TRIBUNJAMBI.COM – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, kembali menjadi sorotan publik usai menyatakan kesiapannya untuk berdebat secara terbuka dengan Presiden Prabowo Subianto di ruang kampus.

Sikap kritis yang disampaikan Tiyo Ardianto sebelumnya bermula dari pandangannya terhadap program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintah.

Melalui sejumlah podcast di kanal YouTube seperti Forum Keadilan TV dan Abraham Samad Speak Up, kritik tersebut disampaikan dalam konteks fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan publik.

Mengacu pada laporan Kompas.com tertanggal 19 Februari 2026, Tiyo Ardianto kemudian mengalami intimidasi digital dalam berbagai bentuk, mulai dari pesan ancaman, tuduhan manipulatif, hingga serangan terhadap reputasinya di ruang publik.

Bahkan, tekanan tersebut tidak hanya menyasar dirinya secara personal, tetapi juga berdampak kepada keluarganya.

Ibunda Tiyo Ardianto dilaporkan turut menerima pesan bernada intimidatif yang memicu rasa takut.

Baca juga: Saldo Raib Misterius, Puluhan Warga Geruduk Kantor Bank Jambi Kuala Tungkal

Baca juga: Nasib WNI di Kamboja: 20 Orang Berangkat ke Indo, 1 Sakit TBC Dievakuasi ke RS

Selain itu, sejumlah media disebut menyebarkan isu personal disertai ancaman penculikan melalui platform digital sebagai upaya mendelegitimasi posisi Tiyo Ardianto.

Dalam perkembangan terbaru, Tiyo Ardianto kembali menyuarakan kritik terhadap kondisi sosial yang menurutnya belum sepenuhnya tercermin dalam laporan resmi pemerintah.

Pernyataan tersebut ia sampaikan secara langsung dalam diskusi di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, forum terbuka yang membahas isu kebangsaan dari berbagai perspektif.

Pilih Bicara Langsung, Tolak Perantara

Pada kesempatan itu, Tiyo menegaskan bahwa dirinya lebih memilih menyampaikan pandangan secara langsung kepada presiden tanpa melalui pihak perantara.

Ia beranggapan bahwa tidak semua individu di lingkar kekuasaan mampu atau bersedia menyampaikan realitas sosial di lapangan secara utuh kepada kepala negara.

Menurutnya, terdapat kesenjangan antara laporan administratif dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat.

Karena alasan tersebut, ia menyatakan tidak tertarik mengikuti pertemuan tertutup dengan presiden.

Undangan Dialog Terbuka di Kampus

Sebagai alternatif, Tiyo mengundang Presiden Prabowo untuk hadir langsung ke kampus Universitas Gadjah Mada guna mengikuti dialog terbuka bersama mahasiswa.

Ia menilai ruang diskusi publik di lingkungan akademik dapat menjadi wadah transparan untuk menguji data serta kebijakan yang diklaim pemerintah.

“Kalau Pak Presiden mau mendengar suara kami, silakan datang ke UGM. Kita siapkan medan terbuka untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Silakan sampaikan apa pun yang Bapak percaya tentang data Bapak, maka mahasiswa akan mendebat itu,” tegasnya.

Bagi Tiyo, forum terbuka mencerminkan prinsip transparansi serta memberi kesempatan kepada publik, khususnya mahasiswa, untuk menguji narasi resmi yang beredar.

Kritik pada Pendekatan Berbasis Angka

Ia juga menyoroti pendekatan pengambilan kebijakan yang dianggap terlalu bertumpu pada data statistik dan laporan administratif semata.

Dalam pandangannya, kondisi sosial masyarakat tidak dapat sepenuhnya direpresentasikan melalui angka.

Realitas di lapangan, menurut Tiyo, perlu dilihat secara langsung melalui interaksi dengan masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada laporan tertulis yang telah melalui proses penyaringan.

Narasi bahwa kondisi nasional berada dalam situasi yang stabil, katanya, perlu diuji dengan fakta empiris di lapangan.

Pertanyaan Reflektif untuk Presiden

Pesan utama yang ingin ia sampaikan berupa pertanyaan reflektif kepada Presiden Prabowo mengenai validitas informasi yang diterima dari para pembantunya.

Ia mempertanyakan sejauh mana kepala negara memastikan bahwa laporan yang diterima benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat secara faktual.

“Maka sesungguhnya, Bapak mau sampai kapan Bapak dibohongi oleh orang-orang Bapak?” pungkasnya.

Pernyataan tersebut dinilai sebagai penegasan pentingnya dialog terbuka serta pengujian langsung terhadap data dalam menjaga ruang demokrasi tetap hidup.

Permintaan Maaf atas Ketidaknyamanan

Dalam kesempatan yang sama, Tiyo juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul akibat diksi yang ia gunakan dalam kritik sebelumnya.

Sorotan publik mengemuka ketika ia menyebut presiden dengan kata “bodoh”.

Ia mengakui bahwa pilihan kata tersebut menimbulkan ketidaknyamanan di sebagian kalangan masyarakat.

“Presiden kita itu, kalau bahasa saya, bodoh. Mungkin ada beberapa yang tidak nyaman dengan bahasa ini, dan iya, saya minta maaf atas ketidaknyamanan itu,” ucapnya.

Permintaan maaf itu ditegaskan bukan sebagai bentuk penarikan kritik, melainkan tanggung jawab atas dampak penggunaan bahasa di ruang publik.

Makna “Bodoh” yang Dimaksud Tiyo

Meski telah meminta maaf, Tiyo menegaskan bahwa istilah “bodoh” tidak dimaksudkan sebagai serangan personal terhadap Presiden Prabowo.

Ia menjelaskan bahwa penggunaan kata tersebut merujuk pada apa yang ia nilai sebagai kegagalan dalam tata kelola kebijakan negara.

“Bodoh yang dimaksud di sini adalah inkompetensi yang laten,” jelas Tiyo.

Menurutnya, kritik tersebut lahir dari kegelisahan terhadap arah kebijakan yang dianggap belum menyentuh persoalan paling mendasar di tengah masyarakat.