan rakyat kecil. (sal)