Temu Karya Karang Taruna Maluku 2026: PNKT Tegaskan Peran sebagai Mitra Strategis Pemerintah
Mesya Marasabessy February 21, 2026 04:40 PM

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Novanda Halirat 

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) menegaskan arah baru gerakan pemuda di Maluku dalam Temu Karya Karang Taruna Provinsi Maluku bertema.

Di bawah tema “Satukan Gerakan Wujudkan Indonesia Emas 2045” yang digelar di Santika Premiere Hotel, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Sabtu (21/2/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Umum PNKT Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, Bahtiar Sebayang, menekankan bahwa Karang Taruna harus diposisikan sebagai aset dan mitra strategis pemerintah, bukan sekadar pelengkap kegiatan seremonial.

Karang Taruna Harus Jadi Aset, Bukan Beban

Bahtiar secara tegas meminta agar Karang Taruna dipandang sebagai partner berpikir pemerintah, bukan sekadar tenaga pendukung teknis di lapangan.

“Kami ingin Karang Taruna dipandang sebagai aset. Jadi partner strategis, kawan berpikirnya pemerintah, teman diskusi pemerintah. Bukan beban,” tegasnya.

Ia menyoroti praktik yang selama ini terjadi di sejumlah daerah, di mana organisasi kepemudaan kerap hanya dilibatkan sebagai tenaga pendukung kegiatan seperti penyaluran bantuan sosial, pendamping reses, hingga pekerjaan teknis acara.

Menurut Bahtiar, pola tersebut harus diubah. Karang Taruna, kata dia, harus dilibatkan dalam proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan daerah.

“Kalau anak muda tidak dibiasakan terlibat dari sekarang, kapan lagi kita akan mengerti bagaimana negara dan daerah ini dimajukan?” ujarnya.

Baca juga: Satukan Gerakan Pemuda, Karang Taruna Maluku Siap Dukung Pembangunan Daerah

Baca juga: Temu Karya Karang Taruna Maluku: Satukan Gerakan Menuju Indonesia Emas 2045

Syarat Jadi Mitra Strategis: Kapasitas dan Integritas

Namun Bahtiar juga mengingatkan, keinginan menjadi mitra strategis harus dibarengi dengan kualitas organisasi yang memadai.

“Kalau mau jadi teman diskusi pemerintah, kualifikasi harus baik. Kapasitas harus cukup. Integritas harus oke,” katanya.

Ia menegaskan, Karang Taruna tidak boleh datang kepada pemerintah dengan kepentingan pribadi atau kelompok, seperti meminta proyek, bantuan atau pembagian anggaran.

“Kalau mau jadi teman berpikir pemerintah, kita tidak bisa datang dengan kepentingan-kepentingan seperti itu,” tegasnya.

APBD Tak Cukup, Jejaring Nasional Jadi Kunci

Bahtiar juga menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi daerah kepulauan seperti Maluku. Dengan keterbatasan APBD, pembangunan tidak bisa sepenuhnya mengandalkan anggaran daerah.

Ia mencontohkan, bahkan provinsi dengan APBD besar seperti Jawa Timur dan Jawa Barat pun tidak mampu membiayai seluruh kebutuhan masyarakatnya.

“Apalagi Maluku yang wilayahnya kepulauan dan APBD-nya terbatas. Karena itu ketua terpilih nanti harus punya jejaring nasional, harus punya koneksi di Jakarta,” ujarnya.

Jejaring tersebut dinilai penting untuk membuka akses kolaborasi program dan dukungan lintas sektor demi kemajuan Maluku.

Dari “Mati” Hingga Enam Kabupaten/Kota

Dalam kesempatan itu, Bahtiar mengungkapkan bahwa saat kunjungannya pada Oktober lalu, Karang Taruna di Maluku dalam kondisi tidak aktif.

“Hari itu Karang Taruna di Maluku mati,” katanya.

Namun berkat konsistensi dan kerja keras jajaran di daerah, kini telah terbentuk enam kepengurusan kabupaten/kota, dengan lima daerah lainnya menjadi pekerjaan rumah berikutnya.

Ia mengapresiasi upaya kebangkitan organisasi yang dilakukan oleh jajaran di Maluku.

“Karena konsisten membangun hari demi hari, kita sampai pada temu karya provinsi hari ini,” ujarnya.

Momentum Konsolidasi dan Penguatan Organisasi

Bahtiar menegaskan bahwa kualitas organisasi menjadi fondasi utama agar Karang Taruna benar-benar diakui sebagai aset pembangunan.

Struktur organisasi dari tingkat provinsi hingga desa, mekanisme pengambilan keputusan, serta pendekatan terhadap anggota harus dibenahi.

“Kalau kualitas organisasi tidak baik, jangan mimpi Karang Taruna bisa jadi aset strategis,” tegasnya.

Temu Karya Karang Taruna Provinsi Maluku 2026 ini pun disebut sebagai momentum bersejarah untuk konsolidasi, penyusunan program, dan pemetaan persoalan sosial di Maluku.

Dengan tema besar menyongsong Indonesia Emas 2045, Karang Taruna Maluku diharapkan mampu memperkuat peran pemuda sebagai motor perubahan dan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.(*)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.