TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Kenaikan harga bahan pokok memasuki Ramadan dan menjelang Idulfitri 1447 Hijriah kembali menjadi sorotan. 

DPRD Kalteng mengingatkan pemerintah provinsi, agar tidak lengah dalam mengendalikan distribusi serta memastikan ketersediaan stok pangan di pasaran.

Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Agie mengatakan, gejolak harga sembako merupakan pola yang kerap terjadi setiap memasuki Ramadan dan menjelang Lebaran. 

Meningkatnya kebutuhan masyarakat dinilai menjadi salah satu pemicu naiknya sejumlah komoditas.

“Setiap mendekati hari-hari besar keagamaan, harga bahan sembilan pokok biasanya bergejolak,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).

Ia menegaskan, langkah pertama yang harus dipastikan pemerintah provinsi ialah ketersediaan stok di tingkat distributor. 

Pengawasan yang ketat diperlukan agar tidak terjadi kelangkaan yang berujung pada kenaikan harga di pasaran.

“Pastikan stok barang itu ada di tingkat distributor. Itu harus dipastikan oleh pemerintah provinsi,” tegasnya.

Selain stok, faktor distribusi juga dinilai krusial, mengingat kondisi geografis Kalimantan Tengah yang mengandalkan jalur transportasi darat dan sungai. 

Ia meminta Dinas Perhubungan memastikan kelancaran arus distribusi bahan pangan hingga ke daerah-daerah, termasuk memperhatikan kondisi infrastruktur jalan yang rusak.

“Transportasi harus lancar, baik darat maupun sungai. Kalau ada jalan rusak, segera diperhatikan supaya bahan pangan tidak terhambat sampai ke daerah,” katanya.

Apabila harga tetap mengalami kenaikan, Agie mendorong pemerintah segera menggelar operasi pasar di seluruh kabupaten/kota di Kalteng. 

Menurutnya, operasi pasar dapat dilakukan dengan membeli barang dari distributor besar dan menjualnya kepada masyarakat dengan harga distributor, sementara selisih harga ditanggung melalui subsidi pemerintah.

“Operasi pasar harus dilakukan di pasar-pasar seluruh Kalimantan Tengah. Selisih harga dari distributor itu ditanggung pemerintah,” jelasnya.

Ia juga mengusulkan pembentukan pasar penyeimbang sebagai instrumen pengendali harga, sehingga pemerintah dapat langsung melakukan intervensi ketika terjadi lonjakan harga.

Menurut Agie, potensi kenaikan harga umumnya terjadi di tingkat distributor, bukan di tingkat petani atau produsen.

“Harga di petani tidak naik, tapi di distribusi yang sering terjadi permainan. Pemerintah harus masuk ke situ. Kalau ada yang main-main, ada undang-undangnya,” tegasnya.

Sejumlah komoditas yang dinilai rawan mengalami kenaikan harga memasuki Ramadan dan menjelang Idulfitri antara lain cabai, daging ayam, daging sapi, telur, minyak goreng, beras, serta LPG.

“Itu yang biasanya naik dan dikeluhkan masyarakat. Komoditas itu yang harus dijaga karena kebutuhannya meningkat saat Lebaran,” pungkasnya.

Baca juga: Kasus Asusila di Rutan Tamiang Layang, DPRD Kalteng Minta Proses Hukum Cepat dan Transparan

Baca juga: Pemprov Kalteng Susun Strategi Tekan Kenaikan Harga Sembako jelang Ramadan dan Idul Fitri 2026

DPRD berharap langkah antisipatif tersebut dapat menekan potensi lonjakan harga dan menjaga stabilitas inflasi daerah selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.