SERAMBINEWS.COM - Arab Saudi berpotensi memperoleh kemampuan pengayaan uranium di dalam negerinya melalui kesepakatan nuklir sipil yang diusulkan dengan Amerika Serikat.
Dokumen Kongres AS dan kelompok pengawas senjata memperingatkan, langkah itu dapat memicu risiko proliferasi di tengah kebuntuan nuklir antara Washington dan Iran.
Baik Presiden AS Donald Trump maupun Joe Biden sama-sama berupaya menjalin kesepakatan nuklir dengan Riyadh guna membuka kerja sama teknologi nuklir sipil.
Namun, para pakar nonproliferasi menilai bahwa keberadaan sentrifugal pengayaan uranium di Saudi meski untuk tujuan energi dapat membuka jalan menuju kemampuan militer di masa depan.
Putra Mahkota Mohammed bin Salman sebelumnya menyatakan bahwa jika Teheran memperoleh senjata nuklir, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah serupa.
Baca juga: Isu Nuklir hanya Kedok, Trump Berambisi Gulingkan Rezim Iran, Kapal Induk Kedua Dikirim ke Timteng
Kekhawatiran semakin menguat setelah Saudi menandatangani pakta pertahanan bersama dengan Pakistan—negara bersenjata nuklir tahun lalu. Kesepakatan itu muncul setelah Israel melancarkan serangan terhadap Qatar yang menargetkan pejabat Hamas.
Menteri Pertahanan Pakistan bahkan sempat menyatakan bahwa program nuklir negaranya “akan disediakan” bagi Arab Saudi jika diperlukan pernyataan yang dipandang sebagai sinyal keras di tengah dinamika keamanan kawasan.
Israel sendiri secara luas diyakini sebagai satu-satunya negara di Timur Tengah yang memiliki senjata nuklir, meski tidak pernah secara resmi mengakuinya.
Kelsey Davenport, Direktur Kebijakan Nonproliferasi di Arms Control Association yang berbasis di Washington, menilai kerja sama nuklir memang bisa memperkuat transparansi dan norma nonproliferasi.
Namun, ia memperingatkan bahwa rancangan kesepakatan saat ini berpotensi membuka akses Saudi terhadap teknologi sensitif.
“Ketika perjanjian pengamanan bilateral sudah ada, hal itu bisa membuka pintu bagi Arab Saudi untuk memperoleh teknologi atau kemampuan pengayaan uranium bahkan mungkin dari Amerika Serikat,” tulis Davenport.
Dokumen Kongres yang dilihat Associated Press menyebut pemerintahan Trump menargetkan sekitar 20 kesepakatan bisnis nuklir global, termasuk dengan Arab Saudi. Nilainya diperkirakan mencapai miliaran dolar.
Langkah tersebut disebut akan memperkuat kepentingan keamanan nasional AS sekaligus menghadapi persaingan dari negara lain seperti Tiongkok, Perancis, Rusia, dan Korea Selatan yang aktif mengekspor teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir.
Rancangan perjanjian itu juga mengharuskan kedua negara menandatangani kesepakatan pengamanan dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang berbasis di Wina. Pengawasan akan mencakup sektor sensitif seperti pengayaan uranium, fabrikasi bahan bakar, dan pemrosesan ulang.
Meski pengayaan uranium bukanlah jalur otomatis menuju senjata nuklir karena masih diperlukan tahapan teknis lain seperti penguasaan bahan peledak berkekuatan tinggi yang disinkronkan kemampuan tersebut tetap dianggap membuka peluang menuju persenjataan.(*)
