Oleh: Muhammad Fadli Noor
Dayadata Network
TRIBUN-TIMUR.COM - HARI ini (20/2/2026) tepat setahun pemerintahan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika memimpin Kota Makassar sebagai walikota dan wakil walikota.
Memulai kepemimpinan bersamaan dengan terbitnya Inpres Nomor 1/2025 yang mengatur efisiensi belanja APBN dan APBD TA 2025 untuk mendukung program prioritas pemerintah.
Kebijakan Inpres 1/2025 ini berpengaruh pada penerimaan anggaran Pemkot Makassar dari dana transfer daerah yang tentu berimplikasi pada belanja daerah baik yang berdampak langsung pada pembangunan maupun dampak turunan pada perputaran ekonomi warga.
Di sini kemampuan manajerial, entrepreneurial dan inovasi pemerintahan sangat dibutuhkan agar ritme pembangunan dapat terus terjaga dan bermuara pada kesejahteraan warga.
Ini adalah ujian bagi Walikota Appi dengan latar belakang sebagai entrepeneur dan aktor korporasi sebelum terjun ke politik dan juga birokrasi.
Makassar hari ini memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi 5,39 dan menjadi salah satu simpul terpenting pembangunan di kawasan timur Indonesia dengan dinamika ekonomi, sosial, dan demografis yang bergerak sangat cepat.
Birokrasi harus memiliki kapasitas untuk merespons perubahan cepat tersebut karena kota ini tidak kekurangan energi dan tidak pula kekurangan program pembangunan.
Namun justru menghadapi tantangan yang lebih subtil dan kompleks yaitu bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan yang terjadi benar-benar mewujud menjadi kesejahteraan yang dirasakan secara luas dan berkelanjutan oleh warganya.
Dalam konteks inilah kepemimpinan menjadi faktor penentu, bukan sekadar sebagai fungsi administratif yang mengelola rutinitas pemerintahan melainkan sebagai kekuatan strategis yang mampu menghubungkan data, kebijakan, aktor, dan kepentingan yang tersebar di dalam ekosistem kota.
Kepemimpinan inovatif tidak lagi hanya dipahami sebagai kemampuan individu semata, melainkan sebagai kapasitas sistemik untuk mengelola kompleksitas, ketidakpastian, dan tekanan struktural yang menyertai kota modern seperti Makassar.
Data Makassar
Data statistik Kota Makassar tahun 2025 memperlihatkan gambaran yang nampak stabil di permukaan namun menyimpan tekanan yang signifikan di lapisan bawah.
Inflasi tahun kalender tercatat sebesar 2,69 persen, meningkat tajam dibandingkan inflasi tahun 2024 yang hanya sebesar 1,19 % . Secara makro lonjakan ini masih terkendali, tetapi secara mikro berdampak langsung pada daya beli rumah tangga perkotaan.
Inflasi tertinggi terjadi pada Maret 2025 sebesar 2,19 % yang dipicu oleh lonjakan permintaan selama Ramadan dan berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik prabayar.
Ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi di Makassar bersifat musiman, berulang, dan sebenarnya dapat diprediksi.
Masalahnya bukan pada ketidakmampuan membaca data, melainkan pada kegagalan menerjemahkan pola data tersebut ke dalam desain kebijakan jangka menengah dan panjang.
Inflasi yang berulang setiap tahun pada periode tertentu seharusnya mendorong lahirnya pendekatan kebijakan yang lebih struktural, tetapi yang sering terjadi adalah respons jangka pendek yang bersifat reaktif.
Di sini kepemimpinan inovatif dituntut untuk melampaui logika pemadam kebakaran kebijakan dan mulai membangun mekanisme institusional agar Pemkot mengantisipasi tekanan ekonomi sebelum dampaknya dirasakan warga.
Tekanan inflasi menjadi semakin problematis ketika dikaitkan dengan struktur pengeluaran rumah tangga.
Data BPS menunjukkan bahwa 40 persen kelompok pengeluaran terbawah di Kota Makassar mengalokasikan lebih dari 55 persen total pengeluaran bulanannya hanya untuk kebutuhan makanan.
Artinya kondisi ini membuat kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rentan hampir tidak memiliki ruang adaptasi ketika harga pangan meningkat sehingga inflasi dengan cepat bertransformasi dari isu ekonomi makro menjadi persoalan kesejahteraan dan stabilitas sosial.
Dalam konteks seperti ini dibutuhkan kebijakan pengendalian inflasi yang tidak diperlakukan sebagai domain teknokratis semata melainkan harus ditempatkan sebagai kebijakan publik yang berdampak langsung pada keadilan sosial.
Pada potret kemiskinan, BPS mencatat penurunan angka kemiskinan Kota Makassar 2024-2025 dari 4,97 % menjadi 4,43 % yang sering dibaca sebagai indikator keberhasilan pembangunan sosial padahal ada fakta lain yang disajikan BPS bahwa garis kemiskinan Kota Makassar terus meningkat mencapai Rp610.536 per kapita per bulan pada tahun 2025, naik signifikan dibandingkan Rp475.444 per kapita per bulan pada tahun 2021.
Kenaikan garis kemiskinan ini menunjukkan bahwa biaya hidup meningkat lebih cepat daripada kemampuan pendapatan sebagian warga untuk menyesuaikan diri.
Fenomena tersebut melahirkan kelompok masyarakat yang secara statistik tidak tergolong miskin namun hidup sangat dekat dengan batas kemiskinan dan rentan terhadap guncangan ekonomi kecil sekalipun.
Dalam pandangan inovasi tata kelola publik, kondisi ini sering disebut sebagai ekspansi kerentanan sosial perkotaan di mana indikator makro menunjukkan perbaikan tetapi ketahanan sosial masyarakat justru melemah.
Anttiroiko dkk dalam Innovations in Public Governance (2011) mengingatkan bahwa inovasi dalam tata kelola publik harus dinilai dari kemampuannya membangun ketahanan sosial jangka panjang, bukan sekadar dari capaian indikator output kebijakan. Dari sisi ketenagakerjaan, Kota Makassar menunjukkan dinamika yang tidak kalah kompleks.
Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari 10,60 persen pada tahun 2023 menjadi 9,71 persen pada tahun 2024, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja meningkat dari 58,72 persen menjadi 62,04 persen.
Angka-angka ini sering ditafsirkan sebagai sinyal membaiknya kondisi pasar kerja, namun interpretasi tersebut menjadi kurang memadai ketika tidak dikaitkan dengan struktur ekonomi kota.
BPS mencatat sekitar 76 persen tenaga kerja Makassar terserap di sektor jasa, dengan jumlah pekerja mencapai sekitar 478.147 orang pada tahun 2024.
Dominasi sektor jasa menjadikan ekonomi kota sangat bergantung pada daya beli masyarakat lokal dan stabilitas konsumsi sehingga tekanan inflasi dan ketidakpastian ekonomi akan berimbas langsung pada kerentanan pekerjaan.
Banyak pekerjaan di sektor ini bersifat informal, berupah rendah, dan minim perlindungan jangka panjang sehingga penurunan pengangguran tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya rasa aman ekonomi warga.(*)
