TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Laporan terbaru dari Deep Intelligence Research memotret satu tahun pertama kepemimpinan gubernur di Indonesia dengan pendekatan berbasis data digital. Hasilnya menempatkan Dedi Mulyadi sebagai figur yang paling kuat menarik perhatian masyarakat sepanjang tahun awal masa tugasnya.

Dalam riset bertajuk “Rapor Setahun Pemerintah Daerah Provinsi 2026”, nama Dedi Mulyadi berada di posisi teratas, baik dalam aspek publikasi media maupun keterlibatan warganet di media sosial. Ia melampaui sejumlah kepala daerah lain dalam dua indikator utama tersebut.

Dari keseluruhan eksposur tersebut, tercatat angka engagement sebesar 5.624.353.582 dengan jangkauan audiens mencapai 33.798.508.877. Sementara itu, percakapan di media sosial berjumlah 4.573.206, terdiri dari 112.442 percakapan di X, 204.337 di Facebook, 854.473 di Instagram, 2.063.710 di Tiktok, 27.468 di Threads, serta 1.309.974 di Youtube.

Media yang menjadi objek analisis mencakup 11 ribu media online, 200 media cetak, dan 40 media elektronik. Untuk media sosial, DIR melakukan crawling di seluruh platform yang digunakan masyarakat Indonesia.

Direktur Komunikasi Deep Intelligence Research, Neni Nur Hayati, menekankan bahwa tahun pertama pemerintahan merupakan periode yang menentukan.

“Kami menggunakan metodologi Media Intelligence yang menggabungkan analisis media massa dan digital listening untuk melihat sejauh mana legitimasi publik terbentuk di era keterbukaan informasi ini."

Ia menjelaskan bahwa fase awal kepemimpinan adalah ujian atas kemampuan membaca situasi.

“Data kami menunjukkan bahwa publik memberikan perhatian sangat tinggi dan harapan besar kepada pemimpin daerah dalam mengeksekusi janji-janji kampanye, program pusat di daerah, dan ketangkasan saat bencana melanda."

Temuan DIR juga mengelompokkan isu ke dalam tiga kluster utama. Pertama berkaitan dengan Program Strategis Nasional di sektor pendidikan, terutama implementasi program Makan Bergizi Gratis yang menjadi perhatian hampir di seluruh provinsi.

Kedua menyangkut respons kepemimpinan dalam menghadapi krisis, termasuk Banjir Besar di Sumatera dan Aceh pada November 2025 yang menjadi momen pengujian bagi kepala daerah. Ketiga berkisar pada integritas dan aspek hukum, meliputi relasi dengan KPK dan DPRD, serta dugaan korupsi seperti di Jambi dan Riau yang membuat rating performa media menyentuh angka 4/10 bagi gubernur tertentu.

Dari sisi sentimen, media arus utama cenderung menghadirkan nada positif hingga 79 persen. Namun di media sosial, ruang ekspresi publik lebih beragam, memuat apresiasi sekaligus kritik tajam. Instagram, Youtube, Tiktok, dan Facebook mencatat atensi tinggi, sedangkan X menjadi kanal dengan engagement paling rendah dan kecenderungan paling kritis dibanding platform lain.

Keunggulan Dedi semakin tegas pada kategori Highest Engagement. Ia mengumpulkan 4.256.465.957 engagement dengan audiens mencapai 25.570.049.700. Konten yang bernuansa humanis serta pendekatan langsung kepada warga lapisan bawah menjadi daya tarik kuat di TikTok, Instagram, dan Youtube.

Konsistensinya dalam menghadirkan konten, termasuk ketika mensosialisasikan kebijakan yang memantik perdebatan, justru memperkokoh posisinya sebagai pusat atensi.

Pramono Anung mencatat 959.157.202 engagement dengan audiens 5.764.849.476. Adapun Muzakir Manaf dari Aceh mengumpulkan 337.185.381 engagement dan audiens 1.693.330.015, yang banyak dipengaruhi isu kearifan lokal dan respons terhadap bencana.

Mengacu pada penelitian Mike Walsh (2019), DIR menekankan urgensi kepemimpinan berbasis data dan algoritma.

“Gubernur ke depan tidak bisa hanya bekerja secara administratif. Mereka harus memberikan kebijakan solutif atas permasalahan yang terjadi dan mampu membaca emosi publik di media sosial serta mampu mengomunikasikan kebijakan secara massif, transparan dan akuntabel."

"Mengutip apa yang disampaikan oleh Rhenald Kasali (2025), para kepala daerah terutama gubernur bekerja bukan berdasarkan asumsi lama, tetapi menchallange asumsi tersebut dengan gagasan baru karena saat ini, realitas sudah berbeda sehingga harus cepat beradapytasi dengan perubahan. Selain itu, harmonisasi dengan legislatif adalah kunci menjaga stabilitas pemerintahan,” tambah Neni.

Rapor tahunan ini memperlihatkan bahwa legitimasi publik di era digital tidak lagi hanya bertumpu pada substansi kebijakan. Kemampuan membaca arus percakapan serta mengelola narasi menjadi faktor penentu.

Dalam konteks tersebut, Dedi Mulyadi tampil sebagai figur yang paling efektif menarik sekaligus mengelola perhatian masyarakat pada tahun pertamanya menjabat. Selain itu, harmonisasi dengan legislatif adalah kunci menjaga stabilitas pemerintahan,” tambah Neni.