BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Polemik sengketa lahan eks Transmigrasi Rawa Indah di Kecamatan Pulaulaut timur, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan turut jadi atensi Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia (Kanwil HAM) Provinsi Kalimantan Selatan.

Kamis (19/2/2026), sejumlah perwakilan Kanwil HAM Kalsel mengunjungi warga eks transmigrasi yang saat ini menunggu kejelasan ganti rugi lahan mereka yang diduga telah terdampak aktivitas pertambangan batu bara.

Kunjungan ini difokuskan pada upaya perlindungan dan pendampingan hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat pemilik lahan.

Diungkapkan Kades Bekambit, Zakaria, pihaknya mengapresiasi kehadiran Kanwil HAM yang turut memberikan perhatian dalam memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi selama proses sengketa berlangsung.

Baca juga: Gedung Baru untuk 5 SKPD Pemkab Kotabaru di Sebelimbingan Bakal Dibangun, Target Rampung Akhir 2026

"Saat ini persoalan utama yang masih menjadi pembahasan adalah terkait nilai ganti rugi lahan yang belum menemui titik temu antara masyarakat dan perusahaan," terangnya.

Berkenaan dengan itu, masih menunggu kesimpulan harga dari pihak independen sebagai dasar penentuan nilai yang adil bagi kedua belah pihak.

Sementara itu perwakilan Kanwil HAM Kalsel, Karyadi menegaskan kehadiran pihaknya merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan pusat agar negara hadir dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

"Kami hadir atas instruksi pimpinan untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat tetap terjaga," ujarnya. 

Baca juga: Pemkab Kotabaru Gelar Ramadhan UMKM Saijaan Fest, Momen Berburu Takjil Berhadiah

Pihaknya memastikan negara tidak boleh abai ketika ada dugaan intimidasi, kriminalisasi, maupun perpecahan sosial akibat sengketa seperti ini.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus ini serta membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi warga yang merasa haknya terancam. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Tabri)