TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin menilai masih banyak pekerjaan rumah di satu tahun pemerintahan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura.

Wahyu menyampaikan, hingga saat ini kinerja seluruh BUMD milik Pemprov Kepri belum maksimal.

Menurutnya, BUMD masih belum dapat mendongkrak penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen.

Ia pun menaruh harapan besar, seluruh BUMD sudah dapat menghasilkan dividen di tahun 2026.

"Masih jauh dari kata memuaskan. BUMD ini merupakan ujung tombak untuk menambah PAD, tapi masih jauh dari yang diharapkan," katanya melalui saluran seluler, Sabtu (21/2/2026).

Anggota DPRD Kepri dua periode itu juga menyoroti postur penerimaan PAD yang masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor. 

Menurutnya, kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi geografis Kepri yang 96 persen wilayahnya berupa lautan.

"PAD kita masih disumbang darat yang hanya 4 persen luasnya, sementara potensi dari laut belum digarap optimal," tuturnya.

Wahyu sendiri mendorong agar Pemprov Kepri melakukan ekstensifikasi pajak dengan mencari sumber-sumber penerimaan PAD baru.

"Harus mencari sumber pajak baru, jangan hanya berkutat di obyek pajak yang sudah ada. BUMD juga harus melakukan ekstensifikasi usaha, jangan hanya mengharapkan penambahan modal terus," tegasnya.

Wahyu menambahkan, penerimaan PAD yang maksimal dan optimal akan memastikan seluruh program pembangunan berjalan dengan baik, apalagi pemerintah pusat melakukan efisiensi pada dana Transfer ke Daerah (TKD).

"Kita harus bekerja sama untuk mencari sumber PAD baru, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja demi kelangsungan pembangunan sekolah, tunjangan guru dan Nakes," tambahnya. (*)