TRIBUNPADANG.COM, TANAH DATAR – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mulai memetakan skema pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir bandang yang terjadi pada akhir 2025. 

Dari total 353 rumah terdampak yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati, rumah dengan kategori rusak berat menjadi prioritas untuk direlokasi.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengatakan pembangunan huntap akan dilakukan melalui dua pola, yakni mandiri dan terpadu, sesuai pilihan dan kondisi warga terdampak.

“Setelah SK Bupati keluar sebanyak 353 rumah, itu terdiri dari rusak berat, sedang, dan ringan. Yang rusak berat kita tawarkan masuk hunian tetap. Metodenya ada mandiri dan terpadu,” ujar Eka Putra saat diwawancarai di rumah dinasnya, Kamis (19/2/2026).

Baca juga: Masuk Tahap Relokasi, Pemkab Tanah Datar Siapkan Huntap dan DTH untuk Korban Banjir Bandang

Untuk skema terpadu, Pemkab Tanah Datar telah menyurati Danantara dan mendapat respons cepat. Saat ini, pembangunan tahap awal sebanyak 80 unit huntap sudah dimulai di atas lahan seluas 1,8 hektare.

Meski demikian, kebutuhan total hunian tetap masih dalam tahap pendataan lanjutan. Pemerintah daerah juga terus berkomunikasi dengan warga guna memastikan pilihan antara skema mandiri atau terpadu.

“Kami masih punya sisa lahan. Sekarang kami komunikasikan lagi ke masyarakat, mana yang memilih mandiri dan mana yang memilih terpadu. Sementara diperkirakan 80 KK yang butuh, jadi kita bangun 80 unit dulu,” jelasnya.

Baca juga: Ekonomi Pasca Bencana, Huntap di Tanah Datar Disiapkan Jadi Lokasi Kelompok Tani dan Penjahit

Eka Putra menyebutkan, rumah rusak berat paling banyak berada di tiga kecamatan, yakni Batipuh Selatan, Batipuh, dan X Koto.

Ia menegaskan, rumah yang berada di zona merah atau kawasan rawan bencana tidak diperbolehkan dibangun kembali demi keselamatan warga.

“Zona merah tidak boleh ditinggali lagi. Itu daerah rawan dan nanti ada kajian dari Badan Geologi,” tegasnya.

Sambil menunggu huntap selesai dibangun, sebagian warga menempati hunian sementara (huntara). Sebanyak 28 unit bantuan dari Danantara dan 23 unit bantuan dari BNPB telah dihuni seluruhnya.

Baca juga: Bupati Tanah Datar Pastikan Jalur Lembah Anai Dibuka 24 Jam Saat Mudik Lebaran 2026

Sementara warga lainnya memilih tinggal sementara di rumah keluarga di Padang Panjang, Bukittinggi, maupun sekitar Batusangkar. Bagi mereka, pemerintah menyiapkan Dana Tunggu Hunian (DTH) yang saat ini dalam proses pencairan oleh BNPB.

Eka Putra menambahkan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus dikawal agar berjalan seiring dengan relokasi warga serta pemulihan ekonomi masyarakat.

“Kita ingin penanganan ini tuntas, dari pendataan, relokasi, sampai pemulihan ekonomi masyarakat,” tutupnya.(*)