TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham genap setahun memimpin Kota Makassar, Jumat (20/2/2026). 

Ini adalah momentum bersejarah, keduanya sah menjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Februari 2025 lalu. 

Saat itu, Munafri-Aliyah dan seluruh pejabat pemerintah daerah dilantik Presiden Prabowo Subianto. 

Satu tahun perjalannya, Munafri-Aliyah berusaha mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. 

Ini adalah hak dasar yang menyentuh langsung kebutuhan warga. 

Dari jalan raya utama hingga lorong-lorong permukiman, pembenahan dilakukan merata di seluruh kecamatan. 

Semuanya dilakukan untuk mewujudkan komitmen memperkuat konektivitas kota.

Baca juga: Aliyah Ilham: Setahun Ini Adalah Refleksi dan Koreksi Diri

Sepanjang 2025, sebanyak 105 ruas jalan aspal berhasil ditangani. 

Kemudian 135 ruas jalan lingkungan/lorong ditangani melalui belanja modal. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menyampaikan, sepanjang Tahun Anggaran 2025, Pemkot telah melakukan penanganan signifikan terhadap infrastruktur jalan.

"Sejak awal masa kepemimpinan Bapak Wali Kota, tahun 2025 sebanyak 105 ruas jalan aspal telah ditangani melalui belanja modal, serta satu ruas melalui belanja hibah," ujarnya, saat momentum satu tahun kepemimpinan MULIA, digelar Jumat (20/2 /2016).

Pada Tahun Anggaran 2026, Pemkot kembali mengalokasikan penanganan 95 ruas jalan aspal.

Proyek tersebut memasuki tahap persiapan kontrak kerja.

Anggaran dialokasikan sebesar Rp75 miliar lebih. 

Sebanyak 31 ruas diantaranya dalam tahap persiapan dokumen mini kompetisi, sedangkan sisanya menunggu penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED).

Ada pula 118 ruas jalan lingkungan tambahan melalui pekerjaan paving.

Total alokasi anggaran mencapai Rp52.387.165.500

Titiknya meliputi Biringkanaya (13 ruas), Tamalanrea (12), Panakkukang (10), Manggala (22), Rappocini (6), Makassar (15).

Mamajang (2), Tamalate (14), Mariso (4), Bontoala (4), Ujung Tanah (2), Tallo (13), dan Sangkarrang (1), di Ujung Pandang (32 ruas), disusul Tamalanrea (13 ruas) dan Rappocini (10 ruas).

"Khusus wilayah kepulauan, Pemkot merencanakan pembangunan satu ruas jalan lingkungan di Pulau Langkai," tuturnya. 

Selain itu, Dinas PU juga menyiapkan sejumlah program strategis prioritas dengan pagu anggaran yang signifikan.

Pertama, pembangunan jalan akses menuju TPA Tamangapa Antang dengan pagu anggaran Rp10 miliar lebih.

Progresnya sedang dalam tahap persiapan dokumen mini kompetisi. 

"Selain itu, penataan pedestrian di dua ruas jalan dialokasikan anggaran sebesar Rp12.659.472.000 guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki," jelasnya.

Adapun sub kegiatan konstruksi jalan dialokasikan Rp34.368.385.800 untuk 24 ruas jalan, yang saat ini masih menunggu penyelesaian dokumen DED perencanaan. 

Kecamatan Manggala menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 12 ruas.

Tak hanya itu, Pemkot juga mengalokasikan Rp4.912.204.600 untuk pembangunan empat unit jembatan. 

Dua jembatan memasuki tahap persiapan tender, sementara dua lainnya dalam tahap penyusunan dokumen perencanaan.

Zuhaelsi menegaskan, pembangunan infrastruktur ini merupakan bagian dari visi besar Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan kota yang lebih tertata, konektivitas yang lebih baik, serta layanan publik yang semakin optimal.

"Pemerintah berkomitmen memastikan pembangunan infrastruktur berjalan merata dan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tukasnya. 

Tahun 2025:

- 105 ruas jalan aspal ditangani melalui belanja modal

- 1 ruas jalan ditangani melalui belanja hibah

- 135 ruas jalan lingkungan/lorong ditangani melalui belanja modal

Tahun 2026:

- 95 ruas jalan aspal direncanakan melalui anggaran pokok (tahap persiapan kontrak kerja)

- 118 ruas jalan lingkungan/lorong dianggarkan untuk penanganan

- 1 pekerjaan jalan lingkungan direncanakan di Pulau Langkai, namun belum terlaksana karena tidak ada penyedia jasa yang lolos evaluasi

- Pembangunan jalan akses TPA Tamangapa

- Penataan pedestrian

- Pembangunan 4 buah jembatan, dengan 2 jembatan persiapan tender dan 2 jembatan persiapan dokumen perencanaan. (*)