BANJARMASINPOST.CO.ID - Survei dilakukan Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) menjelang satu tahun pemerintahan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, Jumat (20/2).

Koordinator Nasional LS Vinus, Muhamad Arifin, menerangkan mayoritas responden berasal dari kelompok usia produktif 25–35 tahun atau generasi Z dan milenial. Dari kelompok ini muncul keluhan paling kuat yakni sulitnya lapangan kerja dan ketidakmerataan bantuan sosial. “Banyak yang kami wawancara itu umurnya 17 sampai 35 tahun kesulitan mencari pekerjaan,” ujar Arifin, Jumat.

Namun dari seluruh responden yang berjumlah 400 dan berusia 17 tahun ke atas, tingkat kepuasan umum terhadap pemerintahan Muhidin-Hasnuryadi tinggi. Sebanyak 81,5 persen responden menilai kinerja pemerintahan dalam kategori baik dan 15 persen sangat baik.

Namun ketika dibedah per sektor, angka ketidakpuasan paling besar muncul di bidang sosial. Sebanyak 49,25 persen responden menyatakan kurang puas dan 12,5 persen tidak puas.

Arifin mengatakan persoalan lapangan kerja menjadi keluhan dominan, terutama dari kelompok usia muda.

Baca juga: Pantau Harga Bahan Pokok Awal Ramadan, Satgas Pangan Polda Kalsel Dapati Harga Beras di Atas HET

Distribusi bantuan sosial juga dinilai responden belum merata, terutama di wilayah terpencil.

Bidang kesehatan juga mencatat angka kurang puas yang tinggi, yakni 42,5 persen responden.

Arifin menyebut, ketidakpuasan banyak berkaitan dengan layanan kesehatan di daerah. “Banyak yang kurang puas terhadap pelayanan di daerah, khususnya jaminan kesehatan bagi masyarakat. BPJS termasuk salah satunya. Layanan petugas kesehatan masih minim, sehingga di daerah-daerah terpencil tidak ada dokter spesialis,” katanya.

Ia merekomendasikan peningkatan kualitas layanan dan penguatan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil. “Puskesmas 24 jam di daerah-daerah terpencil itu penting, karena sangat rawan terjadi orang sakit yang memerlukan penanganan segera sementara puskesmas terdekat tutup,” ujarnya.

Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan tata ruang, memperluas RTH, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. (msr)