TRIBUNNEWS.COM – Gambar bendera Indonesia terlihat berdampingan atau berdempetan dengan gambar bendera Israel saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian di Washington D.C., Amerika Serikat (AS), Kamis, (19/2/2026).
Adapun bendera-bendera negara anggota Board Peace dipasang berjejer memanjang di sebuah layar atau background yang berada di belakang tempat duduk para delegasi.
Layar tersebut bertuliskan “DONALD J. TRUMP INSTITUTE OF PEACE”. Di bawah tulisan itu terdapat logo Board of Peace yang berbentuk seperti perisai dengan disertai gambar benua Amerika dan dua tangkai gandum yang berwarna kuning keemasan.
Lalu, di bawah logo Board of Peace terdapat deretan gambar bendera negara anggota dewan. Bendera Indonesia berada di urutan keenam dari kanan. Bendera Merah Putih tampak diapit oleh bendera India (sebelah kiri) dan bendera Israel yang bergambar Bintang David (sebelah kanan).
Penampakan bendera Indonesia yang tepat berada di samping bendera Israel itu mengundang sorotan dan kekecewaan dari sejumlah warganet Indonesia di media sosial.
“Ironi kan? Yes, cuma kita bisa apa?” kata seorang warganet di Instagram, Jumat.
“Desainernya nggak sengaja nih,” kata warganet lainnya.
“Sengaja keknya bendera Israel didempetin sama Indo,” kata yang lainnya.
KTT pertama Board of Peace turut dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang berkesempatan menyampaikan pidatonya.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI (Wamenlu) Dino Patti Djalal mengungkap sembilan poin mengenai analisisnya terhadap rapat perdana Board of Peace yang dibesut oleh Presiden AS Donald Trump.
Baca juga: Dino Patti Djalal Apresiasi Prabowo yang Tak Umumkan Iuran Rp17 Triliun di Board of Peace
Rapat perdana ini digelar tak sampai sebulan dari peluncuran Board of Peace dalam sebuah seremoni di sela-sela penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis, (22/1/2026).
Forum tersebut diklaim bertujuan untuk mewujudkan perdamaian di Palestina, mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serta merekonstruksi Gaza, serta untuk mengawasi pelaksanaan Rencana Perdamaian Gaza dan Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Melalui sebuah unggahan di akun media sosial X (dulu Twitter) @dinopattidjalal, Jumat (20/2/2026), Dino Patti Djalal memberi catatan kritis tentang berjalannya rapat perdana BoP.
Berikut analisis Dino yang menyoroti potensi rapuh dan risiko dari berjalannya Board of Peace, pembentukan pasukan penjaga perdamaian di Palestina, kurangnya empati dari pihak AS, hingga masalah tata kelola dana yang dikumpulkan dalam forum tersebut.
1. Proses rapuh dan berisiko tinggi
Board of Peace sudah mulai bekerja, tetapi proses ke depannya masih rapuh dan penuh risiko
2. Dominasi Trump
Peran Donald Trump dalam Board of Peace terlihat sangat dominan
3. Aspek keamanan mulai berjalan, tetapi sulit
Pembentukan Palestinian Security Force dan International Stabilization Force (ISF) menandakan roda aspek keamanan sudah mulai bergulir. Namun, tantangan di lapangan sangat berat, khususnya terkait demiliterisasi. Palestinian Security Force nantinya akan dilatih Yordania dan Mesir serta memang dibentuk dengan tujuan menjaga keamanan di Gaza, tetapi kapasitasnya masih dipertanyakan.
4. Kurang empati dari pihak AS
Pidato pihak-pihak AS dirasa tidak berempati terhadap korban jiwa dan penderitaan warga Gaza, Palestina dalam dua tahun terakhir, sejak agresi militer Israel meningkat pada 7 Oktober 2023. Bahkan, kedua hal tersebut tidak dibahas oleh pihak AS.
Baca juga: Respons Prabowo Dipuji Donald Trump sebagai Pria Tangguh di KTT Board of Peace
5. Pernyataan tidak sensitif soal bisnis
Pernyataan dari anggota Dewan Eksekutif Board of Peace mengenai potensi nilai bisnis atau real estate di Gaza yang ditaksir mencapai 150 miliar dollar AS disebut tidak sensitif terhadap penderitaan warga Gaza.
6. Minim aspek politik
Tidak adanya referensi mengenai aspek perkembangan politis atau political development di Gaza dalam masa transisi, umumnya yang terlihat hanya aspek administrasi.
7. Tata kelola dana belum transparan
Tata kelola dana yang dikumpulkan oleh anggota Board of Peace masih belum jelas, dan nantinya jelas akan menuai sorotan.
8. Negara Islam terlihat kompak
Negara-negara Islam dan mayoritas muslim dalam Board of Peace sejauh ini terlihat kompak.
9. Masih Jauh dari Dukungan untuk Kepentingan Palestina
Proses di lapangan masih jauh dari Palestine-led process; sebuah prinsip atau pendekatan ideal dalam penyelesaian konflik Gaza/Palestina, di mana rakyat Palestina (atau perwakilan sah mereka seperti Otoritas Palestina/PA, PLO, atau komite Palestina yang terlegitimasi) memiliki kepemimpinan utama, kendali, dan penentuan nasib sendiri atas masa depan wilayah mereka—termasuk dalam proses rekonstruksi, tata kelola pasca-konflik, demilitarisasi, dan transisi politik menuju kemerdekaan atau solusi dua negara.
Di samping mengungkap sembilan poin analisis di atas, Dino Patti Djalal juga mengingatkan beberapa aspek, di antaranya adalah keterbatasan peran Indonesia dalam Board of Peace, kelemahan Board of Peace, dan risiko mandeknya Board of Peace atau malah ambruk.
Sebab, anggota-anggotanya, termasuk Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, berbeda-beda dan berpotensi mengalami benturan yang sulit diakomodasi.
(Tribunnews/Febri/Rizkianingtyas)
