BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Setahun sudah Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman memimpin masyarakat Kalimantan Selatan sejak keduanya dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Februari 2025.
Selama 12 bulan, jalannya pemerintahan provinsi diwarnai berbagai dinamika. Polemik dana mengendap di bank daerah, sorotan terhadap rekrutmen sumber daya manusia di lembaga strategis, hingga kritik atas komunikasi penanganan banjir menjadi bagian dari catatan tahun pertama kepemimpinan pasangan ini.
Peneliti dan Ahli Komunikasi Publik, MS Shiddiq, bahkan memberi skor 5,6 dari 10 terhadap kepemimpinan Muhidin–Hasnuryadi. Dia memberikan catatan tahun pertama sebagai fase konsolidasi arah kebijakan.
Shiddiq pun menilai arah pembangunan mulai terbentuk dengan infrastruktur sebagai titik tumpu kebijakan. “Sejak awal, pembangunan fisik ditempatkan sebagai jangkar arah pemerintahan,” katanya, Jumat (20/2).
Proyek strategis seperti Jembatan Pulau Laut, penguatan konektivitas menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga rencana stadion bertaraf internasional, yang dijanjikan saat kampanye, disebut sebagai simbol akselerasi.
Menurut Shiddiq, infrastruktur harus diposisikan bukan hanya proyek fisik, tetapi instrumen untuk mendorong Kalsel menjadi gerbang logistik Kalimantan. Dia juga mengingatkan, proyek besar selalu membawa dua konsekuensi, yakni tekanan fiskal jangka menengah dan potensi kekecewaan publik jika manfaatnya belum terasa dalam waktu cepat.
Dalam satu tahun, sebagian besar program masih berada pada tahap struktur dan perencanaan, sementara dampak ekonomi riil dinilai masih menunggu waktu.
Baca juga: Satpol PP HSS Sosialisasi Larangan Bulan Ramadan, Ada Ancaman Pidana dan Denda Bagi Pelanggar
Dalam aspek ekonomi, pengembangan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) disebut masih berada pada tahap arsitektur regulasi. Sinkronisasi pusat dan daerah menjadi pekerjaan utama sebelum hasil investasi dapat dirasakan secara nyata. “Ini masih tahap desain kebijakan, belum tahap hasil ekonomi,” ujarnya.
Tata kelola keuangan juga mendapat perhatian Shiddiq. Isu dana mengendap di bank daerah memicu perdebatan antara aspek administratif dan persepsi publik.
Secara teknis, manajemen kas dinilai sebagai praktik lazim. Namun di ruang publik, narasi tersebut berkembang menjadi pertanyaan moral mengenai prioritas penggunaan anggaran.
Ketua Jaringan Intelektual Muda Kalimantan ini menilai perbedaan antara kebenaran administratif dan persepsi publik inilah yang menjadi tantangan komunikasi fiskal pemerintah.
Sorotan juga mengarah pada rekrutmen SDM di sejumlah lembaga strategis, termasuk BUMD dan BPD. Menurutnya, persoalan yang muncul bukan semata soal legalitas, tetapi standar meritokrasi, profesionalisme, serta potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi legitimasi publik.
Meski sejumlah isu mencuat, stabilitas politik selama satu tahun dinilai relatif terjaga. Relasi antara eksekutif dan legislatif berjalan tanpa gejolak berarti, sehingga agenda pembangunan tetap dapat bergerak.
Namun tata kelola dan legitimasi publik disebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal transparansi fiskal, meritokrasi, dan disiplin komunikasi di era digital. “Fondasi fisik sudah mulai berdiri. Tetapi fondasi kepercayaan publik masih jadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diperkuat,” pesan Shiddiq.
Sementara ini lebih dari Rp 6 triliun anggaran Pemprov Kalsel digelontorkan untuk pembangunan stadion bertaraf internasional di Banjarbaru dan kelanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut. Kedua mega proyek tersebut termasuk dalam janji kampanye Muhidin-Hasnuryadi.
Proyek stadion internasional disiapkan dengan total pagu anggaran Rp1 triliun untuk periode 2026–2028. Stadion akan dibangun di Kelurahan Landasanulin Barat, Kecamatan Lianganggang, Banjarbaru, di lahan seluas 28,769 hektare.
Kepala Dinas PUPR Kalsel M Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, M Rum Mapawa, menegaskan penetapan lokasi menjadi tahapan awal yang sangat penting. “Seluruh proses pengadaan tanah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Sementara Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Ryan Tirta Nugraha, menjelaskan tahapan pembangunan akan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun. “Pada 2026 kita fokus pada pengolahan dan perkuatan tanah serta pembangunan struktur awal. Tahun 2027 dilanjutkan pekerjaan struktur dan percepatan progres fisik utama. Tahun 2028 masuk tahap penyelesaian hingga stadion siap difungsikan,” jelas Ryan.
Sementara pembangunan Jembatan Pulau Laut memasuki tahapan lanjutan. “Pekerjaan untuk paket tahun anggaran 2025 sudah selesai 100 persen per 18 Februari 2026. Tambahan waktu yang diberikan telah dimanfaatkan untuk menuntaskan seluruh item pekerjaan,” terang Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, Robby Cahyadi.
Saat ini, Pemprov Kalsel mempersiapkan kontrak multiyears 2026–2028 untuk pembangunan jembatan pendekat dari sisi Kabupaten Tanahbumbu dan Kabupaten Kotabaru.
“Dengan kegiatan multiyears ini dan dukungan dari kementerian untuk bentang tengah, harapannya tahun 2028 nanti pembangunan Jembatan Pulau Laut bisa selesai,” tutup Robby. (msr)
