TRIBUNTRENDS.COM - Sorotan publik kembali tertuju pada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, setelah pernyataannya yang mengkritik Presiden Prabowo Subianto dengan diksi keras menuai gelombang reaksi.
Kata “bodoh” yang ia lontarkan dalam konteks kritik kebijakan memantik perdebatan luas, dari ruang akademik hingga ruang publik.
Dalam sebuah wawancara yang disiarkan melalui kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Tiyo akhirnya angkat bicara.
Ia secara terbuka menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang muncul akibat pernyataannya, sembari menjelaskan konteks kritik yang ia maksudkan.
Baca juga: Natalius Pigai Bantah Ikut Campur Soal Teror Ketua BEM UGM: Bukan Pemerintah Pelakunya!
Pernyataan yang paling disorot publik adalah ketika Tiyo menyebut presiden dengan kata “bodoh”. Ia mengakui bahwa pilihan diksi tersebut menimbulkan kegelisahan dan rasa tidak nyaman di sebagian masyarakat.
“Presiden kita itu, kalau bahasa saya, bodoh. Mungkin ada beberapa yang tidak nyaman dengan bahasa ini, dan iya, saya minta maaf atas ketidaknyamanan itu,” ucapnya.
Permintaan maaf itu disampaikan bukan sebagai penarikan kritik, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak bahasa yang ia gunakan dalam ruang publik.
Meski meminta maaf, Tiyo menegaskan bahwa kata “bodoh” tidak dimaksudkan sebagai serangan personal. Ia menjelaskan bahwa istilah tersebut merupakan bentuk kritik terhadap apa yang ia nilai sebagai kegagalan dalam tata kelola kebijakan negara.
“Bodoh yang dimaksud di sini adalah inkompetensi yang laten,” jelas Tiyo.
Menurutnya, kritik tersebut lahir dari kegelisahan mendalam terhadap arah kebijakan yang dianggap tidak menyentuh persoalan paling mendasar di masyarakat.
Tiyo menuturkan bahwa kemarahan publik semakin memuncak setelah mencuat kabar tragis mengenai seorang anak di Nusa Tenggara Timur yang mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli alat tulis seharga Rp10.000.
Peristiwa tersebut, menurutnya, menjadi simbol pahit ketimpangan dan kegagalan negara dalam memastikan akses pendidikan yang layak.
Ia menyebut, di titik inilah kritiknya menemukan konteks emosional dan moral yang kuat.
Baca juga: Bantah Teror Ketua BEM UGM, Natalius Pigai Sebut Penentang MBG Musuh Rakyat Miskin: Orang Jahat!
Lebih lanjut, Tiyo menjelaskan bahwa pernyataan keras itu juga berangkat dari kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyinggung pula langkah BEM UGM yang sempat menjadi perhatian publik ketika mengirimkan surat kepada UNICEF.
Menurut Tiyo, terdapat realitas yang dirasakan masyarakat bahwa persoalan pendidikan justru lebih mendesak untuk diselesaikan dibandingkan program MBG.
“Ada realitas di dalam publik hari ini bahwa rasanya pendidikan itu lebih mendesak untuk diberi solusi ketimbang MBG,” ujarnya.
Tiyo menegaskan bahwa dirinya tidak menafikan persoalan stunting. Namun, ia mengkritik pendekatan yang digunakan pemerintah dalam upaya pengentasannya.
“Metode pengentasannya mestinya tidak memakai logika proyek. Harusnya pakai logika program atau gerakan,” tegasnya.
Bagi Tiyo, pendekatan berbasis proyek berisiko menjauhkan kebijakan dari kebutuhan riil masyarakat dan tujuan jangka panjang pembangunan manusia.
Baca juga: Kekayaan Wakil Kepala BGN yang Ribut dengan Ketua BEM UGM, Sony Sonjaya Belum Perbarui LHKPN
Tak hanya berhenti pada kebijakan sektoral, Tiyo juga menyoroti apa yang ia anggap sebagai kebuntuan dalam mekanisme ketatanegaraan.
Ia menyebut bahwa jalur perbaikan melalui eksekutif, legislatif, hingga yudikatif dinilai tidak lagi berjalan efektif.
Dalam kondisi tersebut, ia memandang perlu adanya perhatian dan solidaritas yang lebih luas, bahkan dari masyarakat internasional.
“Warga dunia harus bantu rakyat Indonesia untuk menyelamatkan masa depan bangsanya,” ujarnya.
Di akhir penjelasannya, Tiyo menegaskan bahwa seluruh pernyataan dan diksi keras yang ia gunakan ditujukan pada substansi kebijakan, bukan pada pribadi presiden sebagai individu.
Meski menuai pro dan kontra, ia menegaskan satu hal: kritik, baginya, adalah bentuk kepedulian.
Dan di tengah kegaduhan yang muncul, ia memilih untuk tetap berdiri pada substansi, sembari mengakui bahwa bahasa juga memiliki konsekuensi yang tak bisa diabaikan.
***
(TribunTrends/Jonisetiawan)
