TRIBUNNEWS.COM - Ketegangan politik dan sosial di Iran kembali mencuat pada akhir pekan ini dengan dua peristiwa signifikan yang menunjukkan tekanan domestik dan konflik diplomatik internasional yang meningkat.
Ratusan mahasiswa Iran terlibat bentrokan dengan aparat keamanan saat hari pertama tahun akademik di beberapa universitas di Teheran, termasuk Sharif University of Technology.
Aksi ini merupakan bagian dari protes anti-pemerintah yang terus berlangsung sejak akhir Desember 2025, setelah gelombang demonstrasi besar meletus di berbagai kota di Iran menentang kebijakan rezim dan kondisi ekonomi negara, dikutip dari Sky.
Dalam video yang beredar di media sosial, mahasiswa terlihat berhadapan langsung dengan anggota pasukan paramiliter seperti Basij, sambil meneriakkan slogan anti-pemerintah dan menyerukan perubahan.
Demonstrasi ini dipicu oleh duka atas warga yang tewas dalam kerusuhan sebelumnya, ketika puluhan ribu orang tewas dan ratusan ribu lainnya mengalami luka-luka dalam putaran protes besar yang melanda Iran sejak akhir tahun lalu.
Meski awalnya aksi berlangsung damai saat memperingati mereka yang gugur dalam gelombang demonstrasi sebelumnya, bentrokan itu mencerminkan ketegangan yang terus memanas antara aktivis mahasiswa dan aparat keamanan yang berusaha membatasi protes di kampus.
Pada 21 Februari 2026, Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan keputusan untuk menyatakan angkatan laut dan angkatan udara dari semua negara anggota UE sebagai “entitas teroris”.
Langkah ini merupakan respons langsung terhadap keputusan UE beberapa hari sebelumnya yang memasukkan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) – pasukan elit Iran – ke dalam daftar organisasi teroris UE.
Baca juga: Trump Beri Iran Tenggat 10–15 Hari Negosiasi Nuklir, Pakar: Diplomasi Jadi Strategi Menekan Teheran
Dalam pernyataannya, Iran menyebut keputusan UE itu “tidak sah dan tidak berdasar”, mengklaim bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional.
Teheran juga menegaskan tindakan balasan ini berdasarkan hukum domestik Iran yang mengatur adanya langkah timbal balik terhadap negara atau entitas yang mendukung penetapan IRGC sebagai organisasi teroris.
Penetapan tersebut meliputi seluruh cabang udara dan laut negara-negara UE, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berpotensi memperburuk hubungan Iran dengan blok tersebut.
UE sendiri sebelumnya memperluas daftar kelompok dan individu yang dikenai sanksi seiring meningkatnya kekhawatiran tentang catatan hak asasi manusia Iran, termasuk crackdowns terhadap protes domestik akhir-akhir ini.
