WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Wacana peluncuran program beasiswa luar negeri versi Pemprov DKI Jakarta yang diungkapkan Gubernur Pramono menuai perhatian publik. 

Sejumlah pihak mendukung gagasan tersebut, namun mengingatkan agar program bantuan pendidikan yang sudah berjalan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak terdampak.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhati-hati dalam merancang kebijakan anggaran terkait rencana beasiswa “LPDP” versi daerah.

Baca juga: Pengamat BRIN Soroti Polemik LPDP: Ada Uang Pajak, Wajar Publik Bereaksi

Menurut Justin, mengirim pelajar berprestasi ke luar negeri merupakan langkah positif selama diarahkan untuk kepentingan pembangunan Jakarta.

“Ada wacana untuk mengirimkan beberapa anak terbaik kita untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri itu baik. Selain membantu anak-anak tersebut mencapai impiannya, besar harapannya anak-anak itu juga bisa membawa pulang ilmu-ilmu barunya untuk membangun Jakarta,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).
 
Soroti Kondisi Fiskal dan Pemotongan DBH Rp15 Triliun

Meski mendukung secara prinsip, Justin mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini sedang menghadapi tantangan serius.

Ia menyoroti adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp15 triliun yang berdampak pada ruang gerak APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, situasi tersebut menuntut Pemprov DKI untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja.

“Pemprov DKI juga harus menyadari bahwa kita sedang berada dalam kondisi yang serba terbatas dan sulit. Oleh karena itu, wacana memberikan beasiswa ‘LPDP’ ke luar negeri ini perlu disesuaikan dengan kondisi tersebut,” katanya.

Baca juga: Tidak Ada Pemangkasan, Pemprov Kaltim Tegaskan Beasiswa Gratispol Berjalan Seperti Biasa

Justin menekankan pentingnya kejelasan sumber pendanaan sebelum program dijalankan, agar tidak membebani anggaran publik atau mengganggu program yang sudah berjalan.

“Ke depannya, harus jelas dari mana anggarannya. Jangan sampai ini malah membuat Pemprov DKI semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendasar seperti bansos dalam segala bentuknya,” tambahnya.
 
KJP Plus dan KJMU Diminta Tetap Prioritas

Lebih lanjut, Justin mengingatkan agar program beasiswa luar negeri tidak mengorbankan bantuan pendidikan yang selama ini menjadi tumpuan warga Jakarta, yakni KJP Plus dan KJMU.

Ia menegaskan, kedua program tersebut harus tetap berjalan efektif tanpa pengurangan kuota maupun besaran manfaat.

“Terutama untuk bansos di bidang pendidikan, yaitu KJP Plus dan KJMU. Seiring dengan beasiswa ‘LPDP’ tadi diberikan, bansos-bansos itu juga harus dilanjutkan secara efektif. Jangan sampai ada pengurangan baik dalam jumlah kuota maupun besaran manfaatnya yang bisa berdampak terhadap masyarakat,” tegasnya.
 
Komitmen Gubernur Pramono Hadirkan LPDP Jakarta

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan komitmennya untuk menghadirkan program beasiswa luar negeri serupa LPDP yang dikelola pemerintah pusat.

Ia mengakui rencana tersebut sempat tertunda akibat pemotongan DBH sekitar Rp15 triliun. Meski demikian, persiapan tetap dilakukan.

“Untuk LPDP Jakarta, sebenarnya kemarin kalau tidak ada pemotongan DBH sampai Rp15 triliun pasti sudah kita jalankan. Sekarang, kami sudah mempersiapkan untuk itu,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).

Pramono menegaskan keinginannya agar pelajar Jakarta yang berprestasi dapat melanjutkan pendidikan ke luar negeri melalui program beasiswa yang disiapkan Pemprov DKI.

“Saya betul-betul berkeinginan bahwa anak-anak Jakarta yang sekolahnya bagus bisa sekolah di luar melalui program LPDP yang dipersiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Saya akan wujudkan,” katanya.

Wacana beasiswa luar negeri ini dinilai sebagai peluang meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta. Namun di tengah keterbatasan fiskal, publik berharap kebijakan tersebut dirancang secara matang dan tidak mengurangi alokasi bantuan pendidikan maupun bantuan sosial lainnya.

Keseimbangan antara program unggulan baru dan keberlanjutan program yang sudah berjalan menjadi kunci agar kebijakan pendidikan tetap inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga Jakarta.